Rabu, 18 Okt 2017 / 27 Muharram 1439
  • Home
  • Lingkungan
  • Pencabutan Izin HTI Akan Mengembalikan Martabat Rakyat Riau

Pencabutan Izin HTI Akan Mengembalikan Martabat Rakyat Riau

Oleh: Windy
Rabu, 11 Okt 2017 15:28
view: 1038

PEKANBARU, datariau.com - Dengan diberikanya surat peringatan untuk keduakalinya dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. S.1254/MENLHK-SETJEN/ROUM/HPL.1/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017 kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) itu merupakan indikator kongkrit bahwa RAPP sama sekali tidak memiliki kepatuhan terhadap aturan pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Isnadi Esman, Sekretaris Jendral JMGR kepada datariau.com melalui rilisnya mengatakan, dengan surat peringatan tersebut secara otomatis RAPP tidak memiliki acuan kerja yang berkekuatn hukum untuk menjalankan oprasionalnya. Langkah bijak pemerintah yang dalam hal ini Menteri KLHK sudah sangat tepat jika ditindaklanjuti dengan pencabutan izin areal konsesi RAPP di wilayah pesisir dan pulau kecil bergambut.

"Seperti di Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, kerusakan ekosistem gambut, konflik tenurial/tanah dan sosial, kehilangan sumber-sumber kehidupan yang sudah berpuluh tahun dialami masyarakat merupakan akumulasi dari ketidak patuhan RAPP dalam menjalankan usaha bisnisnya," katanya, Rabu (11/10/2017).

"Saat ini melalui Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi memiliki komitmen atas Perhutanan Sosial (PS) dengan target 12,7 juta hektare secara nasional, 1,4 juta hektare dari target itu ada di Provinsi Riau. Buruh perusahaan RAPP tidak akan terlantar dan akan mampu mandiri jika diberikan peluang untuk mendapatkan hak pengelolaan dengan skema Perhutanan Sosial di lahan-lahan konsesi yang dicabut izinnya," lanjutnya.

"Sudah saatnya masyarakat Riau yang selama ini hanya menjadi buruh kasar di perusahaan seperti RAPP dan APP mendapatkan kembali martabatnya dengan diberikan hak atas tanah. Cukup sudah kita hanya dijadikan buruh diatas tanah kita sendiri. Hidup buruh, hidup masyarakat gambut," terangnya lagi.

Dalam situasi ini kebijakan pemerintah diharapkan akan menjadi keputusan terbaik untuk masyarakat, Gubenur dan Bupati harus mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki kebijakan atas gambut yang selama ini belum sebagai mana mestinya di Riau, gubenur dan bupati harus peduli terhadap kehidupan masyarakat gambut baik yang buruh maupun yang berada di desa-desa yang terdampak langsung dengan keberadaan oprasional perusahaan-perusahaan disektor kehutanan. Jangan biarkan situasi ini menjadi bola liar dan mainan politik.

"Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat gambut, petani, buruh, masyarakat adat, komunitas lokal dan mahasiswa serta elemen-elemen lainya untuk bersama-sama bahu membahu mendorong tindakan tegas pemerintah untuk mencabup izin-izin HTI di wilayah gambut dan mendistribusikan untuk kesejateraan rakyat Riau dengan skema dan mekanisme yang ada di pemerintah," tutup Isnadi.

loading...
Editor: Windy

Sumber: Datariau.com

Ingin berbagi artikel, opini, dan informasi lainnya silahkan kirim ke email [email protected] SMS/WA: 081339661966. Sertakan data diri. Komplain dan aduan SMS ke 085265651178.
Lingkungan Terbaru
  • Warga Sudah Begadang Menjaga Jalan, Pemerintah Inhu Masih Tidak Ada Tanggapan
  • Diduga Pembangunan Pasar Rakyat di Terminal Lama Tak Memiliki IPAL
  • Satlantas Polres Inhu Bantu Warga Tanah Merah Alihkan Mobil Truk yang Ingin Lewati Jalan Kongsimpat
  • Warga Tanah Merah Halau Truk dari Jalan Kongsimpat, Berjaga 24 Jam
  • Dibangun dengan Rp7 Miliar Lebih, Aspal Jalan Kongsimpat Inhu Sudah Hancur, Ini Penyebabnya..
  • IKLAN TUKANG ABU RAFI
    Data Foto
    BAGIKAN:

    BACA JUGA

  • Pencabutan Izin HTI Akan Mengembalikan Martabat Rakyat Riau

    PEKANBARU, datariau.com - Dengan diberikanya surat peringatan untuk keduakalinya dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. S.1254/MENLHK-SETJ

  • Cabut Izin PT RAPP, Gubri: Tenaga Kerja Jangan Sampai Dirugikan

    PEKANBARU, datariau.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mencabut izin dari korporasi ini karena tak mau memenuhi peraturan dalam pengelolan
  • Gelar Khitanan Massal, Polsek Kerinci Kanan Undang Anak Kurang Mampu

    SIAK, datariau.com - Gelar kegiatan sosial khitanan (sunatan) massal Polsek Kerinci Kanan undang anak-anak kurang mampu dari 12 kampung di wilayah Kecamatan Kerinci
  • Belum Bayar Tunggakan Pajak, Petinggi PT RAPP Akan Dipanggil Kejari Pelalawan

    PEKANBARU, datariau.com - Hingga saat ini, PT RAPP belum melunasi kewajiban pajaknya sebesar Rp31 miliar ke Pemkab Pelalawan. Karena itu, Kejaksaan Negeri (K

  • Begini Kronologis Kecelakaan Maut yang Tewaskan Pengendara Vixion di Kuansing

    TELUK KUANTAN, datariau.com - Kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa kembali terjadi di Kuantan Singingi. Lakalantas terjadi pada Sabtu  (1/7/2

  • Aksi Damai Masyarakat ke PT SAU Berujung Bentrok

    PELALAWAN, datariau.com - Dinilai melanggar kesepakatan antara masyarakat dengan PT Selaras Abadi Utama (SAU), masyarakat Desa Teluk Binjai Kec Teluk Meranti

  • Dilanda Musibah Banjir, Warga Ukui Pelalawan Bersyukur Bantuan Terus Berdatangan

    UKUI, datariau.com - Curah hujan yang tinggi di penghujung Februari 2017 berdampak kepada Desa Lubuk Kembang Bungo dan Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupa

  • KOMENTAR