Senin, 22 Jan 2018 / 5 Jamadil Awal 1439
  • Home
  • Nasional
  • Tak Ada Larangan Liputan Bagi Media yang Belum Terverifikasi Dewan Pers

Tak Ada Larangan Liputan Bagi Media yang Belum Terverifikasi Dewan Pers

Minggu, 10 Des 2017 00:02
view: 1.590
Foto atas Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo saat Workshop Perspektif Jurnalis di Tanjungpinang dan foto bawah Ketua Umum IWO Jhodi Yudhono saat pengukuhan DPD IWO Siak.
TANJUNGPINANG, datariau.com - Terkait maraknya slogan yang mengatasnamakan Dewan Pers, kerap di pampangkan pada sejumlah Instansi Pemerintah. Bahkan, tidak sedikit intansi menjadikan Dewan Pers sebagai alat propaganda untuk membredel media-media yang belum terverifikasi.
 
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan surat edaran berbentuk himbauan larangan bagi media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers untuk tidak melakukan peliputan ataupun kerjasama dengan pihak-pihak instansi.
 
"Kami tidak pernah mengeluarkan surat edaran tersebut," ujar Prasetyo dihadapan ratusan peserta Workshop Perspektif Jurnalis terhadap pendidikan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Aston Hotel Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Senin (4/12/2017).
 
Lebih jauh Prasetyo menegaskan, jika ada temuan slogan mengatasnamakan Dewan Pers semacam itu maka itu bisa disebut Hoax.
 
"Kenapa saya katakan demikian, karena slogan larangan tersebut tidak pernah kami keluarkan, media bisa melakukan peliputan atau melakukan kerjasama dengan intansi, asalkan memiliki badan hukum," kata pria yang akrap disapa Stanly ini.
 
Namun, dia berharap bagi media yang belum terverifikasi di persilahkan untuk mempersiapkan dan berbenah untuk memenuhi persyaratan yang ada.
 
"Bagi media yang belum terverifikasi jangan berkecil hati, kita masih memberikan waktu hingga akhir 2018. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan Dewan Pers saat ini, jika medianya memberikan informasi yang baik dan benar, maka untuk apa kita tutup. Terkecuali, medianya udah kecil, tidak terverifikasi lagi lalu beritanya juga tidak benar atau hoax, maka akan kita bredel." terang Stanly.
 
Ditempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wartawan Online (IWO) Jhodi Yudhono, dilansir dari laman independennews mengatakan, apabila masih ada ditemukan intansi membawa-bawa nama Dewan Pers. Bahkan, menjadikanya sebagai alat propaganda melakukan pelarangan media atau wartawan untuk meliput. Maka, media instansi tersebut bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
 
"Instansi yang menjual-jual Dewan Pers, bisa disebut menyebarkan isu yang tidak benar atau berita bohong. Bahkan, hal itu dikatakan hoax, maka bisa dilaporkan ke polisi," ujar wartwan senior kompas tersebut.*
Editor: Hermansyah

Tegur kami jika termuat berita tidak sesuai fakta dengan menghubungi 085265651178 atau email: [email protected] Kami juga menerima artikel, opini, dan informasi lainnya. Sertakan data diri Anda.
BAGIKAN:

Baca Juga

  • Dianggap Lecehkan TNI, Program 'Dahsyat' RCTI Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

    JAKARTA, datariau.com - Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) resmi melaporkan program Dahsyat yang ditayangkan di stasiun televisi R

  • Pakai Diikat, Gaya Rambut Wakil Walikota Palu "Pasha Ungu" Dipantau Mendagri

    JAKARTA, datariau.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ternyata ikut menyoroti gaya rambut terbaru Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Syamsudd

  • Mahfud MD Mensinyalir Ada Aliran Dana Asing untuk Legalkan Praktik LGBT di Indonesia

    JAKARTA, datariau.com - Heboh pernikahan sejenis atau Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan perzinaan akan segera disetujui karena kucuran dana 180

  • Sosok Fernando Wowor, Kader Gerindra yang Tewas Tertembak Brimob di Bogor

    JAKARTA, datariau.com - Seorang pemuda asal Tomohon, Sulawesi Utara, tewas terkena tembakan saat cekcok dengan anggota brimob di parkiran Lipps Club Bogor, J

  • Pimpinan Baleg DPR Bantah Ada Fraksi yang Setujui LGBT

    JAKARTA, datariau.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, membantah pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut ad

  • KOMENTAR
    Polling

    Pasangan Gubernur-Wagub Riau Periode 2018-2023 Pilihan Pembaca Data Riau
    Drs H Syamsuar MSi - Edy Afrizal Natar Nasution
    DR H Firdaus MT - H Rusli Effendi SPdI SE MSi
    Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA - H Suyatno AMP
    Ir H Muhammad Lukman Edy MSi - Hardianto