Selasa, 17 Okt 2017 / 26 Muharram 1439
  • Home
  • Pemerintahan
  • Percepat Participating Interest 10%, Wamen ESDM: Perlu Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan KKKS

Percepat Participating Interest 10%, Wamen ESDM: Perlu Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan KKKS

Oleh: Hermansyah
Jumat, 16 Jun 2017 04:28
view: 432
Ist
Alfedri saat memenuhi undangan Kemen ESDM, Kamis (14/6/2017) di Pekanbaru.
PEKANBARU, datariau.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, Rabu (14/6/2017) membuka Sosialisasi Implementasi Participating Interest 10 (PI 10%) untuk Wilayah Barat Indonesia di Pekanbaru.
 
Acara ini dalam rangka memberikan penjelasan dan pemahaman terkait Implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi, khususnya di Wilayah Barat Indonesia dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil Migas (Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi/ADPM), SKK Migas serta KKKS dan BUMD di Wilayah Barat Indonesia.
 
Pelaksanaan PI 10% merupakan keberpihakan emerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ESDM No 37 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tujuan PI 10% ini adalah meningkatkan peran serta Daerah dan Nasional dalam pengeloaan Migas.
 
"Dalam pelaksanaan PI 10% diharapkan kerja sama dari daerah terutama 2 hal yaitu: (1) pemda tidak menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang tidak menilai tambah/mengganggu Petroleum Operation; (2) Izin-izin daerah akan diurus oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki saham di blok Migas tersebut, sehingga ini merupakan solusi bagi KKKS dalam mengelola blok migasnya," ujar Wamen Arcandra.
 
Selanjutnya, Wamen ESDM mengungkapkan penawaran PI 10% dilaksanakan melalui skema kerja sama melalui pembiayaan oleh kontraktor dimana pembiayaan dilakukan terhadap besaran kewajiban BUMD atau Perusahaan Daerah serta besaran kewajiban dihitung dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa Eksplorasi dan Eksploitasi.
 
Sedangkan ketentuan pengembalian pembiayaan yaitu diambil dari bagian BUMD atau perusahaan Perseroan Daerah dari hasil produksi, tanpa dikenai bunga, dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dan jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban.
 
"Hal ini memudahkan bagi Pemda untuk memiliki 10%, kalau sebelumya harus memiliki dana yang cukup besar, sekarang tidak perlu, pengembalian dana melalui Deviden," jelas Wamen ESDM.
 
Alur penyiapan dan penawaran PI 10% pun akan diberikan sesingkat mungkin yaitu: Kepala SKK Migas menyampaikan surat kepada Gubernur untuk menyiapkan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10%. Gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD kepada Kepala SKK Migas.
 
Kepala SKK Migas menyampaikan surat kepada Kontraktor untuk memulai penawaran PI 10%.Kontraktor menyampaikan penawaran PI 10% kepada BUMD yang ditunjuk Gubernur. BUMD menyampaikan pernyataan minat kepada Kontraktor.
 
Dalam hal berminat, BUMD dapat melakukan uji tuntas (due diligence) dan akses data. BUMD menyampaikan surat meneruskan minat dan kesanggupan kepada Kontraktor. Proses pengalihan PI 10% wajib mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan SKK Migas.
 
"Apabila tidak ada kendala dalam penyiapan & penawaran PI 10% seminggu juga bisa selesai, tetapi apabila masih ada kekurangan pasti akan membutuhkan waktu lebih lama" papar Wamen.
 
Wamen ESDM mengungkapkan, dengan Peraturan Menteri ESDM No 37 Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan peran serta Daerah dan Nasional dalam pengelolaan Migas oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau oleh Perusahaan Daerah (Perusda).
 
PI 10% tidak bisa diperjual belikan/dialihkan/dijaminkan. BUMD tersebut disahkan melalui peraturan daerah dan berbentuk perusahaan daerah (perusda) dengan kepemilikan saham 100% atau perseroan terbatas dengan kepemilikan saham 99% milik pemda dan selebihnya terafiliasi dengan Pemda setempat.
 
"PI 10% ini pun memiliki sanksi terhadap BUMD atau PT atau BUMN yang tidak memenuhi ketentuan dalam Permen 37/2016, Menteri dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan atau pembekuan sampai mencabut PI 10%, hal ini untuk menjamin keberlangsungan investasi" tutup Wamen ESDM.
 
Turut hadir Wakil Bupati Siak Alfedri yang diundang bersama Pimpinan Daerah lainnya dan sejumlah BUMD, termasuk jajaran PT Bumi Siak Pusako (BSP).
 
Saat dijumpai, Alfedri mengatakan sudah selayaknya Daerah penghasil bisa menikmati Sumber Daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya.
 
Selain itu, Pemerintah Daerah didorong untuk berpartisipasi aktif dalam PI 10% ini, karena ini merupakan hak dari daerah atas kepemilikan sumber daya minyak dan gas di wilayahnya masing-masing. Kementerian ESDM dan SKK Migas berupaya menyederhanakanizin untuk PI 10%. Hal ini harus dibarengi dengan partisipasi aktif pemerintah daerah.
 
"Partisipasi aktif daerah dibutuhkan untuk PI 10%, yaitu untuk memperlancar dan menyederhanakanizin-izin daerah untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat beroperasi, karena semakin lama izin daerah keluar, semakin lama juga pembagian Deviden. Daerah agar tidak menerbitkan Perda-Perda yang tidak memberi nilai tambah pada Petroleum Operation. Kerja sama antara Pemda dan KKKS akan mempercepat pembagian Deviden," ujarnya. 
 
Participating Interest 10% (PI 10%) adalah besaran maksimal 10% pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).(rls)
Editor: Hermansyah

Sumber: Datariau.com

Ingin berbagi artikel, opini, dan informasi lainnya silahkan kirim ke email [email protected] SMS/WA: 081339661966. Sertakan data diri. Komplain dan aduan SMS ke 085265651178.
Pemerintahan Terbaru
  • Rumbio Diharapkan Jadi Sentra Industri Pandai Besi di Kampar
  • Status Gaji 17 Orang Honorer Kantor Camat Rimba Melintang Tak Kunjung Jelas
  • Jelang Musda DPD REI Riau, Walikota Pekanbaru Dukung..
  • Kecamatan Lirik Juara 1 Lomba Gapoktan Tingkat Provinsi Riau
  • Tim Ghayak Langgam Juarai Pacu Sampan Sungai Kampar, Akan Jadi Event Tahunan
  • IKLAN TUKANG ABU RAFI
    Data Foto
    BAGIKAN:

    BACA JUGA

  • Usai Putusan BAORI, DPRD Minta Usut Kucuran Dana KONI Pekanbaru

    PEKANBARU, datariau.com - Keluarnya putusan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) No : 02/P.BAORI/VIII/2017 Tgl 11 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa SK N
  • Resmi Dilantik, 36 Panwascam Kota Pekanbaru Gagah Gunakan Jas Berdasi

    PEKANBARU, datariau.com - Sebanyak 36 orang Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kota Pekanbaru resmi dilantik oleh Pawanslu Kota Pekanba

  • Polisi Temukan Bukti Pelemparan Bom Molotov Mobil Tokoh LAMR Pekanbaru

    PEKANBARU, datariau.com - Belum lagi kasus teror molotov di rumah Anggota DPRD Riau Suprihati terungkap, teror serupa sudah kembali terjadi. Adalah Nurhasim,

  • Patut Dicontoh, Polisi di Pekanbaru Rutin Bantu Warga Miskin

    PEKANBARU, datariau.com - Rasa perhatian dan kepedulian aparat kepolisian terhadap warga di sekitar lingkungan wilayah hukumnya di Kota Pekanbaru patut jadi

  • Ini Data Nama 36 Panwascam Pekanbaru yang Lulus, Pelantikannya Minggu Ini

    PEKANBARU, datariau.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru mengumumkan 36 nama terpilih hasil seleksi wawancara Panitia Pengawas Pemilu (Pan

  • Cabut Izin PT RAPP, Gubri: Tenaga Kerja Jangan Sampai Dirugikan

    PEKANBARU, datariau.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mencabut izin dari korporasi ini karena tak mau memenuhi peraturan dalam pengelolan
  • MoU KUPA-PPAS Perubahan APBD Pekanbaru Tahun 2017 Disepakati Rp2,6 Triliun

    PEKANBARU - Acara penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
  • KOMENTAR