Sabtu, 18 Nov 2017 / 28 Safar 1439

Pemkab Lakukan Kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri Kampar

Oleh: Mirdas Aditya
Senin, 20 Mar 2017 16:38
view: 1.031
Mirdas Aditya
Pemerintah Kabupaten Kampar menyambut baik adanya penandatanganan kesepakatan tentang pengawal dan pengaman pemerintahan dalam pembangunan daerah antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri Kampar.

BANGKINANG KOTA, datariau.com - Pemerintah Kabupaten Kampar menyambut baik adanya penandatanganan kesepakatan tentang pengawal dan pengaman pemerintahan dalam pembangunan daerah antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri Kampar.

Hal ini merupakan upaya pencegahan preventif dan persuasif terjadinya peyimpangan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan di kabupaten kampar.

Hal ini dikatakan Pj Bupati Kampar Syahrial Abdi ketika membuka Sosialisasi Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Kejaksaan Negeri Kampar di aula Kantor Bupati Kampar, Senin (20/3/2017).

Dalam sambutannya Syahrial Abdi menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan  pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditetapkan undang-undang sebagai pilar dan pengungkit sehingga kerangka reformasi birokrasi memiliki landasan hukum yang kuat dapat berjalan dengan efektif, salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014.

"Selain itu telah ditetapkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 152/a/ja/10/2015 pembentukan dan pelaksanaan tugas tim pengawal dan pengamanan pemerintah dalam pembangunan pusat dan daerah Kejaksaan Republik Indonesia," ujar Syahrial Abdi.

Pemerintah Kabupaten Kampar telah melaksanakan upaya dalam membangun zona integritas melalui penandatangan pakta integritas oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar pada pelantikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu.

"Untuk melanjutkan pelaksanaan pengawal dan pengaman penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten kampar tahun 2017, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menghimbau  kepada seluruh kepala OPD untuk melakukan konsultasi dengan TP4D melalui inspektorat kabupaten Kampar sebagai pejabat penghubung, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kampar," ujarnya.

Syahrial Abdi dalam kesempatan tersebut juga menghimbau kepada pemerintah desa untuk menjalin kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam hal pendampingan dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan tim pengawal dan pengaman ini bekerja mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, sampai dengan upaya pencegahan timbulnya penyimpangan dan kerugian negara/daerah.

Dalam melakukan pengawal dan pengaman tersebut, TP4D melakukan upaya preventif dan persuasif dalam bentuk pemberian penerangan hukum, diskusi/pembahasan bersama, penyuluhan hukum dan pendampingan hukum.

Dalam melaksanakan peran TP4D, Kejaksaan Negeri Kampar berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara/daerah.

Dalam sosialisasi tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah  (TP4D) antara Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan Kejaksaan Negeri Kampar antara Pemerintah Kabupaten Kampar yang diwakili Pj Bupati Kampar dan Kejaksaan Negeri Kampar Hj Rosmiaty.

Tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri, Kapolres Kampar, Dandim 0313/KPR, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Danyon 132/Bima Sakti, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Lukluar, pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan, seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Kampar.

loading...
Editor: Adi

Sumber: Datariau.com

Ingin berbagi artikel, opini, dan informasi lainnya silahkan kirim ke email [email protected] SMS/WA: 081339661966. Sertakan data diri. Komplain dan aduan SMS ke 085265651178.
BAGIKAN:

Baca Juga

  • Terkait Bocornya Nama Pelapor, Boyke Pastikan Bukan Dari Inspektorat Inhu

    RENGAT, datariau.com - Kepala Inspektorat Inhu Boyke Sitinjak SE MSi menegaskan bahwa kebocoran nama pelapor maupun berkas dugaan penyalagunaan dana Desa Lam

  • APBD Inhu Terus Merosot

    RENGAT, datariau.com - APBD Kabupaten Inhu tiga tahun belakangan ini mengalami pemerosotan tajam, dimana tahun 2018 nanti, APBD diperkirakan hanya Rp1,2 tril

  • Mendagri Ingatkan Jangan Ada Gubernur Riau Korupsi Lagi

    PEKANBARU, datariau.com - Menteri Dalam Negeri meminta jangan ada lagi kepala daerah di Riau terlibat korupsi. Terlebih Gubernur Riau yang dianggap sudah rek

  • Pansus RPJMD Kampar Hasilkan Tiga Rekomendasi, Ini Tanggapan Wabup Catur Sugeng

    BANGKINANG KOTA, datariau.com - Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kampar tentang Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ka

  • Sekda Kampar Pimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan BB-GRM Ke-IV dan HKG PKK 2017

    BANGKINANG KOTA, datariau.com - Dalam rangka menyukseskan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-RGM) Ke-IV dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-45 Tingka

  • KOMENTAR
    Polling

    Siapa GUBERNUR RIAU Periode 2018-2023 Pilihan Pembaca Data?
    Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA
    DR H Firdaus MT
    Drs H Syamsuar MSi
    HM Harris
    H Hendry Munief MBA
    H Nurzahedi SE
    Ir H Muhammad Lukman Edy MSi
    Drs H Achmad MSi
    Drs H Irwan Nasir MSi

    Siapa WAKIL GUBERNUR RIAU Periode 2018-2023 Pilihan Pembaca Data?
    H Yopi Arianto SE
    Intsiawati Ayus SH MH
    H Rusli Effendi SPdI SE MSi
    H Suyatno AMP
    Khairuddin Al-Young Riau SHI MAg