Jumat, 19 Jan 2018 / 2 Jamadil Awal 1439
  • Home
  • Opini
  • Rekayasa Pembusukan Tokoh Islam dan Politik Adu Domba

Oleh: Dr. Slamet Muliono

Rekayasa Pembusukan Tokoh Islam dan Politik Adu Domba

Selasa, 31 Jan 2017 20:33
view: 7.416

DATARIAU.COM - Satu lagi tokoh yang bersuara kritis dikriminalisasi dengan mem-follow-up dan menyebarkan secara massif di berbagai media mainstream tentang tindakan kriminalnya. Penyebaran berita secara massif bukan hanya membentuk opini buruk dan menyesatkan, tetapi sudah secara langsung menjatuhkan nama baik yang menjadi target kriminalisasi.

Yang unik dari upaya kriminalisasi ditujukan pada tokoh Islam yang bersuara kritis dan membela kepentingan umat Islam. Korban kriminalisasi terbaru dialami oleh anggota Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar (PA) yang dikabarkan terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai opini dibentuk dengan menyandarkan berbagai fakta yang menguatkan, sehingga kesan di masyarakat tertanam kuat bahwa PA benar-benar melakukan tindakan kejahatan.

Ketika PA sudah ditahan, maka berita semakin digencarkan dengan memperkuat opini bahwa perbuatan PA benar-benar terjadi tanpa ada unsur rekayasa. Diberitakan bahwa PA bukan saja telah melakukan kejahatan publik, tetapi juga melakukan perbuatan tak patut saat ditangkap di Mall Grand Indonesia, yakni bersama wanita. Dikatakan bahwa PA menerima suap USD 20 Ribu dan SGD 200 ribu dari pengusaha bernama  BHR. (detik.com/26/1/2017)

Pembunuhan Karakter Dengan Berita Palsu

Berita yang seolah-olah menguatkan beredar ke publik dengan versi lain bahwa penangkapan itu bersama dua orang wanita di sebuah hotel di Tamansari, Jakarta Barat. Beredar pula bahwa penangkapan Patrialis dilakukan di sebuah kos mewah Gili Residence, Jakarta Barat.

Namun berita-berita yang saling bertentangan itu, karena tempatnya yang berbeda, terbantah karena berbagai fakta di lapangan menunjukkan kesimpangsiuran dan kontradiktif. Salah satu fakta yang unik adalah pengakuan Basuki, pihak yang dikabarkan menyuap PA, menyatakan bahwa dirinya belum pernah menyuap PA kecuali hanya kenal dengan Kamaluddin, orang dekatnya.

Sebagaimana diberitakan bahwa PA dikabarkan menerima suap melalui Kamaludin. Uang itu diduga untuk memuluskan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Basuki menyatakan bahwa kemungkinan uang itu dimakan sendiri oleh Kamaludin. Basuki memberi uang kepada Kamaluddin yang diharapkan akan sampai ke PA.

Menyebarnya berita yang belum tentu rimbanya secara luas dan ditopang oleh media mainstream seolah tak bisa dibendung dan terus membesar sehingga mudah dipercaya oleh masyarakat umum. Seolah tanpa pembelaan, opini bahwa PA layak untuk di"tersangka"kan sehingga tindakan KPK itu valid.

Maka sangat layak apabila PA menyatakan bahwa saat ini dirinya merasa didzalimi. Karena disamping tidak ada kesempatan untuk membela diri dengan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi, masyarakat sudah terlanjur terpengaruh oleh opini yang dibentuk secara sistematis dan terencana.

Rekayasa Fakta Untuk Mendongkel Jabatan

Apa yang dialami PA bukanlah pertama kali dialami oleh tokoh-tokoh yang berbasis Islam dan membela kepentingan umat Islam. Publik belum lupa bagaimana Abraham Shamad yang diperkarakan karena dituduh memalsukan dokumen beberapa tahun yang lalu, sehingga dia langsung di-tersangka-kan. Padahal apa yang dilakukan Abraham Shamad lebih banyak mengandung untuk menolong, bukan memalsu dokumen. Ujung dari kasus ini adalah dicopotnya jabatan Abraham Shamad sebagai Ketua KPK.

Demikian pula apa yang dialami oleh Bambang Widjojanto juga tidak berbeda. Dia dianggap melakukan penghasutan beberapa tahun yang lalu terhadap masyarakat sehingga menimbulkan kerusuhan dalam pilkada di suatu daerah. Pasca diungkapnya kasus ini, jabatan Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua KPK dicopot.

Dua orang penting yang getol memperjuangkan tegaknya hukum ini harus rela melepaskan jabatannya meski tidak masuk penjara setelah adanya pembelaan publik. Tetapi terget lepasnya jabatan, terhadap korban setelah ditersangkakan, telah tercapai. Artinya, jabatan sebagai ketua dan wakil KPK tidak akan kembali disandang karena sudah dicopot karena telah menjalani proses hukum karena penetapan sebagai tersangka.

Apa yang dialami oleh PA, tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Abraham Shamad dan Bambang Widjojanto, dimana jabatan strategisnya sebagai anggota Mahkamah Konstitusi akan didongkel. Artinya, targetnya bukan untuk memenjarakan PA karena tindakan kriminal yang disangkakan, tetapi hanya sebatas untuk mencopot jabatannya karena dianggap gigih dalam memperjuangkan kepentingan publik dan merugikan kepentingan kelompok pemilik modal. Bahkan lebih spesifik bahwa siapapun yang membela dan memperjuangkan kepentingan umat Islam akan menemui jalan yang sama, yakni harus terjungkal dari jabatan strategisnya.

Kalau Abraham Shamad dan Bambang Widjojanto berjuang untuk membersihkan racun-racun dan tikus-tikus yang menggerogoti negara melalui jabatannya yang dipegang KPK, maka PA harus menemui nasib yang sama dengan dijadikan tersangka dengan fakta-fakta yang diciptakan.

Dalam waktu dekat ini, kekosongan jabatan yang selama ini dipegang PA akan segera diganti dengan orang lain. Jabatan itu tidak akan kembali kepada PA meskipun yang bersangkutan suatu saat nanti tidak terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada dirinya.

Dosa terbesar PA bukan hanya karena kedekatannya terhadap tokoh dan ulama Islam, tetapi yang lebih penting adalah pembelaan terhadap kepentingan umat Islam, seperti penegakan UUD 1945 secara konsekuen, pelarangan LGBT atau aksi umat Islam dan lainnya. Siapapun yang membela kepentingan umat Islam dan nilai-nilainya pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama, yakni dinistakan dan dihinakan dengan pembusukan karakter yang dialamatkan padanya.

Surabaya, 30 Januari 2017

* Penulis adalah Dosen di UIN Sunan Ampel dan STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya

Editor: Ummu SH

Sumber: Fokusislam.com

Tegur kami jika termuat berita tidak sesuai fakta dengan menghubungi 085265651178 atau email: [email protected] Kami juga menerima artikel, opini, dan informasi lainnya. Sertakan data diri Anda.
BAGIKAN:

Baca Juga

  • UU Ormas Senjata Legitimasi Kekuasaan

    DATARIAU.COM  - Perppu No. 2 Tahun 2017 disahkan DPR menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. Mayoritas partai koalisi pemerintah solid menerima p

  • Natuna Sudah seharusnya Menjadi Propinsi

    DATARIAU.COM-Natuna Yg kekayaan Alamnya yg begitu Luas serta berbatasan dengan Negara-Negara Asing sudah Seharusnya Menjadi Prioritas Utama untuk jadikan Wilayah ini Me
  • Transparansi Anggaran Masih Begitu Mahal Bagi Masyarakat Riau

    DATARIAU.COM - Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan information society dan k

  • Urgensi Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Inhil

    TEMBILAHAN, Datariau.com - Hukum itu diciptakan atau direkayasa oleh manusia, terutama hukum tertulis. Setelah hukum itu tercipta maka manusia terikat pada
  • Sekolah Tak Akan Mampu Sendiri Melawan Penyimpangan Moral Remaja Saat Ini

    DATARIAU.COM - Pendidikan moral bukanlah sebuah topik baru dalam pendidikan. Pada kenyataannya, pendidikan moral ternyata sudah seumur pendidikan itu sendiri

  • KOMENTAR
    Polling

    Pasangan Gubernur-Wagub Riau Periode 2018-2023 Pilihan Pembaca Data Riau
    Drs H Syamsuar MSi - Edy Afrizal Natar Nasution
    DR H Firdaus MT - H Rusli Effendi SPdI SE MSi
    Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA - H Suyatno AMP
    Ir H Muhammad Lukman Edy MSi - Hardianto