Jumat, 20 Okt 2017 / 29 Muharram 1439

Advertorial

DPRD Kampar Setujui RPP APBD 2016

Oleh: Mirdas Aditya
Jumat, 07 Jul 2017 20:28
view: 1227
Mirdas Aditya
Wakil Bupati saat menyalami anggota DPRD Kampar dalam sidang paripurna.

BANGKINANG KOTA, datariau.com - Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto SH menyampaikan penghargaan yang yang setinggi-tingginya kepada ketua, wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang sangat memahami akan arti pentingnya penyatuan pendapat dan pemikiran untuk solusi yang lebih baik dan representatif.

"Semangat kebersamaan ini harus tetap kita, kita bina dan kita kembangkan menjadi suatu kekuatan yang tak mungkin dapat digoyahkan," kata Catur dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang II tahun anggaran 2017 dengan agenda Laporan Pansus tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban (RPP) Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Jumat (7/7/2017).

Dijelaskan Catur, walaupun dirinya tidak terlibat langsung dalam pembahasan materi yang telah disampaikan tersebut, namun tetap mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Sesuai dengan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Perlaksana APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 yaitu Rp2,1 triliun lebih, dimana jumlah tersebut pendapatan dan pembiayaan sesuai dengan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Propinsi Riau pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2016.

"Hal-hal yang disampaikan dalam rapat paripurna saat ini yang bersifat saran, koreksi dan catatan-catatan akan menjadi perhatian kami dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ucap Catur.

Catur berharap semoga apa yang telah dilaksanakan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala untuk di sisi Allah Subahanahu wa Ta'ala serta memajukan Kabupaten Kampar kedepan, kemudian jalannya roda pemerintahan mampu menjawab tantangan masa depan berdasarkan visi dan misi yang disepakati bersama.

"Walaupun kita telah menyelesaikan tugas yang besar ini, namun di hadapan kita masih terbentang tugas-tugas berat lainnya untuk segera kita laksanakan seperti rancangan peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang harus kita susun untuk dibahas dan ditetapkan sesuai dengan tahapan waktu menurut perundang-undangan," kata Catur mengingatkan.

Terakhir Catur menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar agar berpartisipasi aktif menyelesaikan pembahasannya sehingga dapat diselesaikan tetap waktu.

Sebelumnya, RPP APBD 2016 ini disampaikan Bupati Kampar H Azis Zaenal SH MM ke DPRD Kampar pada Ahad (18/6/2017) melalui Rapat Paripurna Pembukaan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 di Gedung DPRD Kampar.

Rapat Paripurna saat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri SAg dan didampingi Pimpinan DPRD Kampar G Faisal ST MT dan H Sahidin serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kampar yang telah memenuhi quorum serta Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Ketua DPRD Kampar dalam pembukaan menyampaikan bahwa alaporan pelaksanaan keuangan tahun sebelumnya merupakan sesaui dengan aturan dan perundang-undangan nomor 13 tahun 2006 tentang pemngelolaan keuangan daerah pasal 28 ayat 1 yang menyatakan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

"Pembahsan ini sudah tepat dan sesuai dengan jadwal, oleh sebab itu hal ini sudah dapat kita bahas yang dawali dengan penyampaian laporan keuangan terkait pelaksanan APBD tahun 2016 oleh Bupati Kampar. Kita berterima kasih Kepada Pemkab Kampar yang tidak terlambat dalam pengajuan Ranperda ini," kata Ahmad Fikri.

Sementara itu, Bupati Kampar dalam laporan di hadapan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kampar di sidang paripurna itu menyampaikan, bahwa ini merupakan amanah dari undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan UU nomor 17 tahun tentang Keuangan Negara, kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah diaudit oleh lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir.

"Maka ini merupakan salah satu dalam pelaksanaan pertauran dan perundang-undanagan yang telah diatur tersebut," kata Azis.

"Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016 kita meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kita patut berbangga karena selama 15 tahun pemeriksaan yang dilakuakn tidak pernah mendapat opini seperti ini, alhamdulillah pada tahun 2017 ini kita peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau," lanjut Bupati Azis Zaenal yang di sambut applaus dari seluruh yang hadir.

"Ini merupakan raihan dari kerja keras kita semua, sehingga hasil yang optimal dapat kita raih, kita sangat berterima kasih kepada stakeholder yang terlibat dalam raihan opini dari BPK RI ini," pinta Azis Zaenal.

Tentunya, terangnya, ini menjadi tugas yang berat untuk mempertahankan, sehingga tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi terakait tata kelola keuangan dan asset yang bersih, rapi, akuntabel dapat terlaksana secara transparan sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

"Penyampaian Rancangan Perda Pelaksanaan APBD tahun 2016 ini diharapakan dapat disetujui oleh DPRD Kampar untuk dapat dibahas ke tingkat panitia khusus karena ini merupakan syarat untuk pembahasan APBD Perubahan tahun 2017," harap Azis lagi.

Usai menyampaikan laporan, Bupati Kampar menyerahkan Rancangan Perda laporan Pelaksanaan APBD tahun 2016 kepada Ketua DPRD Kampar dan pimpinan DPRD. "Semoga ini dapat dibahas dan ini perlu kritikan, masukan dan tanggapan selanjutnya dapat disetujui," kata Azis Zaenal yang langsung diterima oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri SAg.

Editor: Riki

Sumber: Datariau.com

Ingin berbagi artikel, opini, dan informasi lainnya silahkan kirim ke email [email protected] SMS/WA: 081339661966. Sertakan data diri. Komplain dan aduan SMS ke 085265651178.
BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Ranperda APBD-P Kampar Tahun 2017 Mulai Dibahas

    BANGKINANG KOTA, datariau.com - DPRD Kampar menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2017 tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 di Rua
  • Aziz Zainal: Kampar Tak Boleh Gagal jadi Tuan Rumah Porprov Riau Ke-IX

    BANGKINANG KOTA, datariau.com - Menyambut perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau Ke-IX tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada Oktober 2017 ini, Bu

  • Dengan Berbasis BLUD, Seluruh Puskesmas di Kampar Akan Mandiri

    BANGKINANG KOTA, datariau.com - Kabupaten Kampar memiliki 31 Puskesmas yang tersebar di 21 Kecamatan d

  • Bupati Aziz Zainal Rangkul Seluruh Elemen Untuk Sejahterakan Masyarakat Kampar

    BANGKINANG KOTA, datariau.com - Bupati Kampar H Aziz Zainal SH MM memiliki cara jitu untuk memajukan Nege

  • Bupati Kampar: Penyusunan Anggaran Harus Sesuai Kebutuhkan Masyarakat

    SIAK HULU, datariau.com - Dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daer

  • Reses di Bangkinang Kota, Ini Permintaan Masyarakat Kepada Ketua DPRD Kampar

    BANGKINANG KOTA, datariau.com - Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri S.Ag atau akrab di sapa dengan panggilan Ongah Fikri tadi sore gelar reses di Kelurahan Langg
  • Seragam Sekolah Tak Kunjung Selesai, Wali Murid Adukan ke DPRD Kampar

    BANGKINANG KOTA Datariau.com - Beberapa orang Perwakilan  Wali murid SMP 6 Siak Hulu melaporkan nasib yang dialami anak mereka ke Gedung DPRD kampar, Rabu (16/8
  • KOMENTAR