Jumat, 15 Des 2017 / 26 Rabiul Awal 1439
  • Home
  • Lingkungan
  • Pencabutan Izin HTI Akan Mengembalikan Martabat Rakyat Riau

Pencabutan Izin HTI Akan Mengembalikan Martabat Rakyat Riau

Oleh: Windy
Rabu, 11 Okt 2017 15:28
view: 1.176

PEKANBARU, datariau.com - Dengan diberikanya surat peringatan untuk keduakalinya dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. S.1254/MENLHK-SETJEN/ROUM/HPL.1/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017 kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) itu merupakan indikator kongkrit bahwa RAPP sama sekali tidak memiliki kepatuhan terhadap aturan pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Isnadi Esman, Sekretaris Jendral JMGR kepada datariau.com melalui rilisnya mengatakan, dengan surat peringatan tersebut secara otomatis RAPP tidak memiliki acuan kerja yang berkekuatn hukum untuk menjalankan oprasionalnya. Langkah bijak pemerintah yang dalam hal ini Menteri KLHK sudah sangat tepat jika ditindaklanjuti dengan pencabutan izin areal konsesi RAPP di wilayah pesisir dan pulau kecil bergambut.

"Seperti di Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, kerusakan ekosistem gambut, konflik tenurial/tanah dan sosial, kehilangan sumber-sumber kehidupan yang sudah berpuluh tahun dialami masyarakat merupakan akumulasi dari ketidak patuhan RAPP dalam menjalankan usaha bisnisnya," katanya, Rabu (11/10/2017).

"Saat ini melalui Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi memiliki komitmen atas Perhutanan Sosial (PS) dengan target 12,7 juta hektare secara nasional, 1,4 juta hektare dari target itu ada di Provinsi Riau. Buruh perusahaan RAPP tidak akan terlantar dan akan mampu mandiri jika diberikan peluang untuk mendapatkan hak pengelolaan dengan skema Perhutanan Sosial di lahan-lahan konsesi yang dicabut izinnya," lanjutnya.

"Sudah saatnya masyarakat Riau yang selama ini hanya menjadi buruh kasar di perusahaan seperti RAPP dan APP mendapatkan kembali martabatnya dengan diberikan hak atas tanah. Cukup sudah kita hanya dijadikan buruh diatas tanah kita sendiri. Hidup buruh, hidup masyarakat gambut," terangnya lagi.

Dalam situasi ini kebijakan pemerintah diharapkan akan menjadi keputusan terbaik untuk masyarakat, Gubenur dan Bupati harus mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki kebijakan atas gambut yang selama ini belum sebagai mana mestinya di Riau, gubenur dan bupati harus peduli terhadap kehidupan masyarakat gambut baik yang buruh maupun yang berada di desa-desa yang terdampak langsung dengan keberadaan oprasional perusahaan-perusahaan disektor kehutanan. Jangan biarkan situasi ini menjadi bola liar dan mainan politik.

"Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat gambut, petani, buruh, masyarakat adat, komunitas lokal dan mahasiswa serta elemen-elemen lainya untuk bersama-sama bahu membahu mendorong tindakan tegas pemerintah untuk mencabup izin-izin HTI di wilayah gambut dan mendistribusikan untuk kesejateraan rakyat Riau dengan skema dan mekanisme yang ada di pemerintah," tutup Isnadi.

loading...
Editor: Windy

Sumber: Datariau.com

Ingin berbagi artikel, opini, dan informasi lainnya silahkan kirim ke email [email protected] SMS/WA: 081339661966. Sertakan data diri. Komplain dan aduan SMS ke 085265651178.
BAGIKAN:

Baca Juga

  • Diduga Merusak Aset Milik Pemerintah, PT MGKS Terancam Pidana

    RENGAT,datariau.com - Lembaga Swadaya Masayarakat Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia Provinsi Riau mengkritik penggunaan drainase yang dibang
  • PT Pertamina Lirik Inhu Gunakan Drainase Untuk Jalur Pipa Minyak

    RENGAT, datariau.com - Terkesan untuk mencari mudah kerja dan mencari keuntungan besar, galian  dan pemasangan jalur line pipa minyak PT Pertamina di Kecamatan
  • Parah!!.. Diduga Tambang Pasir Ilegal di Perawang Ini Merusak Ekosistem Alam Sekitar

    SIAK, datariau.com - Semenjak pengalihan pengurusan Izin Galian C maupun Kwari ke provinsi, dengan demikian makin marak pulalah penambangan pasir ilegal maupun kwari sa
  • Menabung di Bank Sampah Purwodadi Pekanbaru, Uangnya Bisa Untuk Sekolahkan Anak

    PEKANBARU, datariau.com - Jika selama ini istilah menabung selalu identik dengan uang, namun kini tidak lagi. Pasalnya, masyarakat kini juga bisa menabung sampah melalu
  • Semenisasi Jalan di Dusun Penyaguan Rohil Untuk Kepentingan Pribadi?

    LENGGADAI HILIR, datariau.com - Pembangunan Semenisasi Jalan Famili I, RT07, Dusun Penyaguan, Kepenghuluan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Rokan

  • KOMENTAR
    Polling

    Siapa GUBERNUR RIAU Periode 2018-2023 Pilihan Pembaca Data?
    Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA
    DR H Firdaus MT
    Drs H Syamsuar MSi
    HM Harris
    H Hendry Munief MBA
    H Nurzahedi SE
    Ir H Muhammad Lukman Edy MSi
    Drs H Achmad MSi
    Drs H Irwan Nasir MSi

    Siapa WAKIL GUBERNUR RIAU Periode 2018-2023 Pilihan Pembaca Data?
    H Yopi Arianto SE
    Intsiawati Ayus SH MH
    H Rusli Effendi SPdI SE MSi
    H Suyatno AMP
    Khairuddin Al-Young Riau SHI MAg