Kamis, 27 Apr 2017 / 30 Rejab 1438

Kegiatan UMKM Merupakan Pondasi Ekonomi

Oleh: Rina
Kamis, 03 Mar 2016 07:27
view: 421
Humas
Foto bersama usai memberikan bantuan gerobak kepada pemilik usaha mikri kecil menengah Kota Pekanbaru.

PEKANBARU, datariau.com - Terbitnya Peraturan Walikota (Perwako) No 96 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pekanbaru.

Masyarakat tidak perlu lagi harus jauh-jauh mengurus izin yang dimaksud sampai ke kantor Walikota, karena sudah bisa diurus cukup sampai di tingkat kecamatan. Izin yang didapat, sudah memenuhi aspek legal sebuah usaha.

Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menjelaskan, kegiatan usaha mikro dan kecil ini merupakan pondasi ekonomi. Untuk itu perlu penguatan terhadap usaha kerakyatan dan koperasi. Dengan adanya IUMK ini diakuinya layanan akan semakin mudah. Terlebih lagi dalam penyaluran kredit usaha kerakyatan sudah menggunakan IT. Untuk koperasi nantinya tidak perlu lagi menggunakan uang cash. Cukup dengan kartu IUMK atau dari handphone saja.

“Begitu juga kemudahan perizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada camat. Tentunya ini juga harus didukung dengan aparatur dan layanan. Karena tugas pemerintah itu selain pelayanan juga pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan,” ujar Wako.


Wakil Walikota Ayat Cahyadi SSi saat membagikan secara simbolis bantuan gerobak untuk pelaku UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, sebenarnya konsep ini sudah lama diinginkan Walikota Pekanbaru, namun baru dapat diwujudkan pada 2015 lalu. Kebijakan ini singkron dengan Peraturan Presiden (PP) No 98 tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro Kecil.

"Alhamdulillah respon masyarakat sangat positif, tapi tetap terus kita awasi, agar pelaksanaannya benar-benar sesuai yang kita harapkan," ujar Ingot.

Diakui, lewat terobosan ini, banyak kemudahan yang didapat para pelaku usaha, di antaranya soal biaya, tidak ada pungutan retribusi dalam bentuk apapun, karena semua proses gratis. Kemudian ada pemangkasan birokrasi, karena kewenangnya cukup sampai di kantor camat.

"Jadi prosesnya gratis, dekat dan cepat. Alhasil masyarakat sangat antusias. Terbukti sudah hampir 3 ribuan para pelaku usaha yang memiliki izin ini dalam rentang waktu enam bulan terakhir," katanya.

Melihat pentingnya kepastian hukum bagi para pelaku usaha, pihaknya terus mendorong agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal. Bahkan dalam perwako sudah ditegaskan, satu hari izin permohonan sampai di camat, maka harus dijawab, ditolak atau diterima.

"Kalau ditolak apa yang harus dilengkapi, dan jika diterima, harus segera dikeluarkan IUMK-nya. Dalam proses ini kita bisa monitoring secara online lewat aplikasi yang ada, berapa yang mengajukan, berapa yang proses, berapa ditolak dan berapa diterima. Jadi semuanya terpantau," ujarnya.

Terkait kegunaan IUMK, selain aspek legal, juga menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh bank penyalur, masing-masing BNI, Bank Mandiri atau BRI. "Kalau usahanya katagori Mikro, bisa mengajukan pinjaman sampai Rp 50 juta, terus kalau katagori Kecil, bisa sampai Rp 500 juta. Salah satu syarat untuk bisa mengajukan pinjaman ini, maka di antara yang disyaratkan adalah harus punya IUMK tersebut," tambah Ingot.

Disebutkan juga, lahirnya Perwako ini, bagian dari keinginan Walikota merubah paradigma lama bahwa usaha itu wajib ada izin. "Sekarang Pak Wali ingin, para pelaku usaha itu Berhak mendapatkan izin. Jadi izin itu menjadi hak, bukan lagi kewajiban. Maka semua proses harus mudah dan gratis," katanya. (avd/Humas)

Editor: Riki

Ingin berbagi artikel, opini, dan informasi lainnya silahkan kirim ke email redaksi.datariau@gmail.com SMS/WA: 081339661966. Sertakan data diri. Komplain dan aduan SMS ke 085265651178.
BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Produk Lokal Dipetakan, Pemko dan OVOP Akan Bina UMKM

    BANDA ACEH, datariau.com - Sebanyak 250 UMKM di Banda Aceh ikut serta menampilkan produk-produk mereka pada kegiatan pemetaan produk-produk UMKM Lokal Menjad

  • Program "Kasih Papa" Pemko Pekanbaru Diberlakukan Lagi, Hanya Walikota dan Sekda Boleh Bawa Kendaraan ke Kantor

    PEKANBARU, datariau.com - Program Kamis Bersih Tanpa Polusi Asap (Kasih Papa) kembali diberlakukan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan ins

  • DPRD Desak Pemko Pekanbaru Tingkatkan Daya Saing UMKM

    PEKANBARU, datariau.com - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ferry Sandra Pardede SE mengharapkan Pemko Pekanbaru melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Men

  • Lima Jabatan Masih Lowong, Ini Alasan Pemko Pekanbaru Belum Lakukan Assesment

    PEKANBARU, datariau.com - Rencana Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menggelar tes assesment bagi Pejabat Tinggi Pratama (PTP) masih belum menemui titik terang.

  • Pemko Pekanbaru Berqurban 31 Ekor Sapi Tahun Ini, Tahun Lalu Hanya 17 Ekor

    PEKANBARU, datariau.com - Pemerintah Kota Pekanbaru tahun ini berhasil mengumpulkan 31 ekor sapi di lingkungan pemko untuk disembelih pada perayaan idul Adha

  • Pekanbaru Dapat Hibah 300 Aplikasi Pelayanan Publik dari Pemko Bandung

    PEKANBARU, datariau.com - Adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah kota Bandung dengan Pemerintah kota Pekanbaru dalam bidang Smart City membuat kota P

  • Di Era Pasar Bebas dan Serba Canggih, DPRD Pekanbaru Ingatkan Pemerintah Tidak Lengah

    PEKANBARU, datariau.com - Saat ini tengah digalakkan pasar bebas atau yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ternyata juga menjadi ancama

  • KOMENTAR
    PERMASI