Minggu, 19 Nov 2017 / 29 Safar 1439
  • Home
  • Legislatif
  • Dari Sejumlah Sidak Komisi IV DPRD Pekanbaru, Kebanyakan Investor Membangun Hanya Bermodal Izin Prinsip

Dari Sejumlah Sidak Komisi IV DPRD Pekanbaru, Kebanyakan Investor Membangun Hanya Bermodal Izin Prinsip

Oleh: Viyan
Senin, 20 Mar 2017 09:12
view: 949
doc.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel SH.

PEKANBARU, datariau.com - Pengawasan dan penindakan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah dinilai masih sangat lemah. Hal ini disebabkan karena koordinasi antar OPD tidak ada terkesan jalan sendiri-sendiri, sehingga penegakan Perda pun menjadi sulit dilakukan.

"Hal ini terjadi pada semua pembangunan yang ada di Pekanbaru, ada pembangunan yang tanpa memiliki Izin Pelaksana, namun pembangunanya dibiarkan tetap berjalan, padahal baru memengang Izin Prinsip. Seharusnya, setelah memiliki Izin Prinsip, maka harus memiliki dahulu Izin Pelaksana baru bisa membangun," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel SH, Senin (20/3/2017).

Oleh karena itu, agar memudahkan pengawasan dan penertiban dalam menegakkan aturan kota, maka disarankan semua izin yang dikeluarkan OPD terkait untuk ditembuskan ke Satpol PP selaku penegakan Perda kota Pekanbaru.

"Ini perlu dilakukan. Karena memang selama ini dinilai koordinasi antar OPD tidak berjalan sesuai harapan. Seperti halnya dalam mengeluarkan izin pembangunan. Semua kegiatan pembangunan yang ada di Pekanbaru sebaiknya ditembuskan ke Satpol PP Pekanbaru," katanya menegaskan.

Selama ini tampak Satpol PP tidak tahu mana saja bangunan yang punya izin dan mana saja yang tidak punya izin, lalu mana saja yang punya izin namun izinnya disalahgunakan, ada juga kegiatan pembangunan tapi belum punya izin pelaksana, dan baru memiliki izin prinsip. Seharusnya ditertibkan namun Satpol PP tidak memiliki data maka pelanggaran itu tetap berlangsung.

"Kita sarankan agar semua aturan daerah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka semua kegiatan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah kota, baik itu prinsip, maupun izin pelaksanaan harus ditembuskan ke Satpol PP, tujuannya jelas, supaya bisa diawasi oleh Satpol PP," lanjutnya.

Dari sejumlah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi IV beberapa pekan belakangan ini, terhadap pembangunan yang terjadi di Pekanbaru, ditemuakan banyak pelanggaran yang terjadi.

"Pembangunan hanya mengantongi izin prinsip, dan itu juga banyak yang tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku. Kita maunya pembangunan yang terjadi itu harus benar-benar mengikuti prosedur, supaya bisa lebih tertata dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, ini persoalan serius urgen dan harus disikapi dengan segera," pungkasnya mengingatkan.

loading...
Editor: Viyan

Sumber: Datariau.com

Ingin berbagi artikel, opini, dan informasi lainnya silahkan kirim ke email [email protected] SMS/WA: 081339661966. Sertakan data diri. Komplain dan aduan SMS ke 085265651178.
BAGIKAN:

Baca Juga

  • DPRD Janji Cari Solusi Kelangkaan Gas Elpiji Subsidi di Pekanbaru

    PEKANBARU, datariau.com - Kelangkaan gas elpiji 3 kg belakangan cukup membuat masyarakat berang, pasalnya tidak hanya langka harganya juga cukup menguras sak

  • Rp170 Miliar Diajukan Untuk Bangun Gedung Mapolda Riau

    PEKANBARU, datariau.com - Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau ajukan anggaran sebesar Rp170 miliar untuk pembang

  • DPRD Pekanbaru Temukan Anggaran Siluman Rp1,6 Miliar Untuk Sewa Mobil Sampah

    PEKANBARU, datariau.com - DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan adanya anggaran yang masuk di APBD Perubahan tahun 2017 sebesar Rp1,6 miliar yang diperuntukan s

  • Anggota DPRD Inhu Kritik Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Adil

    RENGAT, datariau.com - Heber Demerius Lubis SE, Anggota DPRD Inhu dari PDI Perjuangan mengkritik keras adanya pembangunan infrastruktur yang tidak berkeadila

  • DPRD Nilai Wacana Satpol PP Pekanbaru Tambah Personil Hanya Membebani APBD

    PEKANBARU, datariau.com - Wacana penambahan personil Satpol PP Kota Pekanbaru diprotes oleh kalangan DPRD Kota Pekanbaru. Protes itu disebabkan karena perekr

  • KOMENTAR
    Polling

    Siapa GUBERNUR RIAU Periode 2018-2023 Pilihan Pembaca Data?
    Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA
    DR H Firdaus MT
    Drs H Syamsuar MSi
    HM Harris
    H Hendry Munief MBA
    H Nurzahedi SE
    Ir H Muhammad Lukman Edy MSi
    Drs H Achmad MSi
    Drs H Irwan Nasir MSi

    Siapa WAKIL GUBERNUR RIAU Periode 2018-2023 Pilihan Pembaca Data?
    H Yopi Arianto SE
    Intsiawati Ayus SH MH
    H Rusli Effendi SPdI SE MSi
    H Suyatno AMP
    Khairuddin Al-Young Riau SHI MAg