Sabtu, 20 Jan 2018 / 3 Jamadil Awal 1439
  • Home
  • Opini
  • Transparansi Anggaran Masih Begitu Mahal Bagi Masyarakat Riau

Oleh: Syed Agung Afandi**

Transparansi Anggaran Masih Begitu Mahal Bagi Masyarakat Riau

Minggu, 07 Jan 2018 14:38
view: 689
Foto: Internet
ILUSTRASI.

DATARIAU.COM - Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan information society dan knowledge society.

World Summit on the Information Society (WSIS) melahirkan keputusan bahwa pada tahun 2015 setiap negara mengupayakan lembaga pemerintah, pendidikan, rumah sakit terhubung dengan jaringan komunikasi dan informasi serta 50% penduduk dunia memiliki kemampuan mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Menindaklanjuti WSIS, maka dikeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, pemerintah daerah diwajibkan: memiliki website resmi pemda, memiliki konten transparansi anggaran pada website, mempublikasi dokumen anggaran, dan melakukan update data.

Terkait publikasi dokumen anggaran, dokumen yang wajib dipublikasikan adalah ringkasan RKA SKPD, ringkasan RKA PPKD, rancangan Perda APBD, rancangan Perda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda perubahan APBD, ringkasan DPA SKPD, ringkasan DPA PPKD, LRA SKPD, LRA PPKD, LKPD yang telah diaudit dan Opini BPK atas LKPD.

Berdasarkan penelusuran terhadap 12 website pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Riau menggunakan penilaian sesuai Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, didapati bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau telah memiliki website resmi dan dapat diakses. Namun demikian, hanya terdapat 4 daerah yang memiliki “Konten Transparansi Pengelolaan Anggaran” pada website resminya, yaitu: Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Sementara Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hilir menampilkan data terkait transparansi anggaran dalam konten yang berbeda. Selanjutnya pengamatan berdasarkan update data, seluruh website resmi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau tidak ada yang melakukan update data transparansi anggaran secara berkala.

Dari seluruh dokumen anggaran yang wajib dipublikasikan, hanya Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai yang telah mempublikasikan dokumen anggaran secara utuh, selebihnya Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Rokan Hilir hanya menampilkan beberapa dokumen anggaran, bahkan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak tidak sama sekali menampilkan data transparansi anggaran pada website resminya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi anggaran masih merupakan sesuatu yang “langka” ditemukan pada website resmi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran pemerintah daerah untuk bertindak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, khusunya melalui website resminya padahal sudah jelas bahwa informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan hak masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah untuk mempublikasikannya.

** Penulis merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakrta

Editor: Agusri

Sumber: Datariau.com

Tegur kami jika termuat berita tidak sesuai fakta dengan menghubungi 085265651178 atau email: [email protected] Kami juga menerima artikel, opini, dan informasi lainnya. Sertakan data diri Anda.
BAGIKAN:

Baca Juga

  • UU Ormas Senjata Legitimasi Kekuasaan

    DATARIAU.COM  - Perppu No. 2 Tahun 2017 disahkan DPR menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. Mayoritas partai koalisi pemerintah solid menerima p

  • Natuna Sudah seharusnya Menjadi Propinsi

    DATARIAU.COM-Natuna Yg kekayaan Alamnya yg begitu Luas serta berbatasan dengan Negara-Negara Asing sudah Seharusnya Menjadi Prioritas Utama untuk jadikan Wilayah ini Me
  • Transparansi Anggaran Masih Begitu Mahal Bagi Masyarakat Riau

    DATARIAU.COM - Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan information society dan k

  • Urgensi Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Inhil

    TEMBILAHAN, Datariau.com - Hukum itu diciptakan atau direkayasa oleh manusia, terutama hukum tertulis. Setelah hukum itu tercipta maka manusia terikat pada
  • Sekolah Tak Akan Mampu Sendiri Melawan Penyimpangan Moral Remaja Saat Ini

    DATARIAU.COM - Pendidikan moral bukanlah sebuah topik baru dalam pendidikan. Pada kenyataannya, pendidikan moral ternyata sudah seumur pendidikan itu sendiri

  • KOMENTAR
    Polling

    Pasangan Gubernur-Wagub Riau Periode 2018-2023 Pilihan Pembaca Data Riau
    Drs H Syamsuar MSi - Edy Afrizal Natar Nasution
    DR H Firdaus MT - H Rusli Effendi SPdI SE MSi
    Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA - H Suyatno AMP
    Ir H Muhammad Lukman Edy MSi - Hardianto