Rabu, 29 Mar 2017 / 1 Rejab 1438

Komisi A DPRD Riau Evaluasi Program Kerja 11 Mitra Kerja

Rabu, 15 Jun 2016 17:49
view: 543
dok.
Suasana rapat kerja Komisi A DPRD Provinsi Riau.

PEKANBARU, datariau.com - Bentuk pengawasan serapan anggaran program kerja mitra kerja Komisi A DPRD Riau yang membidangi hukum dan Pemerintahan, Komisi A DPRD Riau melakukan Rapat Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2016 Triwulan I dan II bersama SKPD mitra kerja, Rabu (15/6/2016) di ruang Komisi A DPRD Riau.

Rapat bersama 11 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pemprov Riau dipimpin Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi, didampingi Sekretaris Komisi A Suhardiman Amby, Malik Siregar, Sulastri dan Sugianto.

Rapat Evaluasi program kerja 2016 triwulan I dan II, Komisi A DPRD Riau bersama SKPD mitra kerja awalnya diundang dengan 12 SKPD. Namun, SKPD yang hadir 11 SKPD, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Diskominfo, Satpol PP, Inspektorat, Biro Administrasi Umum, Badan Penghubung, BPMPD (Badan Pemberdayaan  Masyarakat dan Pembangunan Desa), Biro Pembangunan Masyarakat, Badan Perizinan Pelayanan Terpadu, Kesbangpol, Badan Pengelolaan Perbatasan, Badan Kepegwaian dan Pendidikan Pelatihan tidak bisa hadir minta dilakukan penjadwalan ulang.

"Dalam rapat ini, kita minta evaluasi program kerja tahun anggaran 2016 sampai sejauh mana. Apalagi, kita sudah mau selesai semester pertama, kalau sudah ada laporan semester pertama kita bisa bahas apbdp dan sekarang sudah bulan keenam, kita sudah mendapatkan data-data semuanya," terang Hazmi.



Besaran anggaran SKPD mitra kerja komisi A DPRD Riau yakni Badan Perizinan Pelayanan Terpadu sebesar Rp21 miliar, Satpol PP sebesar Rp67 miliar, Kesbangpol sebesar Rp19 miliar, Inspektorat sebesar Rp45 miliar, Badan Perbatasan Daerah anggarannya sebesar Rp16 miliar, Badan Penghubung sebesar Rp33 miliar, Badan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp31 miliar, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) anggaran sebesar Rp61 miliar.

"Anggaran program SKPD mitra kerja komisi A DPRD Riau ini semuanya dibawah Rp100 miliar semua dan tidak ada anggaran kegiatannya yang mencapai trilunan rupiah," terang Hazmi.

Dalam rapat evaluasi tersebut, pada dasarnya mitra kerja komisi A DPRD Riau tidak khawatir, karena program-porgram yang ada pada mereka bukan merupakan program prioritas dan anggarannya tidak besar dan tidak masuk prioritas seperti Dinas Kesehatan, Bina Marga, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.

"Rata-rata dari progres yang kami dapat ada 25,29 persen, kalau kita lihat dari kondisi yang ada  mereka masih on the track," terang Hazmi.

Dilanjutkannya, saat ini progres masih terus berjalan, tentunya kegiatan yang terealisasi tidak mungkin keuangan diatas progress fisik.

"Kemudian, akhir tahun anggaran pada Desember mendatang mereka memprediksikan realiasi sekitar 95 persen bisa tersedot semua anggaranya," ujar Hazmi.

Komisi A DPRD Riau merasa dikhawatirkan setelah komulatif setelah digabungkan dengan dinas-dinas lain progresnya di bawah 80 persen, sama seperti tahun lalu yang tidak terserap 20 persen, 12 SKPD tidak masuk program yang dimonitoring  Gubernur Riau. Dinas yang dimonitoring langsung Gubernur Riau seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum.

"Tapi Mitra Kerja kita tidak masuk dalam 12 SKPD yang menjadi pengawasan Gubernur Riau tersebut," ujar Hazmi.

Politisi PAN Riau ini menyebutkan, untuk meningkatkan besarnya agar 11 program mitra kerja dapat terserap mencapai target serapan diatas 90 persen. Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan meminta skpd mitra kerja itu untuk mereka menyelesaikan seluruh adminstrasi program.

"Sehingga bisa dijalankan dengan lancar. Namun, memang ada beberapa program mereka seperti diklat (pendidikan dan pelatihan) bisa dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, pada bulan November dan Desember dan  program-program itu diyakini selesai, seperti kegiatan bimtek (bimbingan teknis). Yang kita takutkan itu kan program-program fisik yang tidak selesai. Tapi, mitra kerja kita tidak memiliki program fisik. Dan kita masih optimis bisa terealisasi," papar Hazmi.

Lebih lanjut, Hazmi menjelaskan, mitra kerja Komisi A DPRD Riau seluruhnya ada 18 skpd. Dari 18 tersebut sudah ada 11 SKPD yang sudah dilakukan rapat evaluasi penyerapan anggaran. Masih tersisa 7 SKPD yang belum dipanggil untuk melakukan rapat evaluasi.

"Setelah lebaran Idul Fitri itu nanti, rapat evaluasi dengan mitra kerja kita ini akan kita dilanjutkan untuk mitra kerja yang belum diundang," terang Hazmi.

Dalam rapat lintas satker tersebut, Bapedda Provinsi Riau juga mengakui banyaknya jumlah pegawai baik itu PNS maupun para honorer yang berada dilingkungan Provinsi Riau yang tidak dapat memberikan konstribusi dalam menjalankan Program kerja yang ada disetiap satker yang ada.

Sekertaris Bapedda Riau Ahmad Hijazi mengatakan, mayoritas para pegawai tersebut berasal dari dinas Bina Marga dan Cipta karya Provinsi Riau, yang mana dinas tersebut yang memperoleh anggran yang besar dalam menjalankan setiap Program kerjanya.

"Dari hasi evaluasi kita kendala-kendala yang dihadapi 12 SKPD ini adalah menyangkut masalah Sumber Daya Manusianya, seperti Dinas Bina Marga dan Ciptada banyak pegawai yang tidak sesuai jurusannya, bahkan ada yang jurusan kesehatan masuk ke sana sehingga banyak program yang tidak dapat mereka jalankan karna keterbatasan kemampuan mereka untuk menjalankan program tersebut," terangnya.

Untuk itu, pihaknya sudah menyurati BKP2D dalam menindaklanjuti hal tersebut, agar bagaiman hal ini dapat diminimalisir.

"Di dalam Undang-undang ASN itu ada catatan, bahwa PNS yang sudah menjabat selama 2 tahun baru bisa dimutasi, sekarang permasalahan tersebut lagi dikonsultasikan ke ASN bagaiman tindak lanjutnya, agar evaluasi bagi para pegawai di lingkungan pemprov secepatnya dilakuakan," ungkap Ahmad.

Menanggapi ini, Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi berharap BKP2D dapat segera megevaluasi temuan-temuan tersebut, sehingga program kerja yang ada di setiap SKPD tidak terkendala akibat SDM yang tidak berkopeten di bidangnya tersebut.

"SDM di PU itu juga kita pertanyakan, kenapa banyak yang tidak sesuai dengan keahliannya, karena programnya banyak tetapi tidak didukung oleh SDM-nya. Kita harapkan Bappeda dapat segera mengevaluasi itu," tandas Hazmi. (Adv)

Iklan Promo Data Riau
Editor: Riki

Ingin berbagi artikel, opini, dan informasi lainnya silahkan kirim ke email redaksi.datariau@gmail.com SMS/WA: 081339661966. Sertakan data diri. Komplain dan aduan SMS ke 085265651178.
BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Rapat Pleno Hasil Pilkada Kampar, Paslon Nomor Urut 2 Sampaikan Keberatan

    BANGKINANG KOTA, datariau.com - Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bu

  • Bukan Berita Horor, Misteri Bangku Kosong Warnai Rapat Paripurna LPPD Inhu

    RENGAT, datariau.com - Rapat paripurna DPRD kabupaten Inhu dengan agenda Pengambilan Keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertangg

  • SP3 Kasus Karhutla Riau, Komisi A DPRD Koordinasi ke Senayan

    PEKANBARU, datariau.com - Komisi A DPRD Riau yang membidangi Hukum dan Pemerintahan menindaklanjuti soal Kapolda Riau melakukan SP3 terhadap 15 perusahaan di

  • Komisi A Jadwalkan Pemanggilan Kapolda dan Lapor Presiden

    PEKANBARU, datariau.com - Komisi A DPRD Riau yang membidangi masalah hukum  akan melaporkan kepada Presiden RI terkait dikeluarkannya Surat Perintah Pen

  • Komisi A DPRD Riau Tunggu Laporan Evaluasi BKP2D

    PEKANBARU, datariau.com - Setelah melakukan sidak terhadap PNS yang bolos pada jam kerja bersama pihak Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKP

  • Dewan Sebut SKPD Terkesan Membuat Keputusan Sendiri

    TEMBILAHAN, datariau.com - Mengingat dokumen APBD dibuat secara bersama-sama, jika ada perubahan, apalagi pengurangan anggaran, hendaknya dibahas dan disepak

  • Komisi A Evaluasi Mitra Kerja

    PEKANBARU, datariau.com - Komisi A DPRD Riau memanggil seluruh satker yang menjadi mitra kerjanya seperti BAPEDDA (Badan Perncanaan Pembangunan Daerah), Insp

  • KOMENTAR
    PERMASI