DataRiau.com | Media Online Riau Dakwah & Berita

Safina Tour Buka Program Haji Khusus 2026: Fasilitas Eksklusif, Masa Tunggu Lebih Singkat

Riki — Thu, 14 May 2026 14:47:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Kebutuhan masyarakat terhadap layanan ibadah haji yang nyaman dan berkualitas terus meningkat dari tahun ke tahun. Menjawab kebutuhan tersebut, Safina Tour melalui program Haji Khusus 1448 H / 2026 M menghadirkan layanan eksklusif dengan fasilitas premium bagi calon jamaah yang ingin menjalankan ibadah haji dengan lebih nyaman, aman, dan terarah.

Program haji khusus ini menawarkan berbagai fasilitas unggulan, mulai dari hotel bintang lima di Makkah dan Madinah, penggunaan Kereta Cepat Haramain, hingga tenda ber-AC di Mina dan Arafah. Jamaah juga akan mendapatkan layanan Maktab VIP serta pendampingan ibadah dari muthawif dan pembimbing berpengalaman selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Selain kenyamanan fasilitas, program ini juga memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran. Calon jamaah cukup melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar USD 4.500 untuk mendapatkan nomor porsi antrean resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pihak penyelenggara menyebutkan bahwa estimasi masa tunggu keberangkatan haji khusus berkisar antara 5 hingga 10 tahun, lebih singkat dibanding antrean haji reguler di sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam paket yang ditawarkan, jamaah juga memperoleh berbagai layanan penunjang seperti tiket pesawat pulang-pergi, visa haji resmi Saudi Arabia, transportasi bus full AC, makan tiga kali sehari beserta snack, city tour Makkah dan Madinah, handling bandara, air zamzam, perlengkapan eksklusif, serta manasik haji sebelum keberangkatan.

Safina Tour juga menyediakan beberapa pilihan paket sesuai kebutuhan jamaah. Paket Bronze ditawarkan mulai dari USD 9.900, paket Silver mulai dari USD 13.990, sedangkan paket Gold mulai dari USD 19.950 dengan fasilitas hotel dan layanan premium yang berbeda di setiap kategori.

Program Haji Khusus ini berada di bawah naungan PT Ila Safinatin Najah dengan nomor izin PIHK 022027000210004.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait program, persyaratan pendaftaran, maupun rincian fasilitas dan harga, dapat menghubungi layanan informasi Safina Tour melalui WhatsApp atau telepon di nomor 0811-755-707 dan 0811-755-719. (adv)

Antisipasi Kemacetan Saat Libur Panjang, Arus Kendaraan di Kota Pekanbaru Diawasi Ketat

Riki — Thu, 14 May 2026 10:29:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Menyambut libur panjang akhir pekan atau long weekend Kenaikan Isa Almasih yang berlangsung 14-17 Mei 2026, aparat lalu lintas di Kota Pekanbaru, Riau, memperketat pengawasan di sejumlah titik yang diprediksi mengalami lonjakan kendaraan.

Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat untuk berlibur, berbelanja, hingga perjalanan lintas daerah, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Ditlantas Polda Riau disiagakan di jalan protokol, pusat perbelanjaan, hingga kawasan wisata.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan seluruh personel siap menghadapi potensi kepadatan arus lalu lintas.

“Selama libur long weekend ini, kemungkinan peningkatan kendaraan cukup tinggi. Karena itu kami menekankan kepada seluruh anggota untuk siaga penuh dan mengantisipasi setiap potensi gangguan di lapangan,” ujarnya dikutip Kamis (14/5/2026).

Ia menegaskan, kehadiran petugas di lapangan sangat penting karena pusat perbelanjaan dan mal biasanya tidak hanya dipadati warga Pekanbaru, tetapi juga pengunjung dari luar daerah.

“Baik kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas akan kami upayakan untuk ditekan semaksimal mungkin,” kata Masykur.

Sejumlah ruas jalan utama yang menjadi fokus pengawasan meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Soekarno-Hatta, Tuanku Tambusai, dan HR Soebrantas.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Riau, Jeki Rahmat Mustika, mengatakan seluruh personel diterjunkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama libur panjang berlangsung.

Patroli tidak hanya difokuskan di jalan utama dan pusat keramaian, tetapi juga di kawasan wisata serta rumah ibadah yang diperkirakan ramai saat peringatan Kenaikan Isa Almasih.

Selain itu, pengawasan juga ditingkatkan di ruas Tol Pekanbaru-Dumai dan Tol Pekanbaru-Bangkinang yang diprediksi mengalami lonjakan kendaraan pribadi, terutama arus dari dan menuju Sumatera Barat.

Petugas bersama pengelola tol turut melakukan penertiban kendaraan yang berhenti di bahu jalan karena berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.

“Pengguna jalan tol kami imbau untuk beristirahat di rest area jika lelah, dan tidak berhenti di bahu jalan karena sangat berisiko bagi keselamatan,” ujar Jeki.
[br]
Ia juga mengingatkan agar pengendara tidak memacu kendaraan secara berlebihan maupun saling mendahului saat terjadi kepadatan arus lalu lintas, guna mencegah kemacetan dan risiko kecelakaan.

Dengan pengawasan yang diperketat di berbagai titik, aparat berharap arus lalu lintas selama long weekend tetap lancar dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman serta nyaman. (mcr)

Kantor Samsat Seluruh Riau Tutup 2 Hari Ini, Buka Kembali Sabtu 16 Mei 2026

Riki — Thu, 14 May 2026 10:23:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di seluruh wilayah Provinsi Riau dipastikan tutup sementara selama dua hari.

Kebijakan ini menyusul penetapan hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka memperingati Kenaikan Isa Almasih yang jatuh pada pertengahan Mei ini.

Penghentian sementara operasional ini secara resmi tertuang dalam Surat Edaran Nomor: B/400.1.1/6/BAPENDA/2026.

Regulasi tersebut mengatur tentang Pelayanan Samsat pada UPT/UP Pengelolaan Pendapatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau selama masa libur keagamaan.

Kepala Bidang Pajak Bapenda Riau, Muhammad Sayoga, mengonfirmasi bahwa pelayanan administrasi kendaraan bermotor tersebut ditiadakan pada Kamis dan Jumat pekan ini.

"Sehubungan dengan Hari Libur Nasional Kenaikan Isa Almasih, maka pelayanan Samsat akan ditutup pada 14 dan 15 Mei 2026," ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Penetapan jadwal libur ini juga merujuk Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 100.3.4/1612/SETDA/2025 yang telah diterbitkan sejak Desember tahun lalu.

Dalam edaran tersebut, pemerintah telah memetakan kalender libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2026.

Masyarakat tidak perlu khawatir karena jeda operasional ini hanya berlangsung singkat.

Sayoga menegaskan, bahwa seluruh gerai dan kantor Samsat di Riau akan kembali melayani wajib pajak secara normal pada Sabtu, 16 Mei 2026, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai denda administrasi, Bapenda Riau memberikan dispensasi khusus.
[br]
Kendaraan yang masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-nya habis tepat pada saat hari libur tersebut, dapat diurus pada hari Sabtu mendatang.

"Pajak yang jatuh tempo pada hari libur tersebut harus segera dibayarkan pada 16 Mei. Kami pastikan tidak ada pengenaan denda keterlambatan bagi wajib pajak yang masa berlakunya habis di tanggal 14 dan 15 Mei," tutup Sayoga. (mcr)

Prakiraan Cuaca Riau Hari Ini: Siang Cerah Berawan, Sore hingga Malam Berpotensi Hujan

Riki — Thu, 14 May 2026 10:11:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - BMKG Pekanbaru memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Kamis (14/5/2026) umumnya didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga siang hari.

Namun, hujan tetap berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah.

Forecaster on duty Yudhistira M menjelaskan, pada pagi hingga siang hari kondisi cuaca di Riau relatif cerah berawan hingga berawan.

Namun memasuki sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah.

Adapun wilayahnya meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Bengkalis, serta Kota Pekanbaru.

“Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Kota Pekanbaru pada sore hingga malam hari,” ujar Yudhistira.

Pada dini hari, kondisi cuaca diprakirakan udara kabur hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Rokan Hilir, Bengkalis, dan Indragiri Hilir.

BMKG Pekanbaru juga mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi cuaca ekstrem di sebagian wilayah Riau.

“Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir pada sore atau malam hari,” kata Yudhistira.

Secara umum, suhu udara di Riau berkisar antara 23,0 hingga 34,0 derajat Celsius dengan kelembapan udara 55 hingga 99 persen.

Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 kilometer per jam.

"Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau diprakirakan berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter atau tergolong rendah," jelasnya.
[br]
Selain itu, berdasarkan data titik panas (hotspot) hingga pukul 23.00 WIB, wilayah Sumatera tercatat memiliki 28 titik panas. Rinciannya, Sumatera Selatan 22 titik, Jambi 4 titik, Aceh 1 titik, Lampung 1 titik. "Sementara Riau tercatat nihil hotspot," tukasnya.

BMKG juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada periode sore hingga malam hari saat aktivitas masyarakat masih berlangsung. (mcr)

Mengais Persatuan Umat di Antara Reruntuhan Gaza

Riki — Thu, 14 May 2026 09:18:00 +0700+0700

DATARIAU.COM - Kata siapa perang telah usai? Di zaman digitalisasi saat ini, justru perang semakin agresif dilancarkan oleh ahli genosida dunia, Israel yang disponsori sekutunya Amerika. Sejak Oktober 2023 lalu, Gaza digempur hingga hancur. Sekitar 90 persen infrastruktur sipil berakhir menjadi debu di bawah corong rudal dan peluru (Antara, 4/5/2026).

Lalu penjajah mana yang lebih sadis dan psikopat dari Israel? Seburuk-buruknya penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia, tidak ada penjajah yang sanggup memaksa pribumi untuk membongkar makam korban jajahannya. Seperti halnya yang terjadi di Jenin, Tepi Barat. Jenazah Husein Assasa terpaksa dibongkar anaknya pasca beberapa jam dimakamkan. Ini terjadi lantaran lokasi pemakaman diklaim sebagai wilayah hunian baru oleh pemukim Israel. Pihak Israel mengancam apabila makam tidak dipindahkan oleh pihak keluarga, makam akan dihancurkan menggunakan alat berat (Minanews, 10/5/2026).

Perluasan wilayah Gaza yang diambil paksa oleh Israel juga semakin meluas. Menurut juru bicara Fatah, Munther Al Hayek, sebanyak 63 persen wilayah Gaza sekarang ini berada dibawah kendali pasukan Israel. Wilayah tersebut diisi dengan tank, pasukan, posisi militer, dan penghalang tanah Israel (Sindonews, 6/5/2026).

Bahkan PBB melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyebut Gaza adalah tempat paling mematikan bagi para jurnalis saat peliputan berita dari sana. Setidaknya sudah 300 jurnalis yang meregang nyawa dihantam rudal dan peluru Israel sejak Oktober 2023. Badan PBB ini juga mendesak komunitas internasional agar melakukan tindakan nyata untuk menghentikan serangan Israel yang telah memakan korban sebanyak 72.736 korban jiwa dan 172.535 korban luka-luka (AntaraBali, 4/5/2026).

Apapun kecamannya, nyatanya Israel tetap melenggang melanjutkan serangan. Bahkan di tengah kesepakatan gencatan senjata sekalipun, amunisi Zionis Israel tidak pernah libur merenggut nyawa manusia Gaza. Bagi mereka, siapa pun di Gaza adalah ancaman yang harus dimusnahkan, tak pandang laki-laki dan perempuan, tua, muda, dan anak-anak, termasuk para jurnalis. Sebab jurnalis membahayakan posisi mereka di mata dunia. Kamera wartawan tidak lebih berbahaya daripada senjata Hamas atau Hizbullah di Lebanon. Karena akan menjadi saksi bisu atas kekejaman yang selama ini mereka lakukan.

Penjajahan Israel adalah masalah yang melanda dunia zaman ini. Israel sebagai sebuah institusi negara telah dengan sengaja merencanakan untuk merampas tanah hak kaum muslim. Merampas dengan kekerasan sampai melakukannya di luar nalar, yakni genosida atas muslim Gaza. Tentu saja selain ini adalah masalah agama bagi kaum muslim, juga menjadi masalah kemanusiaan bagi non muslim. Tidak seorangpun di muka bumi ini yang ingin dirampas hak hidupnya.

Bukankah negara-negara dengan mayoritas muslim sangat banyak? Bahkan mereka juga dipimpin oleh pemimpin yang juga seorang muslim? Tidakkah mereka tergerak untuk menolong Palestina? Alih-alih menolong saudaranya sendiri, para penguasa negeri-negeri kaum muslim justru bersekutu dengan pelaku genosida. Dukungan mereka nyata, mulai dari dukungan di atas kertas, masuk lingkaran BoP buatan penjajah, sampai dukungan menyediakan tempat untuk pangkalan senjata Amerika di negeri mereka. Sungguh memilukan. Penguasa negeri muslim malah menjadi kanibalis bagi daging saudara mereka sendiri. Atas nama nasionalisme, Palestina hanyalah seonggok wilayah yang berusaha mati-matian memperjuangkan negeri mereka dalam kesendiriannya. Sementara saudara mereka di negeri lain hanya menjadi penonton dengan kecaman kosong belaka.

Lihatlah Iran, meski mereka mampu menciutkan nyali Israel dan Amerika, tapi tetap saja mereka hanya mampu membela sebatas negerinya sendiri. Maka ingatlah, semua perlawanan sudah dikerahkan untuk menghentikan kebrutalan Israel. Kecaman, peringatan, perjanjian damai, boikot produk Israel, pengiriman bantuan dari darat maupun lautan oleh relawan internasional, solusi dua negara, bahkan perlawanan militer negara seperti Iran. Apakah Israel jera? Tidak.
[br]
Maka lihatlah kembali bagaimana Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam mematikan langkah propaganda Yahudi Bani Khaibar, Bani Khuroizoh, Bani Qainuqo', dan Bani Nadzir. Setelah masyarakat Madinah membaiat beliau shalallahu alaihi wasallam dan menancapkan kekuasaan Islam, jihad dalam komando beliau sebagai pemimpin negara adalah kuncinya. Komunikasi yang efektif bagi para penjajah muhariban fi'lan hanyalah perang. Tidak ada bahasa yang lain.

Begitu pula saat Umar bin Khattab menjadi amirul mukminin. Ia radhiyallahu anhu bahkan mendapatkan tanah Syam tanpa perlawanan. Tapi ingat, posisinya waktu itu adalah sebagai pemimpin kaum muslim secara keseluruhan. Atau bagaimana Shalahudin Al Ayyubi membebaskan kembali tanah Baitul Maqdis tersebut. Atau juga saat Sultan Abdul Hamid II dengan gagahnya mengusir Theodor Herzl si pencetus negara Isarel Raya saat menawar tanah Palestina dengan sekantong uang.

Maka belajarlah dengan benar dari sejarah umat ini. Para pendahulunya adalah pemimpin ulung dua per tiga wilayah planet bumi yang memiliki kewibawaan tinggi di mata penguasa lainnya. Namun itu diperoleh berkat bersatunya umat Islam dalam satu institusi negara yaitu daulah Islam.

Yakinlah, satu-satunya hal yang paling ditakuti musuh Islam saat ini adalah bersatunya umat Islam di seluruh penjuru dunia dalam bingkai negara kekhilafahan. Itulah mengapa umat Islam dipecah belah menjadi beberapa negara dalam batas nasionalisme. Supaya mereka terpecah dalam hal perasaan, pemikiran, dan aturan. Lebih dari itu memudahkan penjajah untuk mengontrol pergerakan negeri-negeri muslim melalui kaki tangan mereka para komprador, yaitu pemimpin negeri muslim yang membebek pada Barat penjajah.

Sungguh janji Allah itu nyata, sangat nyata. Dan khilafah adalah janji Allah yang bukan hanya untuk sekadar ditunggu kehadirannya. Namun memiliki empati perjuangan seperti para pendahulu kaum muslim adalah tanda atas wujud cinta yang sesungguhnya kepada Islam.

Wallahu a'lam bishowab. ***

Pengurus PWI Provinsi Sulut Periode 2026-2031 Resmi Dilantik dan Dikukuh, Ini Pesan Ketum Akhmad Munir

Samsul — Wed, 13 May 2026 20:39:00 +0700+0700

MENADO, datariau.com - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara periode 2026??"2031 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, dalam sebuah seremoni yang digelar di Ballroom Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Rabu (13/5/2026).

Kepengurusan baru PWI Sulut dipimpin oleh Sintya Bojoh sebagai ketua, didampingi Sekretaris Ardy Kalumata dan Bendahara Deiby Malongkade. Pelantikan ini berlangsung khidmat sekaligus meriah dengan kehadiran sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kominfo Sulut Zainudin Halimi, serta anggota DPD RI Stefanus BAN Liow.

Dalam sambutannya, Akhmad Munir memberikan apresiasi kepada panitia dan pengurus yang baru dilantik.

"Saya berharap kepengurusan baru ini mampu membawa semangat baru bagi PWI Sulut untuk menjadi organisasi yang semakin kuat, berdaulat, dan profesional, " ungkap Ketum Munir.

Munir juga menekankan pentingnya soliditas internal serta peningkatan kompetensi wartawan di tengah dinamika dunia jurnalistik yang terus berkembang.

Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa PWI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung keberlanjutan program pembangunan.

Menurutnya, melalui pemberitaan yang jujur, informatif, dan berimbang, sinergi antara pers dan pemerintah akan mampu mendorong kemajuan daerah.

"Sinergitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PWI akan terciptakan kemajuan bagi daerah," kata Gubernur Yulius Selvanus.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga kode etik jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

"PWI Sulut dapat menjadi garda terdepan dalam menyajikan informasi yang valid dan kredibel kepada masyarakat," kunci Gubernur Yulius.

Di sisi lain, Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.

Ketua PWI SULUT menegaskan bahwa ke depan, PWI Sulut akan memprioritaskan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia wartawan melalui pelatihan yang berkelanjutan.

"Salah satu program awal PWI Sulut adalah meningkatkan SDM wartawan dengan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW)," kata Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pembangunan Sulawesi Utara yang lebih maju dan sejahtera.

Usai pelantikan Pengurus PWI SULUT dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Provinsi SULUT yang di ketuai oleh Ny Pdt. Oltje A. Mamuaya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi insan pers di Sulawesi Utara untuk semakin meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta menghadirkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat luas. (ril)

Kemendagri dan Dekranas Perkuat Keterampilan Wastra Melalui Pelatihan Meronce Selendang

Samsul — Wed, 13 May 2026 20:06:00 +0700+0700

JAKARTA datariau.com-Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menyelenggarakan Pelatihan Meronce Selendang, Selasa (12/5) di Rumah Kriya Asri (RKA), Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan keterampilan dalam pengembangan kerajinan wastra sekaligus mendorong peningkatan kreativitas dan kemandirian ekonomi.

Kegiatan dibuka oleh Ketua Dekranas dan dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, yang menyampaikan laporan panitia mewakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus Dekranas, antara lain Wakil Ketua Harian II, Wakil Sekjen I, Anggota Bidang Kerja Sama Luar Negeri, serta pengurus Dekranas lainnya. Pelatihan juga melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat, TP PKK Provinsi DKI Jakarta, dan anggota Bhayangkari Brimob.

Pada kesempatan itu, Fauzan Hasan menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya menjadi wadah pengembangan keterampilan, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif berbasis kerajinan daerah.

“Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan peserta dalam kerajinan wastra, mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan produk bernilai seni, sekaligus membuka peluang usaha yang dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Meronce selendang merupakan kegiatan menghias atau merangkai selendang menggunakan manik-manik, payet, mutiara, maupun ornamen lainnya dengan teknik tertentu sehingga menghasilkan produk wastra yang lebih indah dan memiliki nilai estetika tinggi.

Pada pelaksanaannya, peserta memperoleh pembekalan mulai dari pengenalan kerajinan meronce selendang, teknik dasar meronce, pemilihan bahan dan desain, hingga teknik aplikasi ornamen pada bahan kain. Melalui pelatihan tersebut, peserta didorong untuk menghasilkan produk kerajinan yang kreatif, inovatif, dan memiliki nilai tambah ekonomi.

Selain menjadi media pelestarian kerajinan wastra nusantara, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperluas keterampilan masyarakat dalam mengembangkan produk kerajinan yang berdaya saing.

Pelatihan ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan kepada peserta terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan hasil karya yang ditampilkan selama kegiatan berlangsung.(ril)

Digitalisasi dan Harmoni Pelayanan, KUA Siak Studi Tiru Pelajari Sistem di Kecamatan Rengat

Hermansyah — Wed, 13 May 2026 19:36:00 +0700+0700

RENGAT, datariau.com - Upaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan pelayanan publik, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak melaksanakan kegiatan studi tiru ke Kantor Urusan Agama Rengat, Indragiri Hulu, Riau, Rabu (13/5/2026).

Dimana kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang tertib, profesional, inovatif dan adaptif terhadap perkembangan digitalisasi pelayanan.

Studi tiru dan silaturahmi KUA Kecamatan Siak tersebut, di pimpin langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Siak, Alwis dengan diikuti 5 orang ASN KUA Kecamatan Siak, terdiri dari penghulu, penyuluh Agama Islam 2 orang dan Penata Layanan Operasional 2 orang.

Selanjutnya, rombongan KUA Kecamatan Siak disambut hangat langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Rengat, Bendrawadi beserta keluarga besar ASN KUA Kecamatan Rengat dengan suasana penuh keakraban dan semangat berbagi pengalaman.

Dalam sambutannya, Kepala KUA Kecamatan Siak, Alwis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar KUA Kecamatan Rengat.

"Khsusnya Kepala KUA Kecamatan Rengat, Buya Bendrawadi yang telah sudi menerima dan memberikan pelayanan yang sangat luar biasa kepada kami KUA Kecamatan Siak, dan KUA Kecamatan Sungai Mandau untuk melakukan studi tiru, dan silaturahmi di KUA Kecamatan Rengat," ucap Alwis.

Dikatakan Alwis, kenapa kami memilih KUA Kecamatan Rengat, karena memang KUA Kecamatan Rengat menjadi salah satu KUA Kecamatan penerima Award KUA Tertib Administrasi Tahun 2025 tingkat nasional.

"Selain itu, KUA Kecamatan Rengat merupakan KUA wilayah sumatera penerima award, dan yang berhasil mendapatkan predikat tersebut dari menteri agama," imbuhnya.

Ia menambahkan dalam kunjungan ini, berbagai sistem administrasi dan pengelolaan pelayanan diperkenalkan, mulai dari penataan arsip, pengelolaan surat menyurat, administrasi pelayanan nikah dan rujuk, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan studi tiru ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan harmonisasi antar sesama insan KUA.

"Semoga KUA Kecamatan Siak, dan KUA Kecamatan Sungai Mandau khususnya paska studi tiru ini, dapat memberikan banyak inspirasi terkait strategi membangun budaya tertib administrasi yang sederhana namun berdampak besar terhadap kualitas layanan, dengan mottonya, 'KUA SIAK DIHATIMU', Digitalisasi dan Harmoni, Tingkatkan Mutu Pelayanan," ujarnya.(Aws/CR)

2,5 Kg Sabu Dimusnahkan Polres Langsa

Riki — Wed, 13 May 2026 18:08:00 +0700+0700

LANGSA, datariau.com - Polres Langsa musnahkan 2.511,17 gram atau lebih dari 2,5 kilogram narkotika jenis sabu hasil peredaran gelap yang digelar di ruang Satresnarkoba Polres Langsa, Rabu (13/5/2026) pagi.

Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan enam kasus narkotika selama periode Januari hingga April 2026 oleh Satresnarkoba Polres Langsa.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Langsa, AKBP Mughi Prasetyo Habrianto sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan narkoba.

Dalam keterangannya Kapolres Langsa menegaskan bahwa perang terhadap narkotika merupakan prioritas utama demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman barang haram tersebut.

“Pemusnahan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata komitmen Polres Langsa dalam menindak tegas para pelaku peredaran narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan hari ini berpotensi merusak ribuan masyarakat apabila sampai beredar luas,” ujar Kapolres.

Berdasarkan data Satresnarkoba Polres Langsa dari enam kasus yang berhasil diungkap, aparat mengamankan delapan tersangka yang terdiri dari tujuh laki-laki dan satu perempuan.

Para tersangka berasal dari sejumlah daerah di Aceh hingga luar provinsi dengan berbagai latar belakang pekerjaan seperti wiraswasta, ibu rumah tangga hingga buruh harian lepas.

Kasus terbesar yang diungkap terjadi pada Maret 2026 dengan total barang bukti mencapai lebih dari dua kilogram sabu. Dalam pengungkapan tersebut polisi berhasil menangkap beberapa tersangka di wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika lintas daerah.

Rangkaian pengungkapan dimulai pada 19 Januari 2026 dengan penangkapan seorang tersangka berinisial TI alias Raja di kawasan Langsa Timur dengan barang bukti sabu seberat 29,15 gram.

Selanjutnya pada 29 Januari 2026 polisi kembali menggagalkan peredaran 243,20 gram sabu di wilayah Langsa Baro.

Pada Maret 2026, Satresnarkoba Polres Langsa mengungkap empat kasus besar sekaligus. Salah satunya penangkapan seorang ibu rumah tangga bernama Sutina di wilayah Manyak Payed, Aceh Tamiang dengan barang bukti 167,70 gram sabu.

Pengungkapan terbesar terjadi pada 5 dan 10 Maret 2026 masing-masing dengan barang bukti 1.019 gram dan 1.020 gram sabu.

Sementara itu kasus terakhir diungkap pada April 2026 dengan barang bukti 32,12 gram sabu yang diamankan dari seorang buruh harian lepas di kawasan Langsa Timur.

Polisi menyebut total barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 20.089 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Dalam kegiatan itu turut hadir sejumlah unsur penegak hukum dan instansi terkait di antaranya perwakilan Kejaksaan Negeri Langsa, Pengadilan Negeri Langsa, BNN Kota Langsa, Dinas Kesehatan Kota Langsa, penasehat hukum para Tersangka, jajaran pejabat utama Polres Langsa serta personel Sat Resnarkoba, personil Sipropam dan personil Sihumas Polres Langsa.

Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh seluruh peserta. Barang bukti sabu dimasukkan ke dalam blender yang telah diisi air kemudian dihancurkan hingga larut.

Cairan hasil pemusnahan selanjutnya dicampur dengan cairan pembersih sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir guna memastikan narkotika tidak dapat digunakan kembali.
[br]
Kasat Resnarkoba Polres Langsa Iptu Sirya Iqbal, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan pengedar narkoba yang mencoba masuk ke wilayah hukum Polres Langsa.

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. Peredaran narkotika adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa dan harus dilawan secara bersama,” tegasnya.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Pasal 609 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Mereka terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun. (esy)

Tren Freestyle Merenggut Nyawa, Alarm Keras Bagi Pendidikan Indonesia

Riki — Wed, 13 May 2026 17:56:00 +0700+0700

DATARIAU.COM - Lombok Timur berduka. Dalam rentang satu pekan, pada Mei 2026, dua anak meninggal dunia. Usia 5 tahun dan 8 tahun. Penyebabnya bukan penyakit, bukan kelaparan, bukan bencana alam. Mereka tewas karena meniru gerakan “freestyle” yang viral di TikTok dan game online Garena Free Fire. Jatuh dengan posisi kepala terbentur, leher patah, nyawa melayang.

Berita ini cepat tenggelam oleh hiruk-pikuk politik dan harga beras. Padahal ini alarm keras. Alarm bahwa sistem pendidikan, hukum, dan media kita sedang gagal melindungi generasi. Respon negara? Sama seperti kasus sebelumnya: himbauan. “Orang tua diminta lebih mengawasi anak dalam menggunakan HP.”

Himbauan itu terdengar bijak di atas kertas. Tapi di lapangan, itu sama saja dengan menyuruh orang menahan banjir bandang pakai ember. Kita sedang berhadapan dengan industri digital bernilai triliunan rupiah yang sengaja merancang produk adiktif untuk anak. Sementara orang tua dibiarkan perang sendirian tanpa senjata, tanpa sistem, tanpa dukungan negara.

Tulisan ini akan membedah masalah dari tiga sisi. Pertama, fakta lapangan. Kedua, analisis akar masalah yang lebih tajam dari sekadar “kelalaian orang tua”. Ketiga, konstruksi Islam tentang bagaimana negara, masyarakat, dan keluarga seharusnya bekerja untuk menyelamatkan anak.

Nyawa Anak Jadi Tumbal Algoritma

Adapun rincian fakta, bahwa pada Mei 2026, dua anak di Lombok Timur NTB meninggal dunia akibat cedera leher setelah meniru aksi “freestyle” berbahaya. Korban pertama berinisial F, siswa TK. Korban kedua bernama Hamad Izan Wadi, 8 tahun, siswa kelas 1 SDN 3 Lenek Baru (Tribunnews.com, 8/5/2026)

Hamad Izan Wadi meninggal pada Ahad, 3 Mei 2026, setelah sempat dirawat di RS dr. Sudjono Selong dan RSUD Mataram. Aksi freestyle dilakukan di rumahnya di Desa Lenek Baru, Kecamatan Lenek.

Pemicunya, aksi tersebut diduga terinspirasi dari konten viral di media sosial TikTok dan game online populer Garena Free Fire yang menampilkan gerakan ekstrem.

Adapun respon aparat Kasi Humas Polres Lombok Timur Iptu Lalu Rusmaladi membenarkan kejadian tersebut. KPAI juga merespons pada 6 Mei 2026, menyebut ini bukti lemahnya sistem perlindungan anak di ruang digital.

Salah satu yang menjadi problem krusial adalah konten berbahaya ini masih mudah diakses. Respon negara berhenti pada himbauan, belum ada pemblokiran sistemik dan penindakan terhadap platform. Nyawa anak sudah melayang, algoritma tetap jalan.

Ini krisis sistemik, bukan hanya kelalaian orang tua. Setiap kali ada anak korban konten digital, narasi yang muncul selalu sama: “Orang tua lalai.” Kalimat itu benar, tapi tidak cukup. Itu hanya melihat permukaan. Kalau kita gali lebih dalam, ada tiga kegagalan sistemik yang menjadi akar masalah.

Disamping itu anak dijadikan konsumen, bukan manusia yang harus dilindungi. Industri game dan media sosial anak di Indonesia bernilai lebih dari Rp 40 triliun per tahun pada 2025. Anak adalah pasar paling empuk. Mereka belum punya filter logika, mudah penasaran, dan mudah ketagihan. Karena itu algoritma dirancang untuk mengeksploitasi itu.

TikTok, YouTube Shorts, dan game seperti Free Fire menggunakan mekanisme dopamine loop. Video pendek, visual cepat, suara keras, reward acak. Semua dirancang agar otak anak terus memproduksi dopamin dan tidak mau berhenti. Prefrontal cortex anak usia 5-8 tahun belum berfungsi penuh untuk mengontrol impuls. Memberi anak akses bebas ke konten ini sama saja dengan memberi rokok dan alkohol ke bayi, lalu bilang “awas jangan kebanyakan ya”.

Tapi negara diam. Karena jika diblokir, industri rugi. Free Fire dan TikTok menyumbang pajak digital Rp 17,6 triliun pada 2025. Jadi pilihan negara jatuh pada uang, bukan nyawa.

Orang Tua Dibiarkan Sendiri di Medan Perang Digital

Kita sering lupa, banyak orang tua di Lombok Timur, di NTT, di desa-desa lain, adalah pekerja migran. Ayah di Malaysia, ibu di Arab Saudi. Anak ditinggal nenek atau sendirian dengan HP sebagai pengasuh digital. Bahkan orang tua yang ada di rumah pun sering tidak paham teknologi. Mereka tidak tahu cara mengaktifkan parental control, tidak tahu cara memeriksa riwayat YouTube anak.

Menyuruh mereka “awasi anak” tanpa memberi literasi digital, tanpa memberi waktu, tanpa memberi dukungan ekonomi, adalah bentuk kezaliman struktural. Orang tua juga korban. Mereka bekerja 12 jam sehari agar anak bisa makan. Tapi begitu pulang, mereka tidak punya energi untuk mendidik. Akhirnya HP jadi pengasuh.

Lingkungan masyarakat juga mati. Dulu ada budaya “anak tetangga juga anak saya”. Kalau lihat anak main di jalan berbahaya, semua orang tua negur. Sekarang semua orang sibuk dengan HP-nya sendiri. Anak jatuh, yang lain merekam untuk konten.

Negara Absen sebagai Penjaga Gerbang

Inilah inti masalahnya. Dalam sistem sekuler, negara memisahkan agama dari kehidupan. Hasilnya, tidak ada standar halal-haram untuk konten digital. Yang ada hanya standar untung-rugi.

Kominfo punya wewenang memblokir konten berbahaya berdasarkan UU ITE. Tapi pemblokiran hanya terjadi jika konten sudah viral dan mendapat tekanan publik. Setelah berita mereda, blokir dicabut. Tidak ada sistem pencegahan. Tidak ada daftar hitam platform yang membahayakan anak.

Pendidikan juga parsial. Sekolah boleh melarang HP, tapi begitu anak pulang, 17 jam sisanya dihabiskan di dunia digital tanpa kontrol. Negara tidak pernah berpikir untuk membangun ekosistem digital yang sehat. Yang dipikirkan hanya bagaimana menarik investasi platform asing.

Singkatnya, negara sekuler memperlakukan anak sebagai individu privat yang tanggung jawabnya ada di orang tua. Padahal anak adalah aset umat dan negara. Kalau aset ini rusak, negara akan kolaps 20 tahun mendatang.

Tiga Pilar Penjaga Generasi

Islam tidak pernah melempar seluruh tanggung jawab ke orang tua. Islam membangun sistem tiga pilar: keluarga, masyarakat, dan negara. Kalau satu pilar jebol, dua pilar lain akan menopang. Inilah solusi yang komprehensif.

Pilar Keluarga: Orang Tua sebagai Madrasah Pertama

Dalam Islam, anak yang belum balig tidak terkena taklif hukum karena akalnya belum sempurna. Tapi dosa akan jatuh kepada wali yang lalai mendidik. Allah berfirman: “Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu…” QS. At-Tahrim: 6.

Orang tua wajib memastikan anak mendapatkan makanan halal, pendidikan aqidah, dan perlindungan dari bahaya fisik maupun mental. Di era digital, ini berarti orang tua wajib tahu apa yang ditonton anak, berapa lama, dan dengan siapa anak berinteraksi online.

Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sendiri memberi teladan. Beliau sering bermain dengan Hasan dan Husein, menggendong mereka saat khutbah, dan meluangkan waktu khusus untuk anak-anak. Anak butuh waktu orang tua, bukan hanya uang orang tua.

Solusi praktisnya: buat “parit digital” di rumah. Terapkan jam mati wifi, gunakan parental control, jadikan ruang keluarga sebagai zona bebas gadget. Dan yang paling penting, orang tua harus menjadi contoh. Anak tidak akan berhenti main HP jika orang tua sendiri tidak bisa lepas dari HP.

Pilar Masyarakat: Kontrol Sosial yang Hidup

Islam membangun masyarakat yang saling menjaga. Konsep amar ma’ruf nahi munkar bukan hanya tugas ustadz, tapi tugas setiap Muslim. “Kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin.” HR. Bukhari.

Dulu di kampung-kampung, kalau ada anak memanjat pohon berbahaya, semua orang tua akan menegur. Sekarang, kita lebih sibuk merekam untuk konten. Kontrol sosial mati.

Untuk menghidupkannya kembali, masyarakat perlu ruang. Majelis taklim RT/RW bisa menjadi tempat edukasi parenting digital. Pengajian ibu-ibu bisa membahas bahaya game dan cara memblokir konten. Warga bisa membuat “pos jaga anak” seperti ronda malam, tapi fokusnya menjaga anak bermain di jalan.

Kekuatan masyarakat juga ada pada boikot digital. Jika 1000 orang melaporkan satu akun berbahaya, algoritma platform akan menurunkannya. Masyarakat punya kuasa, jika disadarkan dan diorganisir.
[br]
Pilar Negara: Penjaga Gerbang dan Pembentuk Generasi

Ini peran yang paling hilang di sistem sekuler. Dalam Islam, negara adalah raa’in, penggembala yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya dimakan serigala digital.

Pertama, negara wajib menerapkan sensor konten berbasis syariat. Semua konten digital harus lulus uji halal-thayyib. Jika mengandung kekerasan ekstrem, pornografi, judi, atau ajakan bunuh diri, maka wajib diblokir total. Tidak peduli platform itu milik perusahaan asing atau penyumbang pajak besar. Nyawa rakyat lebih mahal dari cuan perusahaan. Ini adalah bentuk nahi munkar dengan tangan, sebagaimana perintah Rasulullah dalam hadis Muslim.

Kedua, negara wajib mengkriminalkan korporasi yang memproduksi konten berbahaya untuk anak. Jika pabrik obat palsu bisa dipidana, maka platform yang membunuh anak juga harus dipidana. CEO dan direkturnya harus bertanggung jawab secara hukum. Tanpa sanksi berat, mereka tidak akan berhenti.

Ketiga, negara wajib membangun ekosistem pendidikan kaffah 24 jam. Sekolah hanya 7 jam sehari. Sisanya 17 jam adalah tanggung jawab media negara, perpustakaan, dan ruang publik. Negara harus memproduksi kartun edukasi, sinetron moral, dan game halal yang lebih seru dari Free Fire. Tujuannya membentuk generasi yang cerdas secara intelektual dan kuat secara aqidah.

Keempat, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat. Ketika ibu tidak perlu bekerja 12 jam di pabrik atau menjadi TKI, maka ia bisa fokus menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Di masa Umar bin Khattab, setiap anak yang lahir mendapat tunjangan bulanan dari Baitul Mal. Tujuannya jelas: agar ibu fokus mengasuh.

Pilihan Kita Hari Ini

Perang Khandaq dimenangkan karena 3000 orang menggali parit 5,5 km. Mereka tidak menunggu malaikat datang menggali. Mereka bekerja, lalu Allah kirim angin yang mengusir musuh.

Hari ini kita sedang dalam kondisi yang sama. Musuh tidak datang dengan pedang, tapi dengan algoritma. Musuh tidak menyerang benteng, tapi menyerang akal dan jiwa anak-anak kita.

Kita punya dua pilihan. Pertama, terus hidup di sistem sekuler yang hanya bisa memberi himbauan sambil membiarkan korporasi merusak generasi. Kedua, kembali kepada sistem Islam yang menempatkan nyawa anak lebih tinggi dari keuntungan perusahaan.

Parit digital tidak akan jadi hanya dengan kerja orang tua. Parit digital butuh kerja masyarakat dan negara. Kalau hanya orang tua yang gali, paritnya hanya 1 meter. Kuda algoritma tetap bisa loncat.

Dua anak di Lombok Timur sudah menjadi korban pada Mei 2026. Pertanyaannya: berapa anak lagi yang harus mati sebelum kita sadar bahwa sistem ini harus diganti?

Menjaga anak adalah menjaga masa depan umat. Dan menjaga masa depan umat adalah kewajiban setiap Muslim, setiap keluarga, setiap masyarakat, dan setiap negara. Jangan biarkan nyawa anak menjadi tumbal algoritma. Bangun parit digital sekarang, sebelum terlambat.

Wallahu'alambishoab.***

*) Penulis merupakan Aktivis IDARI (Ikatan Daiyah Riau)

Hasuna VolunTrip 2026: Semangat Berbagi di Hutan Tropis Buluh Cina, Ratusan Mushaf Al-Qur'an Wakaf Disalurkan

Riki — Wed, 13 May 2026 17:44:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Di bawah naungan rindangnya pepohonan Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Yayasan Baitulmaal (YBM) Hasuna menggelar kegiatan sosial-edukatif bertajuk Hasuna VolunTrip pada Sabtu 9 Mei 2026.

Mengusung tema "Jelajah Wisata Edukasi & Fun Games Bersama Anak Binaan", kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen YBM Hasuna dalam memadukan program sosial Islam dengan pendekatan yang menyenangkan, bermakna, dan berdampak langsung bagi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan Riau.

Kegiatan VolunTrip tahun ini memusatkan perhatian pada tiga agenda utama, yakni distribusi Mushaf Al-Qur'an Wakaf, interaksi edukatif bersama Gajah Sumatera, serta serangkaian fun games yang melibatkan anak-anak binaan dari desa sekitar TWA Buluh Cina.

Distribusi Mushaf Al-Qur'an Wakaf dilakukan secara langsung kepada anak-anak binaan, pengunjung kawasan wisata, warga masyarakat desa, hingga masjid-masjid di sekitar wilayah tersebut. Agenda ini merupakan salah satu program unggulan YBM Hasuna dalam memperluas akses terhadap kitab suci Al-Qur'an bagi komunitas yang membutuhkan di daerah pelosok dan pesisir Sumatera, khususnya Provinsi Riau.

Sesi interaksi edukatif bersama Gajah Sumatera menjadi salah satu momen paling berkesan sepanjang kegiatan berlangsung. Para relawan dan anak-anak binaan berkesempatan mengenal lebih dekat satwa ikonik yang merupakan bagian dari kekayaan hayati Provinsi Riau ini.

Melalui pendekatan langsung di alam terbuka, YBM Hasuna berharap dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati sejak dini, selaras dengan nilai-nilai Islam tentang menjaga bumi sebagai amanah dari Allah Subahanahu wa Ta'ala.

Suasana keakraban semakin terasa hangat saat sesi fun games berlangsung. Anak-anak binaan tampak antusias mengikuti berbagai permainan yang dirancang untuk merangsang kreativitas, kerja sama tim, dan kepercayaan diri.

Salah satu permainan yang menarik perhatian adalah aktivitas menyusun kata dari huruf-huruf acak yang berhasil menciptakan gelak tawa dan semangat kebersamaan di tengah keindahan alam TWA Buluh Cina. Para relawan YBM Hasuna berperan aktif mendampingi setiap sesi, memastikan setiap anak merasakan pengalaman yang bermakna.

"Saya merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari kegiatan ini. Melihat senyum tulus anak-anak ketika menerima Mushaf Al-Qur'an dan saat bermain bersama kami adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. VolunTrip bukan sekadar wisata biasa, ini adalah perjalanan hati yang mengingatkan kami untuk terus berbagi dan peduli kepada sesama." ungkap Selvia Gita Sukadi, Relawan Hasuna VolunTrip 2026 kepada datariau.com melalui rilis, Rabu (13/5/2026).

Baca juga:Kantor Lama Habis Kontrak, Yayasan Syirkah Taawuniyah Pekanbaru Pindah Kantor Baru

YBM Hasuna sebagai lembaga nirlaba pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berbasis di Pekanbaru, Riau, selama ini dikenal aktif dalam program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di daerah pelosok.

Kegiatan VolunTrip ini menjadi bukti bahwa program sosial dapat dihadirkan dengan pendekatan yang inovatif, tidak hanya menyentuh kebutuhan materi tetapi juga memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara para relawan dengan penerima manfaat.

"Kegiatan ini mengajarkan kami bahwa berbagi tidak harus rumit. Dengan hadir langsung, bermain bersama, dan menyerahkan Mushaf Al-Qur'an secara langsung ke tangan mereka, kami merasakan dampaknya jauh lebih dalam. Semoga apa yang kami lakukan hari ini menjadi amal jariyah yang terus mengalir, khususnya melalui Al-Qur'an wakaf yang InsyaAllah akan terus dibaca dan diamalkan." ungkap Muhammad Nur Nabawi, Relawan Hasuna VolunTrip 2026.

Baca juga:Butuh Pinjam Pakai Alat Kesehatan Gratis, Segera ke YSTP

[br]
Melalui Hasuna VolunTrip 2026, YBM Hasuna berharap dapat terus menginspirasi masyarakat luas, khususnya generasi muda, untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan komunitas.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang memperkenalkan potensi wisata alam Riau khususnya TWA Buluh Cina kepada publik yang lebih luas, sambil mendorong sinergi antara pelestarian alam dan pemberdayaan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

YBM Hasuna berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program inovatif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat daerah pelosok dan pesisir Sumatera, khususnya Provinsi Riau.

Informasi lebih lanjut mengenai program dan kegiatan YBM Hasuna dapat diakses melalui saluran komunikasi resmi lembaga. YBM Hasuna membuka pintu bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin turut berkontribusi dalam program zakat, infak, sedekah, dan wakaf, demi terwujudnya Indonesia yang lebih berdaya, berkeadilan, dan bermartabat.***

Baca juga:Kegigihan Seorang Ibu Pengendara Ojek Online di Pekanbaru Membantu Suami Mencari Nafkah

Pemko Pekanbaru Patenkan Baju Singkap Melayu, Datuk Seri Rizky Bagus Oka: Jangan Sekadar Menjadi Arsip Administratif

Riki — Wed, 13 May 2026 17:33:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru, Datuk Seri Rizky Bagus Oka, mendukung langkah Pemko Pekanbaru yang mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Baju Singkap Melayu ke Kementerian Hukum.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya strategis untuk melindungi identitas dan warisan budaya Melayu agar tidak diklaim pihak luar.

“Sebagai Ketua Umum MKA LAMR Pekanbaru, saya menyambut baik dan mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah mendaftarkan Baju Singkap Melayu ke HAKI. Ini adalah ikhtiar strategis untuk memagari dan melindungi kekayaan intelektual warisan leluhur kita dari klaim pihak luar,” kata Datuk Seri Rizky Bagus Oka, Rabu (13/5/2026).

Baca juga:Pembentukan SOTK Baru, Ketua MKA LAMR Pekanbaru Berikan Catatan Penting

Namun demikian, Datuk Seri Rizky Bagus Oka memberikan catatan kritis agar pengurusan HAKI tersebut tidak berhenti hanya sebatas administrasi semata.

Ia menegaskan, sertifikat HAKI harus diikuti dengan langkah nyata dalam melestarikan budaya Melayu di tengah masyarakat.

“HAKI ini jangan hanya berujung menjadi selembar kertas administratif di laci pemerintah. Harus ada tindak lanjut nyata dan terukur di lapangan,” ujarnya.

Datuk Seri Rizky Bagus Oka menambahkan, pengakuan negara terhadap Baju Singkap Melayu harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali penggunaan pakaian adat Melayu di Kota Pekanbaru.

Pemko Pekanbaru pun didorong untuk membuat aturan turunan agar Baju Singkap Melayu lebih sering digunakan dalam aktivitas resmi maupun pendidikan.

“Pemko Pekanbaru harus berani mengambil langkah konkret, misalnya melalui regulasi penggunaan Baju Singkap Melayu pada hari tertentu bagi ASN, pelajar hingga instansi swasta,” ujarnya.

Ia menilai, jangan sampai secara hukum Baju Singkap Melayu diakui sebagai identitas daerah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari generasi muda justru merasa asing dengan budaya sendiri.

“Jangan sampai secara hukum Baju Singkap ini diakui milik kita, tetapi dalam realita keseharian anak kemenakan kita justru merasa asing dan enggan memakainya. Marwah adat itu terletak pada pelestariannya yang hidup dan dihayati, bukan sekadar diarsipkan,” jelasnya.

Baca juga:Media Online Data Riau Dukung Pelestarian Budaya Festival Meriam Buluh Ke-6 di TPTM Rohil

[br]
Selain dari sisi budaya, Rizky Bagus Oka juga menilai langkah mematenkan Baju Singkap Melayu dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM lokal, khususnya para penjahit dan pengrajin pakaian adat Melayu di Pekanbaru.

Menurutnya, jika penggunaan Baju Singkap Melayu diperluas, maka perputaran ekonomi masyarakat juga akan ikut tumbuh.

“Kalau budaya ini benar-benar dihidupkan, tentu UMKM lokal seperti penjahit dan pengrajin pakaian adat juga akan ikut bergerak dan berkembang,” sebutnya. (end)

Baca juga:Refleksi Satu Tahun Pemerintahan: MKA LAMR Pekanbaru Kawal Sinergi Modernisasi Kota dan Keluhuran Budaya Melayu

Komisi IV Ingatkan Pemerintah: Jalan Mulus Pekanbaru Jangan Sampai Rusak Direndam Banjir

Riki — Wed, 13 May 2026 17:24:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois SAg, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di tahun 2026 agar penanganan banjir benar-benar segera direalisasikan dengan maksimal. Jangan sampai jalan-jalan yang baru diaspal mulus kembali cepat rusak akibat sering tergenang banjir.

“Konsen pemerintah tahun 2026 ini memang fokus penanganan masalah banjir, makanya anggarannya cukup besar Rp100 Miliar lebih,” kata Rois, Rabu (13/5/2026).

Ia menekankan, anggaran tersebut harus segera dieksekusi, terutama untuk kawasan daerah yang selama ini menjadi langganan banjir dan genangan air.

“Saya pikir itu patut disegerakan, tentu dengan skala prioritas daerah-daerah yang memang menjadi langganan banjir,” tegasnya.

Baca juga:Roni Pasla: Banyak Usulan DPRD Untuk Penanganan Banjir Tak Diakomodir Pemko Pekanbaru

Menurut Rois, penanganan drainase dan banjir harus berjalan seiring dengan pembangunan jalan agar hasil pembangunan tidak sia-sia.

Politisi PKS ini mencontohkan, banyak jalan yang baru dilakukan overlay atau pengaspalan pada tahun 2025 terancam kembali rusak akibat genangan air yang terlalu lama.

“Jangan sampai jalan yang tahun 2025 baru di-overlay, sudah bagus dan mulus, karena lama tergenang air akhirnya aspalnya jadi keriting lagi. Kan sangat disayangkan,” jelasnya.

Baca juga:Selesaikan Masalah Banjir Kota Pekanbaru, Walikota Diminta Lobi Pemerintah Pusat

[br]
Jika persoalan banjir tidak segera diatasi, maka pemerintah kota bisa kembali mengeluarkan anggaran untuk perbaikan jalan yang sama.

“Akibatnya, rencana penambahan aspal (perbaikan jalan) tahun ini bisa jadi malah mengulang pekerjaan yang sama lagi,” sebut Rois.

Karena itu, ia meminta Pemko Pekanbaru segera mengeksekusi anggaran yang tersedia untuk mempercepat penanganan banjir di titik-titik rawan.

“Maksimalkan dana yang ada itu dan segera dieksekusi untuk daerah-daerah yang betul-betul rawan banjir,” tutupnya. (end)

Baca juga: DPRD Pekanbaru Minta Pemko Utamakan Penanganan Banjir, Bukan Desain Proyek Jembatan

DPRD Pekanbaru Usulkan Pemko Ambil Alih Pengelolaan Parkir: Kontribusi PAD Masih Minim

Riki — Wed, 13 May 2026 15:19:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Faisal Islami, mengusulkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengambil alih kembali pengelolaan parkir dari pihak ketiga. Usulan ini disampaikan karena kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih jauh dari potensi sebenarnya di lapangan.

"Sudah berjalan hampir lima tahun sejak 1 September 2021 dikelola pihak ketiga, tapi dari segi pelayanan kepada masyarakat masih kurang, lalu kontribusi terhadap PAD juga masih minim. Pemko harus berani mengevaluasi pengelolaan parkir pihak ketiga ini karena potensi parkir di Pekanbaru ini jelas sangat besar, tetapi yang masuk ke kas daerah masih kecil,” kata Faisal, Rabu (13/5/2026).

Menurut Faisal, potensi pendapatan parkir di Kota Pekanbaru sangat besar seiring terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun. Namun, pendapatan yang masuk ke kas daerah dinilai belum maksimal.

Padahal, jumlah kendaraan bermotor di Pekanbaru pada tahun 2026 diperkirakan sudah mencapai sekitar 1,76 juta unit. Dengan angka tersebut, sektor parkir seharusnya mampu memberikan pemasukan yang lebih besar bagi daerah.

"Waktu kami (Komisi IV) panggil PT YSM, mereka itu menyetor rata-rata Rp20 juta per hari ke kas Pemko. Di satu sisi, setiap tahun jumlah kendaraan bermotor terus bertambah. Artinya, pendapatan parkir juga harus naik," ujarnya.

Faisal menilai selama pengelolaan parkir diserahkan kepada PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) selaku pihak ketiga, belum terlihat perubahan signifikan terhadap peningkatan PAD maupun pelayanan parkir di lapangan.

“Saya rasa pakai pihak ketiga ini tidak ada perubahan, malah PAD bocor,” ucap Faisal.

Meski begitu, DPRD Pekanbaru sendiri menegaskan tidak anti terhadap keterlibatan pihak ketiga atau swastanisasi. Namun, kerjasama harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.

“Kita bukan anti pihak ketiga. Swastanisasi boleh kalau itu memang membantu masyarakat UMKM dan PAD meningkat. Tapi kalau PAD tidak bertambah dan hanya menguntungkan korporasi, itu tidak ada gunanya,” cetusnya.

Politisi NasDem ini juga menilai fasilitas parkir di Pekanbaru belum memberikan perubahan signifikan sejak bekerjasama dengan pihak ketiga sudah berjalan hampir 5 tahun. Salah satunya parkir elektronik yang hingga kini belum berjalan maksimal.

Padahal, sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS dinilai penting untuk mencegah kebocoran pendapatan. “Mesin EDC atau ya sekarang zamannya bayar pakai QRIS itu harusnya sudah ada diterapkan di seluruh zona parkir. Tapi sampai sekarang sudah mau 5 tahun sejak dikelola pihak ketiga belum maksimal dan belum memenuni harapan,” sebutnya.

[br]

Karena itu, Faisal mendesak Pemko Pekanbaru segera mengevaluasi kerjasama pengelolaan parkir dengan PT Yabisa Sukses Mandiri.

Ia menilai pengelolaan parkir akan lebih baik jika dikembalikan ke Dinas Perhubungan agar lebih akuntabel dan bisa menekan kebocoran PAD.

“Kita dukung penuh Walikota untuk evaluasi sistem parkir ini, kalau bisa kontraknya diputus saja dan parkir dikelola kembali oleh Pemko Pekanbaru melalui Dishub,” tutup Faisal.

Sebagaimana diketahui, PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) resmi mengelola parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru sejak 1 September 2021. Dalam perjanjian kerja sama dengan Dishub Pekanbaru, kontrak pengelolaan parkir berlangsung selama 10 tahun dengan potensi parkir disebut mencapai Rp409 Miliar. (end)

Perdana di Dumai, Maxim Siap Hadirkan Zumba Akbar dengan Ratusan Peserta dan Doorprize Menarik

Riki — Wed, 13 May 2026 14:14:00 +0700+0700

DUMAI, datariau.com - Salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi daring terbesar di Indonesia, Maxim siap menggelar kegiatan Zumba Akbar perdana yang akan diselenggarakan untuk masyarakat Kota Dumai. Acara ini menjadi bentuk komitmen Maxim dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang penuh semangat dan hiburan.

Kegiatan Zumba Akbar ini akan dilaksanakan pada Kamis 14 Mei 2026 pukul 08.00 hingga 11.00 WIB, bertempat di area outdoor Plaza Ramayana Dumai. Acara ini terbuka untuk masyarakat umum dan dikonfirmasi akan diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai kalangan.

Sebagai kegiatan perdana yang diselenggarakan oleh Maxim di Dumai, acara ini akan menghadirkan pengalaman olahraga bersama yang seru dan meriah. Para peserta akan diajak untuk mengikuti sesi zumba bersama instruktur profesional sambil menikmati suasana penuh kebersamaan.

Tidak hanya itu, Maxim juga telah menyiapkan berbagai doorprize menarik untuk para peserta yang beruntung. Hadiah yang disediakan meliputi berbagai perlengkapan elektronik seperti kipas angin, dispenser, dan setrika, hingga paket sembako.

Untuk menambah keseruan acara, Maxim turut menghadirkan kategori spesial Best Costume bagi peserta dengan penampilan paling kreatif, unik, dan energik selama kegiatan berlangsung. Peserta diajak untuk tampil percaya diri dengan kostum olahraga terbaik mereka, mulai dari outfit berwarna cerah, kostum bertema tertentu, hingga penampilan kompak bersama teman maupun komunitas. Kehadiran kategori ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih meriah, interaktif, dan penuh semangat selama acara berlangsung.

“Kami sangat antusias menghadirkan Zumba Akbar perdana di Dumai sebagai bentuk apresiasi dan kedekatan kami dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak warga Dumai untuk menikmati waktu bersama dengan penuh energi positif, sehat, dan tentunya meriah bersama Maxim,” ujar Head of Subdivision Maxim Dumai, Kaharruddin Siregar kepada datariau.com melalui rilis yang diterima, Rabu (13/5/2026).

Dengan hadirnya ratusan peserta dan beragam hadiah menarik, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acara komunitas yang paling meriah di Dumai.

[br]

Maxim mengajak seluruh masyarakat Dumai, komunitas olahraga, pengguna setia layanan Maxim, hingga masyarakat umum untuk hadir dan ikut memeriahkan acara Zumba Akbar perdana ini bersama keluarga maupun teman-teman.***

Tragis, Pemuda Asal Pulau Kumpai Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Kuantan

Samsul — Wed, 13 May 2026 13:22:00 +0700+0700

KUANGSING, datariau.com-Korban yang tenggelam di Sungai Kuantan, tepatnya di Desa Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, berhasil ditemukan oleh tim gabungan Basarnas, Rabu (13/05/2026).

Korban bernama Riko Rikardo (26), warga Desa Pulau Kumpai, ditemukan sekitar pukul 07.22 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian, sekitar 1,5 kilometer dari titik awal korban diduga tenggelam.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Kuantan Singingi, Yulizar, kepada jurnalis.

“Korban Riko Rikardo, pria berusia 26 tahun, berhasil ditemukan oleh tim gabungan sekitar pukul 07.22 WIB. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian, sekitar 1,5 kilometer dari tempat kejadian perkara. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi dan diantarkan ke rumah duka,” ujar Yulizar.

Sebelumnya diberitakan, seorang pria berusia 26 tahun diduga hanyut dan tenggelam di Sungai Kuantan, tepatnya di Desa Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean, Selasa (12/05/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Menurut keterangan Yulizar, korban diduga hanyut terbawa arus saat mandi di Sungai Batang Kuantan.

“Korban sebelumnya mandi di pinggir Sungai Kuantan, kemudian hanyut terbawa arus sungai,” katanya.

Yulizar menambahkan, tim BPBD Kuansing langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap korban dengan melibatkan lima personel.

“Lima personel telah kami kerahkan dalam proses pencarian korban tenggelam di Desa Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean, yakni Dessrie Suriadi, Failen Yulbas, Herry Hariadi, Dezrizal, dan Ardes Hendra,” tutupnya.(,hen)

Astra Internasional Serahkan Bantuan Duka untuk Keluarga Almarhum Zulmansyah Sekedang

Samsul — Wed, 13 May 2026 11:25:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com-Astra Internasional menyerahkan bantuan duka kepada keluarga Sekretaris Jenderal PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang, Selasa (12/5/2026), sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga almarhum dan insan pers.

Penyerahan bantuan diwakili Koordinator Wilayah Astra Group Pekanbaru (AAL Group), Dede Putra Kurniawan dan diserahkan kepada istri almarhum, Hastuti Salta, serta anaknya, Abbiyu di kediaman duka.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bendahara PWI Pusat, Herlina, Branch Head Astra Motor, Khaerudin, dan Branch Manager Asuransi Astra, Rifqi Verdeski turut mendampingi proses penyerahan bantuan.

Koordinator Wilayah Astra Group Pekanbaru (AAL Group), Dede Putra Kurniawan menyampaikan rasa belasungkawa mendalam atas kepergian almarhum yang dinilai telah banyak memberikan kontribusi bagi dunia jurnalistik di Indonesia.

“Kami dari Astra Internasional bersama Astra Riau turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Zulmansyah Sekedang. Semoga almarhum husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Dede.

Ia mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk empati dan perhatian Astra kepada keluarga almarhum serta insan pers yang selama ini menjadi mitra dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan.

“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga. Almarhum merupakan sosok yang berdedikasi dan memiliki kontribusi besar bagi organisasi pers,” tambahnya.

Sementara itu, istri almarhum, Hastuti Salta, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan Astra Internasional dan Astra Riau kepada keluarganya.

“Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas perhatian, doa, dan bantuan yang diberikan. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT,” ungkap Hastuti dengan haru.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan perhatian yang diberikan berbagai pihak kepada keluarga almarhum menunjukkan hubungan baik yang selama ini terjalin dengan insan pers.

“Kami menghargai perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada keluarga almarhum Zulmansyah Sekedang. Semoga silaturahmi dan kebersamaan antara berbagai pihak dengan insan pers tetap terjaga dengan baik,” kata Akhmad Munir.

Suasana penyerahan bantuan berlangsung penuh kehangatan dan rasa kekeluargaan. Sejumlah kerabat dan rekan almarhum turut hadir memberikan doa serta dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan.(ril)

Kemendagri Dorong Kabupaten Pasuruan Pertahankan Capaian Indeks Penerapan SPM

Samsul — Wed, 13 May 2026 11:16:00 +0700+0700

JAKARTA, datariau.com-Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan kegiatan fasilitasi penerapan, pelaporan, dan pengaduan masyarakat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, Selasa (12/5), di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama Lantai 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Gunawan Eko Movianto, dan dihadiri jajaran perangkat daerah Kabupaten Pasuruan yang menangani urusan pelayanan dasar SPM.

Gunawan menyampaikan bahwa penerapan SPM merupakan bentuk pemenuhan hak konstitusional masyarakat terhadap pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan penerapan SPM berjalan optimal mulai dari tahapan pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

“Penerapan SPM bukan semata mengejar capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara minimal, terukur, dan tepat sasaran,” jelas Gunawan.

Gunawan menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM pada enam bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Menurutnya, implementasi SPM harus memperhatikan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan layanan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran penerima layanan. Selain itu, pelaporan melalui aplikasi E-SPM juga menjadi instrumen penting dalam pembinaan dan pengawasan umum oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pada kegiatan tersebut dipaparkan capaian Indeks Penerapan SPM (IP SPM) Kabupaten Pasuruan Triwulan IV Tahun 2025 yang mencapai nilai 99,75 dengan kategori “Tuntas Utama”. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Pasuruan pada peringkat ke-15 di Provinsi Jawa Timur.

Capaian layanan pada enam bidang SPM juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial tercatat mencapai nilai maksimal. Sementara bidang kesehatan mencapai nilai 98,50.

Selain capaian layanan, Kabupaten Pasuruan juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam konsistensi keterisian data pelaporan E-SPM. Pada Triwulan I keterisian tercatat sebesar 22,82 persen dan meningkat hingga mencapai 100 persen pada Triwulan IV Tahun 2025.

Gunawan menekankan pentingnya mempertahankan kualitas pelaporan dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar capaian penerapan SPM tetap optimal pada tahun 2026. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat dokumen rencana aksi, penetapan target layanan dasar, serta penguatan tim penerapan SPM di daerah.

“Konsistensi pelaporan, dukungan penganggaran, dan sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan penerapan SPM di daerah,” pungkasnya.(ril)

Seorang Pria Dilaporkan Tenggelam di Sungai Batang Kuantan

Samsul — Wed, 13 May 2026 11:09:00 +0700+0700

KUANGSING, datariau.com-Seorang pria berusia 26 tahun diduga hanyut dan tenggelam di Sungai Kuantan, tepatnya di Desa Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (12/05/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Kuantan Singingi, Yulizar, kepada jurnalis.

“Kami mendapatkan laporan adanya warga yang tenggelam di Sungai Batang Kuantan, tepatnya di Desa Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean. Saat ini tim masih melakukan pencarian terhadap korban atas nama Riko Rikardo (26), berjenis kelamin laki-laki,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yulizar mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, korban diduga hanyut terbawa arus saat mandi di Sungai Batang Kuantan.

“Korban sebelumnya mandi di pinggir Sungai Kuantan, kemudian hanyut terbawa arus sungai. Hingga saat ini korban masih belum ditemukan,” katanya.

Yulizar menambahkan, tim BPBD Kuansing telah dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap korban dengan melibatkan lima personel.

Pemkab Kampar Didorong Perkuat Regulasi Program Bus Sekolah Gratis

Riki — Wed, 13 May 2026 04:04:00 +0700+0700

KAMPAR, datariau.com - Program Angkutan Bus Sekolah Gratis yang diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, dinilai berhasil meningkatkan penggunaan transportasi publik di kalangan pelajar. Namun, program tersebut masih memerlukan penguatan regulasi dan penambahan sarana agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan.

Ramzilas Akza, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (UNRI), melakukan penelitian skripsi mengenai implementasi Program Angkutan Bus Sekolah Gratis oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tahun 2024 dari perspektif sosiologi pemerintahan.

Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), keterbatasan transportasi umum, serta meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar.

Baca juga:Resistensi Antibiotik: Ancaman Senyap bagi Kesehatan Manusia Saat Ini

Program bus sekolah gratis dinilai menjadi bentuk pelayanan publik pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi yang aman dan terjangkau bagi pelajar, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar mengoperasikan lima unit bus sekolah dengan sejumlah trayek pelayanan terutama di wilayah Central Bussines District (CBD).

Meningkatnya jumlah pengguna dinilai menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelajar yang menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah.

Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala. Kapasitas armada yang terbatas menyebabkan beberapa bus mengalami kelebihan penumpang (overload), sementara cakupan layanan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Baca juga:Revolusi Pembelajaran Biologi: Virtual LAB 3D Hadirkan Pengalaman Belajar Interaktif

Dalam kajian tersebut, Ramzilas Akza menilai bahwa program saat ini masih menggunakan dasar hukum berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 551-143/1/2021 tentang bus angkutan antar jemput anak sekolah dan pariwisata yang bersifat beschikking atau keputusan administratif. Menurut Ramzilas Akza, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan menjadi regeling atau peraturan yang bersifat mengikat secara umum agar keberlanjutan program memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

“Penelitian ini tidak hanya melihat program dari sisi administratif, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum,” ujar Ramzilas Akza mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau kepada datariau.com melalui rilisnya, Selasa (12/5/2026).

Penelitian tersebut juga merekomendasikan penambahan armada bus sekolah, perluasan trayek layanan hingga wilayah pinggiran, serta peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar dan orang tua.
[br]
Melalui pendekatan sosiologi pemerintahan, kebijakan yang saat ini masih berbentuk beschikking dinilai perlu ditingkatkan menjadi regeling guna menciptakan kepastian hukum, keberlanjutan program, serta optimalisasi pelayanan publik di bidang transportasi pendidikan.***

Baca juga:Tersesat di Rumah Sendiri, Potret Memilukan Gajah Sumatera di Bumi Lancang Kuning