DataRiau.com | Media Online Riau Dakwah & Berita

Mahasiswa Kukerta UNRI Edukasi Ketahanan Pangan dan Cegah DBD di Desa Sungai Sirih, Bagikan Benih hingga Tanam Serai Wangi

Riki — Sun, 19 Jul 2026 20:38:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau (UNRI) Desa Sungai Sirih menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan melalui kegiatan sosialisasi bersama ibu-ibu PKK Desa Sungai Sirih, Selasa (7/7/2026). Kegiatan tersebut tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pembagian benih sayuran serta aksi penanaman bibit serai wangi di rumah-rumah warga sebagai bentuk implementasi nyata dari edukasi yang diberikan.

Program yang mengusung tema ketahanan pangan keluarga dan pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kehadiran mahasiswa Kukerta dinilai memberikan solusi sederhana namun bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah.

Sosialisasi diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya ketahanan pangan keluarga di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan iklim. Mahasiswa Kukerta mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan yang selama ini belum dimaksimalkan menjadi kebun pangan keluarga.

Baca juga:Mahasiswa FBN UNRI Kenalkan Canva kepada Anak-anak Kelurahan Palas, Tingkatkan Kreativitas dan Literasi Digital

Melalui pemanfaatan pekarangan, masyarakat dapat menanam berbagai jenis sayuran yang mudah dibudidayakan, seperti kangkung dan bayam. Selain mampu memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, langkah tersebut juga dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus meningkatkan ketersediaan pangan bergizi.

Mahasiswa menjelaskan bahwa konsep ketahanan pangan tidak selalu identik dengan lahan pertanian yang luas. Pekarangan rumah yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pangan yang produktif apabila dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain membahas ketahanan pangan, kegiatan juga diisi dengan penyuluhan mengenai penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Materi yang diberikan meliputi penyebab penyakit, gejala yang harus diwaspadai, hingga berbagai langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

Baca juga:Pengabdian KUKERTA Berdampak UNRI Dukung Program Biopori di 3 Titik Lokasi Kelurahan Bukit Datuk

Mahasiswa mengingatkan bahwa DBD masih menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai, terutama pada musim penghujan ketika populasi nyamuk Aedes aegypti meningkat. Karena itu, masyarakat diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghilangkan genangan air, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Salah satu upaya preventif yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut adalah pemanfaatan tanaman serai wangi. Tanaman ini dikenal memiliki aroma khas yang tidak disukai nyamuk sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengusir nyamuk alami di lingkungan rumah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan keluarga, mahasiswa Kukerta membagikan benih kangkung dan bayam kepada seluruh ibu-ibu PKK yang mengikuti sosialisasi. Benih tersebut diharapkan dapat segera ditanam di pekarangan rumah sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga.

Baca juga:Mahasiswa Kukerta Berdampak UNRI 2026 Latih Warga Sungai Batang Olah Limbah Kulit Pinang Jadi Pupuk Organik

Tak hanya membagikan benih sayuran, mahasiswa juga menyerahkan bibit serai wangi kepada masyarakat. Bibit tersebut kemudian ditanam bersama warga di sejumlah rumah sebagai tindak lanjut dari materi yang telah disampaikan selama kegiatan berlangsung.

Penanaman serai wangi dilakukan secara gotong royong antara mahasiswa Kukerta dan masyarakat. Melalui aksi tersebut, warga tidak hanya menerima teori, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung mengenai cara menanam dan merawat tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan lingkungan.

Ketua Tim Kukerta UNRI Desa Sungai Sirih mengatakan kegiatan tersebut dirancang dengan pendekatan edukasi yang dipadukan dengan aksi nyata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Melalui kegiatan ini kami berharap masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai ketahanan pangan keluarga dan pencegahan DBD, tetapi juga dapat langsung menerapkannya melalui pemanfaatan pekarangan rumah serta penanaman serai wangi sebagai langkah sederhana menjaga kesehatan lingkungan," ujarnya.

Baca juga:Mahasiswa Kukerta UNRI Gelar Les Gratis untuk Siswa SD di Desa Pangkalan Makmur, Tingkatkan Semangat Belajar Anak

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat akan lebih mudah terwujud apabila edukasi disertai contoh nyata yang dapat langsung dipraktikkan di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Ketua PKK Desa Sungai Sirih memberikan apresiasi atas inisiatif mahasiswa Kukerta Universitas Riau yang menghadirkan program edukatif sekaligus aplikatif bagi masyarakat.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat karena masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga menerima bibit yang bisa langsung ditanam dan dimanfaatkan. Kami berharap kebiasaan menanam ini terus berlanjut sehingga mampu mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat," katanya.

Baca juga:Mahasiswa KKN UNRI Edukasi Pencegahan Bullying di SDN 09 Merangkai, Tanamkan Empati Sejak Dini

Ia berharap sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dapat terus terjalin melalui berbagai program pemberdayaan yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga desa.

Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Tidak hanya memberikan edukasi, mahasiswa juga berupaya mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membangun pola hidup sehat dan mandiri.
[br]
Dengan memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan sekaligus menanam tanaman pengusir nyamuk alami, masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan produktif.

Melalui sosialisasi, pembagian benih sayuran, serta penanaman serai wangi secara langsung di rumah-rumah warga, mahasiswa Kukerta Universitas Riau berharap program tersebut dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan DBD.

Program ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi sederhana namun berdampak besar bagi kehidupan warga. Dengan semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat, Desa Sungai Sirih diharapkan dapat menjadi lingkungan yang semakin sehat, mandiri, produktif, dan berkelanjutan.***

AI sebagai Mitra ASN: Beradaptasi atau Tertinggal?

Riki — Sun, 19 Jul 2026 20:20:00 +0700+0700

DATARIAU.COM - Kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) tidak lagi menjadi sekadar inovasi teknologi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Indonesia pun mulai menempatkan AI sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kemudian dilanjutkan dengan penguatan Arsitektur SPBE Nasional serta penyusunan kerangka tata kelola AI oleh Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2025. Tujuan utama kebijakan tersebut bukan menggantikan aparatur sipil negara (ASN), melainkan membangun birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis data agar pelayanan publik semakin cepat, tepat, dan akuntabel. Di tingkat global, AI Index Report 2025 dari Stanford University menunjukkan bahwa AI telah menjadi teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas dan membantu mempersempit kesenjangan keterampilan di dunia kerja. Kondisi tersebut menegaskan bahwa birokrasi Indonesia tidak lagi dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan AI atau tidak, tetapi pada kesiapan ASN menjadikan AI sebagai mitra dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Percepatan perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan banyak organisasi dalam beradaptasi. Stanford AI Index 2025 mencatat bahwa 78% organisasi telah memanfaatkan AI pada setidaknya satu fungsi bisnis, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Microsoft Work Trend Index Indonesia 2024 menunjukkan bahwa 92% pekerja berbasis pengetahuan di Indonesia telah menggunakan AI generatif dalam pekerjaan mereka, melampaui rata-rata global yang mencapai 75%. Meski demikian, hampir separuh pemimpin organisasi (48%) masih mengkhawatirkan belum adanya visi dan rencana yang jelas untuk mengintegrasikan AI ke dalam organisasinya. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan lagi ketersediaan teknologi, melainkan kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, dan budaya organisasi. Dalam birokrasi, AI bukan sekadar perangkat lunak yang mempercepat pekerjaan administratif, tetapi juga alat pendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pertanyaannya, apakah ASN mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut atau justru tertinggal oleh transformasi yang berlangsung semakin cepat?

Konsep AI sebagai mitra ASN menempatkan teknologi sebagai pendukung, bukan pengganti manusia. AI mampu mengolah data dalam jumlah besar, mengenali pola, menyusun prediksi, hingga menghasilkan rekomendasi secara cepat. Namun, keputusan publik tetap harus berada di tangan ASN karena menyangkut aspek hukum, etika, dan kepentingan masyarakat. OECD melalui OECD AI Principles menegaskan bahwa pemanfaatan AI di sektor publik harus tetap berorientasi pada manusia (human-centred), menjunjung hak asasi manusia, transparan dan dapat dijelaskan (transparent and explainable), aman serta tangguh (robust, secure and safe), sekaligus memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan yang didukung AI. Sejalan dengan itu, UN E-Government Survey 2024 menegaskan bahwa kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu teknologi strategis dalam transformasi pemerintahan digital, dengan potensi meningkatkan efisiensi layanan publik, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, dan mendorong layanan digital yang lebih inklusif. Dengan demikian, keberhasilan pemanfaatan AI tidak diukur dari kemampuan mesin menggantikan manusia, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Keberhasilan pendekatan tersebut telah dibuktikan oleh sejumlah negara. Singapura memanfaatkan AI untuk memantau kinerja layanan digital (WOGAA), asisten pribadi virtual PAIR) dan Virtual Intelligent Chat Assistant (VICA). Estonia bahkan telah mengimplementasikan hampir 120 penggunaan AI pada sekitar 60 institusi pemerintah. Indonesia juga mulai menunjukkan perkembangan positif. OECD dalam Government at a Glance: Southeast Asia 2025 mencatat bahwa Indonesia telah memanfaatkan AI pada sejumlah layanan pemerintahan, meskipun masih berada pada tahap awal . Namun, keberhasilan tersebut belum menjadi kondisi umum. Kementerian PANRB melaporkan Indeks SPBE Nasional 2024 mencapai 3,12 atau kategori Baik, sedangkan UN E-Government Survey 2024 masih menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dunia. Artinya, transformasi digital memang bergerak maju, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh kematangan tata kelola dan pemanfaatan AI secara merata.

Persoalan tersebut berakar pada tantangan yang bersifat struktural dan operasional. Bappenas dalam RPJMN 2025??"2029 menegaskan bahwa menegaskan bahwa interoperabilitas data, penguatan talenta digital, dan reformasi tata kelola menjadi prasyarat utama transformasi digital nasional dan reformasi tata kelola menjadi prasyarat utama transformasi digital nasional. Di sisi lain, banyak instansi masih menghadapi fragmentasi data, duplikasi aplikasi, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, serta kesenjangan kompetensi digital ASN. Gartner juga menegaskan bahwa rendahnya fondasi data merupakan penyebab utama kegagalan implementasi AI di berbagai organisasi. Tantangan semakin besar karena birokrasi harus memastikan setiap penggunaan AI tetap memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan administratif. AI dapat mempercepat analisis, tetapi tidak dapat menggantikan pertimbangan etis, empati, maupun tanggung jawab hukum yang melekat pada ASN. Oleh karena itu, AI harus diposisikan sebagai decision support system, bukan sebagai pengambil keputusan otomatis.

Di sisi lain, muncul paradoks baru yang patut diwaspadai. Semakin luas pemanfaatan AI, semakin besar pula risiko ketergantungan aparatur terhadap sistem yang belum sepenuhnya dipahami. Microsoft Work Trend Index 2024 menunjukkan banyak organisasi menghadapi fenomena bring your own AI, yaitu aparatur dapat menggunakan berbagai alat AI untuk mempercepat pekerjaan administratif, tetapi tanpa kebijakan, standar keamanan, dan mekanisme pengawasan yang jelas, penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pemerintah, akurasi informasi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam birokrasi, kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik, mulai dari kesalahan verifikasi bantuan sosial hingga rekomendasi kebijakan yang kurang akurat. Padahal, masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya teknologi yang digunakan, melainkan dari kemudahan memperoleh layanan yang cepat, adil, dan dapat dipercaya. Karena itu, keberhasilan adaptasi ASN terhadap AI pada akhirnya akan tercermin dalam pengalaman masyarakat ketika mengurus administrasi kependudukan, memperoleh izin usaha, atau mengakses layanan publik lainnya.
[br]
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah yang realistis. Pertama, memperkuat tata kelola AI melalui regulasi yang komprehensif, standar interoperabilitas data, serta pedoman etika yang berlaku lintas instansi. Kedua, meningkatkan kompetensi ASN melalui penguatan literasi data, analisis kebijakan, keamanan siber, dan etika digital agar teknologi benar-benar dimanfaatkan secara profesional. Ketiga, menerapkan AI secara bertahap pada layanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat, disertai evaluasi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, masa depan birokrasi Indonesia tidak ditentukan oleh kecanggihan AI, melainkan oleh kemampuan ASN memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. AI hanyalah alat, sedangkan kualitas pelayanan publik tetap bergantung pada integritas, kompetensi, dan kebijaksanaan aparatur negara. Sebab, yang akan dikenang masyarakat bukanlah seberapa modern teknologi pemerintah, melainkan seberapa besar teknologi tersebut mampu menghadirkan pelayanan yang lebih adil, lebih cepat, dan benar-benar menyelesaikan persoalan publik.***

*) Penulis merupakan Dosen S1 Administrasi Negara Universitas Riau Indonesia

Mahasiswa KUKERTA Berdampak UNRI 2026 Edukasi Siswa SDN 006 Teluk Binjai Olah Sampah Plastik Menjadi Ecobrick

Samsul — Sun, 19 Jul 2026 20:06:00 +0700+0700

DUMAI, datariau.com-Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau Kelurahan Teluk Binjai melaksanakan program kerja bertajuk Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Ecobrick di SD Negeri 006 Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, pada Kamis (16/7). Kegiatan ini diikuti oleh peserta didik kelas VI sebagai upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengenalkan pemanfaatan sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat.

Pelaksanaan program ini tidak hanya dilakukan pada hari kegiatan utama, tetapi telah diawali sejak Selasa (14/7). Sebelum pelaksanaan praktik, mahasiswa Kukerta mengajak seluruh peserta didik kelas VI untuk berpartisipasi dengan membawa sampah plastik rumah tangga yang bersih dan kering dari rumah masing-masing. Sampah plastik yang terkumpul kemudian dicacah secara bersama-sama oleh peserta didik dengan pendampingan mahasiswa Kukerta dari hari Selasa hingga Kamis sebagai persiapan pembuatan ecobrick.

Pada hari puncak kegiatan, Kamis (16/7), peserta didik kembali melanjutkan proses mencacah sisa sampah plastik yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, mahasiswa Kukerta memberikan demonstrasi dan mendampingi peserta didik dalam proses pembuatan ecobrick dengan memasukkan potongan sampah plastik ke dalam botol bekas hingga padat menggunakan kayu. Ecobrick yang telah selesai kemudian dirangkai bersama-sama hingga membentuk sebuah meja sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung di lingkungan sekolah.

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme peserta didik kelas VI terlihat sangat tinggi. Mereka aktif mengikuti setiap tahapan kegiatan, mulai dari mengumpulkan sampah plastik dari rumah, mencacah sampah, memasukkan sampah kedalam botol, hingga menyusun ecobrick menjadi meja. Semangat dan rasa ingin tahu peserta didik membuat suasana kegiatan berlangsung interaktif dan menyenangkan.

Tidak hanya peserta didik, kepala sekolah dan dewan guru SD Negeri 006 Teluk Binjai juga memberikan apresiasi terhadap program yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Kukerta Universitas Riau. Menurut dewan guru, kegiatan ini menjadi pengalaman belajar yang menarik karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengolah sampah plastik secara langsung menjadi produk yang memiliki nilai guna.

Melalui program kerja ini, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau berharap dapat menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan melalui kegiatan yang kreatif dan aplikatif. Hasil karya berupa meja ecobrick diharapkan dapat menjadi bukti bahwa sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi produk yang berguna apabila dikelola dengan baik.

Program Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Ecobrick merupakan salah satu bentuk pengabdian Mahasiswa Kukerta Universitas Riau di Kelurahan Teluk Binjai dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui edukasi lingkungan di sekolah.***

Mahasiswa KUKERTA Berdampak UNRI 2026 Edukasi Pencegahan DBD melalui PHBS di Kelurahan Teluk Binjai

Samsul — Sun, 19 Jul 2026 19:02:00 +0700+0700

DUMAI, datariau.com-Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Berdampak Universitas Riau (UNRI) Tahun 2026 yang bertugas di Kelurahan Teluk Binjai menyelenggarakan sosialisasi bertajuk "Wujudkan Lingkungan Sehat melalui Edukasi Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)" pada Senin (13/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Kerapu, Jalan Sadar, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Lurah Teluk Binjai beserta Ketua TP PKK Kelurahan Teluk Binjai, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pamong Bintrantibmas Kelurahan Teluk Binjai, Dosen Pembimbing Lapangan KUKERTA Berdampak Universitas Riau, para kader dari seluruh Posyandu di Kelurahan Teluk Binjai, serta masyarakat setempat. Kehadiran berbagai unsur pemerintah, lembaga kemasyarakatan, akademisi, dan warga menjadi bukti nyata sinergi dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif.

Dalam sosialisasi tersebut, mahasiswa KUKERTA menyampaikan materi mengenai penyebab, gejala, cara penularan, hingga langkah-langkah pencegahan Demam Berdarah Dengue. Edukasi difokuskan pada pentingnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai upaya memutus rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai Gerakan 3M Plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta menerapkan berbagai langkah tambahan seperti menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan kelambu atau obat antinyamuk, dan melakukan pemeriksaan jentik secara berkala.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari edukasi yang diberikan, mahasiswa KUKERTA Berdampak UNRI turut membagikan obat Abate kepada para kader Posyandu dan masyarakat. Pembagian Abate dilakukan sebagai upaya mendukung pemberantasan jentik nyamuk pada tempat-tempat penampungan air yang sulit dikuras. Tim mahasiswa juga memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan Abate yang benar sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya secara efektif dan aman dalam mencegah berkembangnya jentik nyamuk penyebab DBD.

Melalui kegiatan ini, Mahasiswa KUKERTA Berdampak Universitas Riau Tahun 2026 berharap pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kolaborasi antara pemerintah kelurahan, kader Posyandu, masyarakat, dan perguruan tinggi, diharapkan upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, serta menekan risiko penyebaran DBD di Kelurahan Teluk Binjai.***

Kemendagri-KLH Percepat Penyusunan Perda RPPLH

Samsul — Sun, 19 Jul 2026 18:53:00 +0700+0700

JAKARTA, datariau.com- Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat sinergi dalam pembinaan pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Hal tersebut disampaikan pada Sosialisasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH yang dilaksanakan secara daring.

Rapat dipimpin Kepala Subdirektorat Lingkungan Hidup, Abdul Aziz yang mewakili Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Rapat ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai kebijakan penyusunan dan implementasi RPPLH. Penyusunan Perda RPPLH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025.

Direktur PSDAB Kementerian Lingkungan Hidup, Hariani Samal, menegaskan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sekaligus melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” jelas Hariani, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (19/7/2026).

Sebagai langkah konkret mendorong percepatan di daerah, Kemendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait percepatan penyusunan dan penetapan Perda RPPLH.

Pemerintah daerah yang belum memiliki Perda RPPLH didorong untuk segera menyusun dan menetapkannya sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sementara daerah yang telah memiliki Perda RPPLH perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan ketentuan terbaru.

Pada sesi diskusi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun materi teknis RPPLH pada 2027 agar dapat menjadi dasar penyusunan KLHS yang terintegrasi dengan RPJMD pada tahun 2028.

Bagi daerah yang telah menyusun materi teknis sebelum terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2025, namun belum menetapkannya menjadi Perda, perlu dilakukan reviu dan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemendagri dan KLH berkomitmen untuk terus berkolaborasi memberikan asistensi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, mulai dari penyusunan materi teknis hingga penetapan Perda RPPLH.

Percepatan Perda RPPLH bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah memiliki pijakan lingkungan yang kuat dan berkelanjutan.***

Perkuat Tata Kelola Riset Daerah, BRIN dan Kemendagri Kembangkan Hub Inovasi

Samsul — Sun, 19 Jul 2026 18:52:00 +0700+0700

JAKARTA, datariau.com- Untuk memaksimalkan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memandang perlunya pemutakhiran pada aspek klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur anggaran yang mengatur bidang penelitian dan pengembangan di daerah.

Penyelarasan ini dinilai krusial agar pengelolaan anggaran penelitian di daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) milik Kemendagri.

Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yurike Patrecia Marpaung, memimpin langsung delegasi BRIN pada pertemuan ini bersama Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah, Sri Nuryanti, Rabu (15/7). Kehadiran jajaran teknis BRIN disambut langsung oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Kemendagri, Iwan Kurniawan, bersama jajaran terkait.

Direktur PEIPD Kemendagri, Iwan Kurniawan, menyambut inisiasi positif dan menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh. “Kami berkomitmen untuk memfasilitasi dan mengkolaborasikan program BRIN sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya, khususnya dalam hal tata kelola program pembangunan daerah,” jelas Iwan.

Melalui forum ini, disepakati standarisasi untuk memetakan sistem kesiapan dan menyusun mekanisme dukungan teknis awal yang mencakup konsultasi, fasilitasi, hingga pelatihan teknis ke daerah-daerah.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat PEIPD Kemendagri, Rendy Jaya Laksamana, menyororoti peran platfom SIPD yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pembangunan di tingkat daerah.

“Sistem ini mengunci alokasi anggaran daerah, sehingga setiap program penelitian harus memiliki kodefikasi yang terdaftar secara resmi di dalamnya agar dapat didanai oleh APBD,” jelas Rendy.

Lebih lanjut, Rendy mengatakan BRIN memerlukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pada bidang urusan penelitian dan pengembangan agar sinkron dengan struktur input data yang ada di dalam SIPD.

Penyesuaian nomenklatur dalam SIPD ini menjadi syarat mutlak agar program Inovasi Daerah yang dikelola oleh BRIDA/BAPPERIDA memiliki transparansi mekanisme pendanaan yang sah, ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan perdana ini, BRIN dan Ditjen Bangda Kemendagri menyepakati pelaksanaan audiensi substantif lanjutan yang dijadwalkan pada awal Agustus 2026.

Pertemuan mendatang akan fokus merumuskan bentuk kolaborasi definitif dan langkah konkret regulasi nomenklatur serta memfinalisasi detail teknis kodefikasi. Selain diskusi regulasi, kedua instansi juga mengagendakan kunjungan lapangan bersama untuk melihat langsung kesiapan implementasi program inovasi di tingkat daerah.

Sinergi kuat antara BRIN dan Kemendagri ini diharapkan memperkokoh terciptanya ekosistem riset daerah yang mandiri, inovatif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan nomenklatur yang terstandarisasi dalam SIPD akan mempertegas peran BRIDA di tingkat daerah sebagai penggerak pembangunan berbasis riset. Dengan kepastian regulasi anggaran, BRIDA di tingkat daerah dapat bergerak lebih mandiri dan optimal dalam mempercepat hilirisasi riset demi kemajuan ekonomi local. Kerja sama ini diharapkan mampu menyukseskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.***

PWI Riau Perpanjang Batas Pengiriman Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik Raja Ali Kelana 2026

Samsul — Sun, 19 Jul 2026 17:58:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau resmi memperpanjang batas waktu penerimaan karya pada Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik Raja Ali Kelana Tahun 2026. Semula penutupan penerimaan karya dijadwalkan pada 15 Juli 2026, namun kini diperpanjang hingga 15 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB.

Ketua Panitia Lomba Karya Tulis dan Foto Jurnalistik Raja Ali Kelana PWI Riau, Harry B. Koriun, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah panitia menerima berbagai masukan dari anggota PWI yang membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan karya jurnalistik terbaik mereka.

Perpanjangan ini merupakan bentuk komitmen panitia dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta untuk mempersiapkan karya secara maksimal.

"Kami berharap tambahan waktu ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga karya yang dikirim memiliki kualitas jurnalistik yang baik dan sesuai dengan ketentuan lomba," ujar Harry di Pekanbaru, Minggu (19/7/2026). dalam siaran persnya.

Menurut Harry, hingga menjelang penutupan tahap pertama, panitia telah menerima sejumlah karya dari berbagai daerah. Namun, masih banyak calon peserta yang menyampaikan permohonan perpanjangan waktu karena proses peliputan, pengumpulan data, maupun penyelesaian naskah belum rampung.

"Kami ingin kompetisi ini diikuti lebih banyak wartawan dengan karya yang matang, sehingga persaingan berlangsung sehat dan menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas," katanya.

Lomba Raja Ali Kelana 2026 mengangkat tema "Inovasi Teknologi Energi, Implementasi Kebijakan, Dampak Lingkungan, hingga Transisi Ekonomi." Tema tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya karya jurnalistik yang informatif, mendalam, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman publik mengenai pembangunan energi berkelanjutan.

Kompetisi ini terbagi dalam dua kategori, yakni Karya Tulis Jurnalistik dan Foto Jurnalistik. Peserta merupakan anggota PWI aktif. Untuk kategori karya tulis, naskah yang dilombakan memiliki panjang minimal 1.500 kata dan dikirim dalam format Microsoft Word disertai bukti pemuatan dalam bentuk PDF. Sementara kategori foto jurnalistik mewajibkan peserta mengirimkan foto berformat JPG berkualitas tinggi beserta bukti publikasi dalam format PDF.

Panitia menyediakan hadiah Rp7,5 juta bagi juara utama kategori karya tulis jurnalistik serta lima nominasi masing-masing Rp500 ribu. Untuk kategori foto jurnalistik, juara utama akan menerima hadiah Rp5 juta dan lima nominasi masing-masing Rp500 ribu.

Seluruh karya dikirim melalui surat elektronik ke pwiriau@gmail.com paling lambat 15 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB. Adapun pengumuman pemenang dijadwalkan pada 30 Agustus 2026. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Harry mengajak seluruh anggota PWI yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Jadikan perpanjangan waktu ini sebagai peluang untuk menghasilkan karya terbaik. Kami berharap lomba ini melahirkan karya jurnalistik yang tidak hanya memenuhi kaidah profesi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah," tutupnya. (rls)

Gerebek Rumah di Kebun Sawit, Polsek Bagan Sinembah Amankan Terduga Pengedar Sabu

Samsul — Sun, 19 Jul 2026 17:45:00 +0700+0700

ROHIL, datariau.com-Komitmen Polsek Bagan Sinembah dalam memberantas peredaran gelap narkotika kembali dibuktikan. Unit Reskrim Polsek Bagan Sinembah berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu dengan menyita barang bukti seberat 4,44 gram (berat kotor) serta mengamankan seorang terduga pengedar.

Pengungkapan tersebut berlangsung pada Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 16.30 WIB di sebuah rumah papan yang berada di dalam areal kebun sawit, Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala STK SIK MH menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebut lokasi itu kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Unit Reskrim segera melakukan penyelidikan. Setelah memastikan keberadaan target, tim bergerak menuju lokasi dan melakukan penggerebekan. Saat memasuki rumah, petugas mendapati seorang pria berinisial PS sedang membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil yang diduga siap diedarkan.

Petugas kemudian langsung mengamankan tersangka beserta sejumlah barang bukti, yakni satu plastik klip merah ukuran sedang berisi diduga sabu, sembilan paket kecil diduga sabu, 61 plastik klip kosong, satu pipet berbentuk skop, satu kaca pireks, satu alat hisap (bong), satu unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp615.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Di lokasi yang sama, polisi juga mengamankan dua pria lainnya, yakni YI dan YG, yang diduga datang ke lokasi untuk membeli sabu dari tersangka.

Hasil pemeriksaan urine menunjukkan bahwa PS, YI, dan YG sama-sama dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (MET).

Selanjutnya, seluruh barang bukti dan tersangka diamankan ke Polsek Bagan Sinembah untuk proses hukum lebih lanjut. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Satresnarkoba Polres Rokan Hilir guna dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kapolsek Bagan Sinembah menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Bagan Sinembah. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama antara kepolisian dan masyarakat. Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika. Identitas pelapor akan kami lindungi, dan setiap informasi akan segera kami tindak lanjuti demi menjaga keamanan serta menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba," tegas Kapolsek.(Sul)

Polsek Bagan Sinembah Intensifkan KRYD, Hadir di Titik Keramaian Cegah Gangguan Kamtibmas

Samsul — Sun, 19 Jul 2026 16:16:00 +0700+0700

ROHIL, datariau.com- Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, Polsek Bagan Sinembah melaksanakan Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KRYD) di sejumlah titik keramaian pada Sabtu malam (18/7/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 20.50 WIB tersebut dipimpin oleh PAWAS Polsek Bagan Sinembah, IPDA Riki Ade Putra, SH, bersama lima personel. Sasaran patroli meliputi Loket Bintang Utara dan BRI Link Pariban di Jalan Jenderal Sudirman, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan patroli dialogis sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian, menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Kegiatan KRYD ini juga menyasar berbagai potensi gangguan Kamtibmas, seperti penyalahgunaan narkoba, prostitusi, tindak pidana C3 (curat, curas, dan curanmor), peredaran minuman keras, aksi premanisme, hingga balap liar yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kapolsek Bagan Sinembah, AKP Gian Wiatma Jonimandala, STK SIK MH, menyampaikan bahwa kehadiran personel Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen dalam memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

"Dengan patroli dan KRYD yang dilakukan secara rutin, diharapkan masyarakat merasa lebih aman dalam beraktivitas serta semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama," ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Bagan Sinembah terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya tindak pidana maupun gangguan Kamtibmas lainnya.

Melalui kegiatan preventif ini, Polsek Bagan Sinembah menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan wilayah yang aman dan nyaman.***

PWI Desak Hotman Paris Minta Maaf kepada Wartawan, Tegaskan Martabat Pers Tak Boleh Direndahkan

Riki — Sun, 19 Jul 2026 15:50:00 +0700+0700

JAKARTA, datariau.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendesak advokat Hotman Paris Hutapea segera menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers setelah pernyataannya kepada wartawan di lingkungan Kejaksaan Agung dinilai merendahkan profesi jurnalistik. PWI menegaskan, kebebasan pers dan martabat wartawan merupakan bagian yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga tidak boleh dilecehkan oleh siapa pun.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan pihaknya sangat menyesalkan ucapan Hotman Paris saat memberikan keterangan kepada awak media. Menurutnya, pernyataan tersebut bukan hanya melukai perasaan wartawan, tetapi juga berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi.

"Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, menjawab atau menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan martabat profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers," ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Baca juga:Terbukti Gunakan Ijazah Palsu, Seorang Anggota PWI Bengkalis "Dipecat", Ketua dan Sekretaris Diberi Teguran

Ia menegaskan, PWI Pusat tidak mempermasalahkan langkah seorang advokat dalam membela kepentingan hukum kliennya karena hal tersebut merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pembelaan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara merendahkan profesi lain ataupun mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan.

"PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapa pun," tegasnya.

Menurut Akhmad, advokat dan wartawan memiliki posisi yang sama penting dalam menjaga kehidupan demokrasi dan negara hukum. Advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak-hak klien, sementara wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Baca juga:Usai Diprotes Wartawan, Kabid Humas Polda Riau Diganti dalam Mutasi Besar Kapolri, Sejumlah Kapolres Ikut Bergeser, Ini Data Lengkapnya

Karena itu, kedua profesi tersebut harus saling menghormati dalam setiap interaksi di ruang publik, meskipun memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda.

Atas dasar itu, PWI Pusat meminta Hotman Paris memberikan klarifikasi kepada masyarakat sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila pernyataannya telah menimbulkan kesan merendahkan martabat wartawan.

Menurut PWI, langkah tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus untuk menjaga hubungan baik antara profesi advokat dan wartawan serta memperkuat iklim demokrasi yang sehat.

"Kami tidak mempersoalkan hak setiap advokat membela kliennya. Namun pembelaan itu harus tetap menghormati profesi lain. Kritik terhadap pertanyaan wartawan adalah hal yang wajar, tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara santun, profesional, dan tidak merendahkan martabat insan pers," kata Akhmad.

Baca juga:PWI Riau Buka Pendaftaran Anugerah Jurnalistik Ali Kelana 2026, Angkat Tema Energi Berkelanjutan

Selain menyampaikan sikap kepada Hotman Paris, PWI Pusat juga mengingatkan seluruh wartawan di Indonesia agar tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, akurat, berimbang, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

Organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menegaskan akan terus berada di garis depan dalam memberikan perlindungan kepada wartawan yang mengalami intimidasi, pelecehan, ancaman, maupun bentuk tindakan lain yang menghambat kerja jurnalistik.

PWI juga mengajak seluruh organisasi profesi, aparat penegak hukum, pejabat publik, advokat, dan seluruh narasumber untuk membangun budaya komunikasi yang saling menghormati.
[br]
Menurut PWI, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun demikian, penghormatan terhadap profesi wartawan menjadi syarat utama agar kebebasan pers tetap terjaga dan masyarakat memperoleh hak atas informasi yang benar.

Baca juga:3 Jurnalis Indonesia Ditahan Militer Israel, PWI Kecam Pencegatan Misi Kemanusiaan ke Gaza

"Pers yang merdeka tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari jaminan bahwa wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar hubungan antara insan pers dan semua narasumber tetap dilandasi sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi etika," ujar Akhmad.

Menutup pernyataannya, PWI Pusat menegaskan komitmennya untuk terus membela kemerdekaan pers, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta memastikan setiap insan pers di Indonesia dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, profesional, dan tanpa tekanan maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi.***

Paradoks Digitalisasi Administrasi Perpajakan di Indonesia

Riki — Sun, 19 Jul 2026 15:33:00 +0700+0700

DATARIAU.COM - Digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia, yang dimanifestasikan melalui Core Tax Administration System (CTAS), sering kali dinarasikan sebagai pemecahan masalah (panacea) atas rendahnya rasio pajak negara. Berdasarkan teori New Public Management (NPM), digitalisasi dipandang sebagai instrumen vital untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan pelayanan publik melalui mekanisme teknologi informasi. Narasi pemerintah cenderung menitikberatkan pada seamless integration sebagai solusi untuk menekan tax gap dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, di balik optimisme ini, terdapat sebuah paradoks empiris yang jarang dibahas: digitalisasi yang dirancang untuk mempermudah kepatuhan justru menciptakan "dinding" aksesibilitas bagi wajib pajak yang berada di luar ekosistem digital yang mapan.

Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara realitas kebijakan yang diidealkan dengan praktik di lapangan. Digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia, yang dimanifestasikan melalui Core Tax Administration System (CTAS), sering kali dinarasikan sebagai pemecahan masalah (panacea) atas rendahnya rasio pajak negara. Berdasarkan teori New Public Management (NPM), digitalisasi dipandang sebagai instrumen vital untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan pelayanan publik melalui mekanisme teknologi informasi.

Baca juga:Kasus Korupsi BUMN: Alarm Penting Penguatan Tata Kelola Perusahaan

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan di Indonesia bukan sekadar perpindahan platform dari manual ke digital, melainkan sebuah pergeseran paradigma yang menuntut kapasitas teknis dari wajib pajak. Namun, di balik narasi kemudahan, terdapat kesenjangan literasi digital yang nyata antara pusat ekonomi dan daerah periferi. Kebijakan yang cenderung seragam sering kali mengabaikan disparitas infrastruktur, sehingga memaksa wajib pajak di wilayah tertinggal untuk menanggung biaya kepatuhan tambahan, seperti biaya konsultan atau perangkat IT. Akibatnya, digitalisasi yang seharusnya menjadi alat inklusi justru berisiko menjadi filter sosial yang memarginalkan mereka yang tidak memiliki akses teknologi, mengubah kendala teknis menjadi eksklusi administratif yang sistemik.

Narasi pemerintah cenderung menitikberatkan pada seamless integration sebagai solusi untuk menekan tax gap dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, di balik optimisme ini, terdapat sebuah paradoks empiris yang jarang dibahas: digitalisasi yang dirancang untuk mempermudah kepatuhan justru menciptakan "dinding" aksesibilitas bagi wajib pajak yang berada di luar ekosistem digital yang mapan. Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara realitas kebijakan yang diidealkan dengan praktik di lapangan.

Baca juga: Desentralisasi Fiskal: Jalan Menuju Kemandirian Daerah atau Sekadar Memindahkan Ketergantungan?

Secara teoretis, implementasi sistem perpajakan digital di Indonesia bersandar pada Technology Acceptance Model (TAM), yang mengasumsikan bahwa tingkat adopsi sistem bergantung pada perceived ease of use (persepsi kemudahan) dan perceived usefulness (persepsi kegunaan). Namun, ketika dihadapkan dengan teori birokrasi Weberian yang menekankan pada prosedur kaku dan formalitas, sistem digital sering kali mengalami "benturan". Otoritas pajak sering kali berasumsi bahwa wajib pajak adalah entitas homogen dengan kapabilitas digital yang seragam. Padahal, realitas empiris menunjukkan adanya heterogenitas yang ekstrem. Digitalisasi, dalam konteks ini, tidak sekadar mengotomatisasi proses manual, tetapi juga merestrukturisasi relasi kekuasaan antara negara dan subjek pajak, yang secara tidak langsung menuntut tingkat literasi digital yang tinggi sebagai syarat untuk memenuhi kewajiban hukum.

Studi kasus pada fase transisi implementasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia menunjukkan adanya "bottleneck" administratif. Sebagai contoh, kewajiban penggunaan e-Faktur dan sistem pelaporan real-time mengharuskan infrastruktur konektivitas yang stabil. Bagi korporasi besar (Tier-1), sistem ini memang menurunkan biaya kepatuhan (compliance cost) secara signifikan. Namun, bagi pelaku UMKM di wilayah dengan infrastruktur telekomunikasi terbatas, sistem ini menjadi beban biaya baru. Mereka dipaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk upgrading perangkat keras, koneksi internet, hingga jasa konsultan pajak. Inilah bentuk inefisiensi yang "tersembunyi". Secara empiris, meskipun data yang masuk ke sistem DJP menjadi lebih akurat, terjadi penurunan partisipasi pada segmen wajib pajak tertentu karena hambatan teknis yang tidak terantisipasi oleh regulator.

Namun, bila dilihat dari segi realita kondisi masyarakat sendiri juga bisa memengaruhi seberapa jauh digitalisasi perpajakan sudah berjalan dan bagaimana dari adanya kemajuan praktik bisa memengaruhi atau memberikan kesenjangan atau bahkan keterbatasan akses bagi beberapa orang, diantaranya terjadi:

1. Uniformitas Kebijakan vs. Disparitas Wilayah: Argumen utama di sini adalah kebijakan pajak digital di Indonesia bersifat sentralistik (one-size-fits-all). Anda dapat menuliskan bahwa otoritas pajak berasumsi wajib pajak memiliki akses internet stabil dan perangkat yang mumpuni secara merata. Namun, faktanya, Indonesia memiliki kesenjangan infrastruktur yang lebar antara pusat ekonomi dan daerah periferi.

2. Munculnya 'Ekonomi Perantara' (Intermediary Economy): Karena wajib pajak di daerah tidak memiliki kapabilitas digital yang memadai, mereka terpaksa "mengalihdayakan" kewajiban pajak mereka kepada pihak ketiga atau konsultan pajak. Ini menciptakan inefisiensi baru: bukan efisiensi proses, melainkan munculnya biaya ekonomi tambahan bagi wajib pajak yang seharusnya bisa dihindari jika sistem lebih inklusif.

3. Eksklusi Sosial secara Administratif: Bahwa digitalisasi, jika tanpa dibarengi literasi, bukan lagi sekadar alat administrasi, melainkan sebuah filter sosial. Mereka yang "tidak cakap digital" secara otomatis menjadi subjek pajak yang terpinggirkan, yang berisiko terkena sanksi administratif bukan karena ketidaktundukan (willful non-compliance), tetapi karena keterbatasan akses.
[br]
Digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia saat ini terjebak dalam model "efisiensi yang mengisolasi". Otoritas berhasil mencapai efisiensi birokrasi, namun belum sepenuhnya mencapai inklusivitas administratif. Jalan keluarnya bukanlah dengan memperlambat digitalisasi, melainkan dengan menerapkan strategi High-Tech, High-Touch. Artinya, sistem harus canggih, namun harus disertai dengan pendampingan personal dan infrastruktur yang menjangkau mereka yang tertinggal. Digitalisasi harus dipandang sebagai pelengkap, bukan pengganti, dari fungsi pelayanan publik yang inklusif. Negara perlu melakukan re-evaluasi terhadap prosedur yang menghukum wajib pajak atas kendala teknis sistem, serta memperkuat literasi digital bagi wajib pajak sebagai bagian dari "investasi kepatuhan".

Baca juga: Privatisasi, Komersialisasi, dan Efisiensi BUMN PT Pelindo: Antara Tuntutan Pasar dan Kepentingan Publik

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan adalah keniscayaan di era ekonomi global. Namun, tanpa memperhatikan disparitas akses digital, kebijakan ini berisiko menciptakan eksklusi sistemik. Kepatuhan pajak seharusnya dibangun di atas fondasi kepercayaan (trust) dan kemudahan (ease of doing business), bukan sekadar tekanan administratif yang difasilitasi oleh algoritma. Keberhasilan digitalisasi tidak bisa hanya diukur dari seberapa cepat data terintegrasi ke dalam server, melainkan seberapa inklusif sistem tersebut bagi seluruh lapisan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.***

*) Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Baca juga:Integrasi Data Fiskal: Integrasi Sudah Berjalan, Mengapa Bantuan Sosial Masih Salah Sasaran?

Mahasiswa KUKERTA UNRI Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Diri di SDN 012 Buluh Rampai

Riki — Sun, 19 Jul 2026 12:30:00 +0700+0700

BULUH RAMPAI, datariau.com - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Universitas Riau (UNRI) menggelar sosialisasi bertema "Kesetaraan Gender dan Perlindungan Diri" di SD Negeri 012 Buluh Rampai, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas IV, V, dan VI sebagai upaya meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai pentingnya kesetaraan gender serta membekali mereka dengan pengetahuan dasar tentang perlindungan diri untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan.

Program edukatif tersebut merupakan bagian dari pengabdian mahasiswa KUKERTA UNRI kepada masyarakat melalui peningkatan literasi sosial dan pembentukan karakter sejak usia dini.

Kegiatan diawali dengan sesi perkenalan antara mahasiswa KUKERTA dan para siswa guna menciptakan suasana yang akrab, nyaman, dan interaktif. Setelah itu, materi mengenai kesetaraan gender disampaikan oleh Ulva Mayasari dan Nofry Dwi Adindio.

Baca juga:UU PPRT: Utopia atau Retorika, Realisasi Penyejahteraan Perempuan

Dalam penyampaiannya, kedua pemateri menjelaskan bahwa setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama dalam memperoleh pendidikan, mengikuti berbagai kegiatan, serta mengembangkan potensi diri tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Para siswa juga diajak memahami pentingnya saling menghargai, menghormati perbedaan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang adil dan inklusif bagi seluruh peserta didik.

Selanjutnya, sosialisasi dilanjutkan dengan materi perlindungan diri yang disampaikan oleh Marsa Syifa Syauqi. Pada sesi ini, siswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya mengenali batasan tubuh, menjaga diri dari tindakan yang tidak pantas, berani mengatakan "tidak" terhadap perilaku yang mengancam keselamatan, serta segera melaporkan kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya apabila mengalami ataupun menyaksikan tindakan yang membahayakan.

Baca juga:Antara Rahim Kehidupan dan Ekploitasi Keuntungan, Siapa yang Menentukan Jalan Perempuan?

Untuk memudahkan peserta memahami materi, mahasiswa KUKERTA turut menayangkan video edukasi mengenai perlindungan diri. Tayangan tersebut disambut antusias oleh para siswa yang terlihat fokus mengikuti setiap penjelasan dan aktif berdiskusi selama kegiatan berlangsung.

Sebagai bentuk evaluasi sekaligus meningkatkan semangat belajar, mahasiswa KUKERTA kemudian mengadakan kuis interaktif yang dipandu oleh Nurul Fazira dan Risma Ariska Putri. Para siswa tampak bersemangat menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan.

Peserta yang berhasil menjawab dengan benar mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan dan pemahaman mereka selama mengikuti sosialisasi.

Baca juga:Anak Diikat, Ibu Dijerat: Potret Buram Pengasuhan di Era Kapitalisme

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KUKERTA UNRI berharap para siswa SDN 012 Buluh Rampai semakin memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin serta mampu menerapkan langkah-langkah perlindungan diri dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keselamatan diri dari berbagai potensi tindakan kekerasan.
[br]
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara mahasiswa KUKERTA, guru, dan seluruh peserta sebagai dokumentasi sekaligus penutup rangkaian sosialisasi yang berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme.

Kegiatan ini berada di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Masyitah, S.TP., M.Si. Adapun kepengurusan KUKERTA terdiri atas Ketua Yehezkiel Juansen Sinaga, Sekretaris I Aulia Dwinda Rifani, Sekretaris II Calista Leony Tri Ardini, Bendahara Ulva Mayasari, Koordinator Acara Marsa Syifa Syauqi, Humas Rifka Junita, Konsumsi Risma Ariska Putri, Perlengkapan Nofry Dwi Adindio, serta tim Publikasi, Dokumentasi, dan Desain (PDD) Rissa Ariani Nasution dan Nurul Fazira.***

Baca juga:Female Breadwinners dan Kegagalan Sistem Menyejahterakan Keluarga

Mahasiswa KKN Berdampak UNRI Edukasi Petani Sungai Manau Manfaatkan Daun Pepaya sebagai Pestisida Organik

Riki — Sun, 19 Jul 2026 12:21:00 +0700+0700

KUANTAN SINGINGI, datariau.com - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Universitas Riau (UNRI) Tahun 2026 menggelar sosialisasi bertajuk "Pemanfaatan Daun Pepaya (Carica papaya L.) sebagai Pestisida Organik" di Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan melalui pemanfaatan bahan-bahan alami yang mudah diperoleh di sekitar masyarakat.

Program tersebut dilaksanakan sebagai respons atas tingginya ketergantungan petani terhadap pestisida kimia dalam budidaya berbagai komoditas pertanian, seperti jagung, kacang tanah, bayam, kangkung, hingga tanaman padi. Penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus dinilai berpotensi menurunkan kualitas tanah, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta meninggalkan residu yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan.

Melalui sosialisasi ini, mahasiswa KKN Berdampak UNRI memperkenalkan pestisida nabati berbahan dasar daun pepaya sebagai alternatif yang lebih aman, murah, dan ramah lingkungan. Kegiatan menyasar Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sungai Manau yang terdiri atas empat kelompok tani, yakni Rima Indag, Daung Lestari, Tunas Muda, dan Bina Mandiri. Sebanyak 12 perwakilan anggota Gapoktan mengikuti kegiatan dengan antusias.

Baca juga:Mahasiswa Kukerta Berdampak UNRI Edukasi Anti-Bullying di SDN 004 Sungai Manau, Tanamkan Budaya Sekolah Ramah Anak Sejak Dini

Acara dimulai pukul 15.00 WIB dan dipandu oleh Zidni Rahma Fadhillah selaku pembawa acara. Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua Kelompok KKN UNRI Desa Sungai Manau, Naufal Dwi Pratama, yang menyampaikan pentingnya pemanfaatan potensi lokal dalam mendukung pertanian berkelanjutan.

Kepala Desa Sungai Manau, Hamdan, dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif mahasiswa KKN yang menghadirkan inovasi sederhana namun bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para petani. Ia berharap ilmu yang diberikan dapat diterapkan secara nyata sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia.

Memasuki sesi utama, materi dipaparkan oleh dua mahasiswi Jurusan Agroteknologi UNRI, Nada Hafiza dan Zahara Muslimah. Keduanya menjelaskan bahwa daun pepaya mengandung berbagai senyawa aktif seperti papain, alkaloid, flavonoid, dan saponin yang memiliki kemampuan sebagai pestisida alami.

Baca juga:Mahasiswa KUKERTA Berdampak UNRI 2026 Pasang Reflektor Jalan di Desa Buluh Rampai, Tingkatkan Keselamatan Pengendara

Menurut mereka, kandungan tersebut efektif mengusir serangga pengganggu, menghambat nafsu makan hama, mengganggu pertumbuhan ulat, hingga menekan serangan kutu pada tanaman. Selain efektif, pestisida nabati juga lebih mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan.

Tim pemateri turut menjelaskan tahapan pembuatan pestisida organik dari daun pepaya yang relatif sederhana dan dapat dilakukan sendiri oleh petani. Langkah pertama adalah mencuci daun pepaya segar kemudian mengeringanginkannya di tempat teduh agar kandungan zat aktif tetap terjaga.

Setelah kering, daun dihaluskan menggunakan blender atau ditumbuk hingga menjadi bubuk halus. Bubuk tersebut kemudian diekstrak menggunakan air bersih dan ditambahkan sedikit sabun cair sebagai perekat alami sebelum disaring menggunakan kain halus dan dimasukkan ke dalam botol semprot.

Baca juga:Mahasiswa FBN UNRI Kenalkan Canva kepada Anak-anak Kelurahan Palas, Tingkatkan Kreativitas dan Literasi Digital

Untuk memperoleh hasil yang optimal, penyemprotan dianjurkan dilakukan pada pagi hari sebelum pukul 08.00 WIB atau pada sore hari agar zat aktif tidak cepat menguap akibat paparan sinar matahari yang terik.

Mahasiswa juga menjelaskan bahwa bahan baku pestisida ini sangat mudah diperoleh karena memanfaatkan daun pepaya yang tersedia melimpah di lingkungan sekitar. Dengan demikian, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan baku maupun pestisida kimia.

Kegiatan semakin menarik saat memasuki sesi praktik. Dua orang perwakilan Gapoktan secara langsung mempraktikkan proses pembuatan larutan pestisida organik dengan pendampingan mahasiswa KKN. Para peserta tampak aktif mengikuti setiap tahapan dan berdiskusi mengenai cara penerapan di lahan pertanian mereka.

Baca juga:Pengabdian KUKERTA Berdampak UNRI Dukung Program Biopori di 3 Titik Lokasi Kelurahan Bukit Datuk

Suasana sosialisasi berlangsung interaktif. Para petani mengajukan berbagai pertanyaan mengenai teknik pembuatan, efektivitas terhadap berbagai jenis hama, hingga cara penyimpanan larutan pestisida agar tetap dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi peserta, mahasiswa KKN Berdampak UNRI memberikan hadiah kepada petani yang aktif bertanya dan berdiskusi selama kegiatan berlangsung. Langkah tersebut semakin meningkatkan semangat peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai.
[br]
Keberhasilan kegiatan ini juga didukung oleh seluruh anggota Kelompok KKN Berdampak UNRI Desa Sungai Manau, yakni Dzakia Fadhilah, Asurya Widya Ningsih, Nasra Arvianita Resanda, Fani Gladys Oktora, Cut Iradatrirahmah, dan Fadri Nofta Ramadhan yang turut membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Baca juga:Mahasiswa Kukerta UNRI Gelar Les Gratis untuk Siswa SD di Desa Pangkalan Makmur, Tingkatkan Semangat Belajar Anak

Melalui program ini, mahasiswa KKN Berdampak Universitas Riau berharap masyarakat, khususnya petani di Desa Sungai Manau, mulai menerapkan penggunaan pestisida organik sebagai bagian dari praktik pertanian berkelanjutan. Selain mampu mengurangi biaya produksi, penggunaan pestisida nabati diharapkan dapat menjaga kesuburan tanah, menghasilkan produk pertanian yang lebih sehat, serta mendukung terwujudnya kemandirian pangan yang bebas dari residu kimia berbahaya.***

Mahasiswa Kukerta Berdampak UNRI Edukasi Anti-Bullying di SDN 004 Sungai Manau, Tanamkan Budaya Sekolah Ramah Anak Sejak Dini

Riki — Sun, 19 Jul 2026 12:14:00 +0700+0700

KUANTAN SINGINGI, datariau.com - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Berdampak Universitas Riau (UNRI) Tahun 2026 melaksanakan program edukasi anti-bullying di SD Negeri 004 Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan yang digelar bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ini bertujuan membangun kesadaran siswa tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari perundungan.

Mengusung tema "Petualangan Menjadi Sahabat Hebat: Katakan TIDAK pada Bullying!", kegiatan diikuti oleh seluruh siswa SDN 004 Sungai Manau dengan antusias. Program ini menjadi salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat melalui pendidikan karakter sejak usia dini.

Acara dipandu oleh Zidni Rahma Fadhillah sebagai pembawa acara (MC), yang berhasil menciptakan suasana hangat dan menyenangkan sejak awal kegiatan. Materi edukasi kemudian disampaikan secara interaktif oleh Dzakia Fadhila, Fani Gladys Oktora, dan Asurya Widya Ningsih selaku pemateri dari Mahasiswa Kukerta Berdampak UNRI 2026 Desa Sungai Manau.

Baca juga:Mahasiswa KUKERTA Berdampak UNRI 2026 Pasang Reflektor Jalan di Desa Buluh Rampai, Tingkatkan Keselamatan Pengendara

Dalam penyampaiannya, para pemateri menjelaskan pengertian bullying, berbagai bentuk perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, dampak negatif yang dapat dirasakan korban maupun pelaku, serta langkah-langkah sederhana untuk mencegah terjadinya bullying.

Agar materi mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar, penyampaian dilakukan dengan pendekatan yang edukatif dan menyenangkan melalui permainan, ice breaking, analogi sederhana, kuis interaktif, hingga pengenalan konsep 3 BER, yaitu Berani berkata STOP, Berteman dengan siapa saja, dan Beritahu guru atau orang tua apabila mengalami atau menyaksikan tindakan bullying.

Konsep tersebut mendapat respons positif dari para siswa. Mereka tampak aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari menjawab pertanyaan, mengikuti permainan edukatif, hingga berdiskusi mengenai sikap yang harus dilakukan ketika melihat maupun mengalami perundungan.

Baca juga:Mahasiswa FBN Universitas Riau Gelar GENTING di Posyandu Matahari, Edukasi Cegah Stunting Sejak 1000 HPK

Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat. Pendekatan komunikatif yang digunakan mahasiswa membuat pesan tentang pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan, serta membangun empati dapat diterima dengan baik oleh para peserta.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh anggota Kukerta Berdampak Universitas Riau Tahun 2026 Desa Sungai Manau. Selain Zidni Rahma Fadhillah sebagai MC serta Dzakia Fadhila, Fani Gladys Oktora, dan Asurya Widya Ningsih sebagai pemateri, anggota lainnya yakni Naufal Dwi Pratama, Fadri Nofta Ramadhan, Nada Hafiza, Nasra Arvianita Resanda, Zahara Muslimah, dan Cut Iradatrirahmah turut berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan.

Mereka terlibat sejak tahap perencanaan, penyusunan konsep acara, penataan lokasi, registrasi peserta, pendampingan siswa, dokumentasi, hingga memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar. Semangat gotong royong dan kolaborasi yang ditunjukkan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program kerja tersebut.

Baca juga:Mahasiswa FBN UNRI Kenalkan Canva kepada Anak-anak Kelurahan Palas, Tingkatkan Kreativitas dan Literasi Digital

Program edukasi ini juga mendapat dukungan penuh dari Kepala SD Negeri 004 Sungai Manau beserta seluruh dewan guru. Pihak sekolah berkolaborasi dengan mahasiswa sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan dengan menyediakan fasilitas, melakukan koordinasi, serta mendampingi siswa selama proses edukasi berlangsung.

Sinergi antara pihak sekolah dan mahasiswa Kukerta Berdampak UNRI menjadi wujud nyata kolaborasi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak serta mendukung upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah.

Sebagai penutup, seluruh siswa bersama para mahasiswa mengucapkan ikrar anti-bullying sebagai bentuk komitmen bersama untuk saling menghargai, saling menyayangi, dan berani menolak segala bentuk perundungan di mana pun berada. Momen tersebut kemudian diabadikan melalui foto bersama yang melibatkan siswa, dewan guru, dan seluruh anggota Kukerta Berdampak Universitas Riau Tahun 2026.
[br]
Mahasiswa Kukerta Berdampak UNRI berharap edukasi yang telah diberikan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi mampu membentuk budaya sekolah yang menjunjung tinggi rasa hormat, kepedulian, serta empati antarsesama.

Baca juga:Pengabdian KUKERTA Berdampak UNRI Dukung Program Biopori di 3 Titik Lokasi Kelurahan Bukit Datuk

Melalui dukungan kepala sekolah, para guru, dan partisipasi aktif seluruh siswa, SD Negeri 004 Sungai Manau diharapkan terus menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk bullying. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Mahasiswa Kukerta Berdampak Universitas Riau dalam menghadirkan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat langsung, khususnya dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, peduli, dan saling menghargai.***

Mahasiswa KKN UNRI Edukasi Warga Lubuk Krapat Olah Pelepah Sawit dan Sekam Padi Jadi Biobriket Bernilai Ekonomi

Riki — Sun, 19 Jul 2026 12:04:00 +0700+0700

ROKAN HULU, datariau.com - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Riau (UNRI) melaksanakan program sosialisasi dan demonstrasi pembuatan biobriket berbahan baku pelepah sawit dan sekam padi di Desa Lubuk Krapat, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendorong masyarakat memanfaatkan limbah pertanian menjadi produk ramah lingkungan yang memiliki nilai ekonomi.

Program tersebut diikuti oleh masyarakat Desa Lubuk Krapat yang antusias menyimak materi sekaligus praktik langsung pembuatan biobriket. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN UNRI ingin meningkatkan pemahaman warga mengenai pengelolaan limbah pertanian yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam pemaparannya, mahasiswa menjelaskan bahwa pelepah sawit dan sekam padi merupakan limbah yang melimpah di Desa Lubuk Krapat dan memiliki potensi besar untuk diolah menjadi biobriket sebagai bahan bakar alternatif. Selain lebih ramah lingkungan, produk ini juga dapat menjadi peluang usaha baru yang mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

Baca juga:Mahasiswa KUKERTA Berdampak UNRI 2026 Pasang Reflektor Jalan di Desa Buluh Rampai, Tingkatkan Keselamatan Pengendara

Sosialisasi diawali dengan penyampaian materi mengenai pengertian biobriket, manfaat, keunggulan, hingga peluang pengembangannya sebagai salah satu sumber energi alternatif. Peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular agar limbah pertanian tidak hanya menjadi sampah, tetapi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Setelah sesi pemaparan materi, mahasiswa KKN Universitas Riau melanjutkan kegiatan dengan demonstrasi langsung proses pembuatan biobriket menggunakan bubuk arang pelepah sawit dan bubuk arang sekam padi yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dalam demonstrasi tersebut, masyarakat dapat melihat secara langsung setiap tahapan proses produksi, mulai dari pencampuran bahan hingga pembentukan biobriket. Warga juga aktif mengajukan berbagai pertanyaan serta berdiskusi mengenai peluang penerapan teknologi sederhana tersebut di lingkungan desa.

Baca juga:Mahasiswa FBN Universitas Riau Gelar GENTING di Posyandu Matahari, Edukasi Cegah Stunting Sejak 1000 HPK

Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Mereka menilai inovasi tersebut dapat menjadi solusi dalam mengurangi limbah pertanian sekaligus membuka peluang usaha berbasis sumber daya lokal yang tersedia melimpah.

Kepala Dusun III Desa Lubuk Krapat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas program yang dilaksanakan mahasiswa KKN Universitas Riau. Menurutnya, inovasi pembuatan biobriket merupakan langkah yang sangat positif karena mampu mengubah limbah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai guna.

Ia berharap pengetahuan yang diperoleh masyarakat melalui kegiatan ini dapat terus dikembangkan sehingga mampu melahirkan usaha kecil dan menengah (UMKM) berbasis pengolahan limbah pertanian.

Baca juga:Mahasiswa FBN UNRI Kenalkan Canva kepada Anak-anak Kelurahan Palas, Tingkatkan Kreativitas dan Literasi Digital

"Program seperti ini sangat bermanfaat karena tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kami berharap inovasi ini dapat terus dikembangkan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan warga Desa Lubuk Krapat," ujarnya.

Sementara itu, mahasiswa KKN Universitas Riau berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah pertanian secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia, masyarakat diharapkan dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual sekaligus mendukung penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
[br]
Melalui program ini, mahasiswa juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan inovasi sederhana yang mudah dipahami, mudah diterapkan, serta sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa Lubuk Krapat.

Baca juga:Pengabdian KUKERTA Berdampak UNRI Dukung Program Biopori di 3 Titik Lokasi Kelurahan Bukit Datuk

Program tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk mengembangkan pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat kemandirian desa melalui inovasi yang berkelanjutan.***

Bukan Sekadar Logo, Data Riau Usung Aksara Arab Melayu sebagai Simbol Budaya dan Jati Diri Media Online Riau

Riki — Sun, 19 Jul 2026 07:51:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Di tengah pesatnya perkembangan media digital, datariau.com hadir sebagai salah satu media online di Provinsi Riau yang tidak hanya menyajikan informasi dan berita, tetapi juga mengangkat nilai-nilai dakwah serta melestarikan identitas budaya Melayu.

Komitmen tersebut tercermin dari identitas visual Data Riau yang mengusung warna-warna khas Melayu serta menggunakan aksara Arab Melayu sebagai elemen utama dalam logonya.

Secara filosofi, logo Data Riau didominasi lima warna yang memiliki makna mendalam dalam tradisi Melayu.

Warna hijau melambangkan kesuburan, kedamaian, kesejahteraan, serta erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam yang menjadi nafas masyarakat Melayu.

Warna merah melambangkan keberanian, semangat juang, serta ketegasan dalam menyampaikan kebenaran.

Warna kuning merupakan simbol kebesaran, kemuliaan, kehormatan, dan kewibawaan yang sejak dahulu identik dengan Kesultanan Melayu.

Sementara warna hitam menggambarkan keteguhan, kekuatan, dan kebijaksanaan.

Sedangkan warna putih menjadi lambang kesucian, keikhlasan, kejujuran, serta niat yang bersih dalam menjalankan amanah.

Pemilihan warna-warna tersebut bukan sekadar mempercantik tampilan logo, melainkan menjadi representasi filosofi Melayu yang sarat akan makna kehidupan.

Selain warna, identitas unik Data Riau juga terlihat dari penggunaan huruf Arab Melayu pada logonya.

Arab Melayu atau yang lebih dikenal sebagai tulisan Jawi merupakan sistem penulisan bahasa Melayu menggunakan huruf Arab yang telah dimodifikasi dengan beberapa huruf tambahan untuk menyesuaikan bunyi bahasa Melayu.

Aksara ini telah digunakan selama berabad-abad di kawasan Nusantara, khususnya di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera, Malaysia, Brunei Darussalam hingga sebagian wilayah Thailand Selatan.

Baca juga:Media Online Data Riau Dukung Pelestarian Budaya Festival Meriam Buluh Ke-6 di TPTM Rohil

Sebelum penggunaan huruf Latin berkembang luas, tulisan Arab Melayu menjadi media utama dalam penulisan kitab-kitab keagamaan, surat-menyurat kerajaan, hukum adat, sastra Melayu, hingga berbagai dokumen penting pada masa Kesultanan Melayu.

Dalam logo Data Riau, terdapat dua huruf Arab Melayu, yakni huruf "Dal" (د) dan huruf "Ta" (ت) yang dirangkai secara artistik sehingga membentuk huruf kapital "D" sebagai inisial nama Data Riau.

Namun apabila dibaca berdasarkan kaidah Arab Melayu, susunan huruf tersebut membentuk bacaan "DaTa", yang merupakan akronim dari "Dakwah dan Berita". Filosofi ini menggambarkan bahwa setiap informasi yang disajikan Data Riau tidak hanya berorientasi pada pemberitaan, tetapi juga mengandung semangat dakwah, edukasi, dan nilai-nilai kebaikan.

Baca juga:Masa Depan Media Online Riau: Ukuran Kesuksesan Bukan Lagi Banyak Pembaca dan Jumlah Berita

Konsep tersebut menjadi pembeda dibandingkan banyak media online lainnya, karena identitas budaya tidak hanya diwujudkan melalui konten, tetapi juga dituangkan dalam logo sebagai simbol yang mudah dikenali masyarakat.

Semangat menjaga budaya Melayu juga menjadi bagian dari visi Data Riau dalam membangun media yang berakar pada jati diri daerah. Dalam falsafah masyarakat Melayu dikenal ungkapan, "Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah."

Makna falsafah tersebut menegaskan bahwa adat istiadat Melayu harus berlandaskan ajaran Islam, sedangkan syariat Islam berpedoman kepada Al-Qur'an. Dengan demikian, adat dan agama merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Baca juga:Bukan Banyak Berita dan Tercepat, Begini Cara Media Online Riau Bisa Menempati Posisi Teratas Pencarian Google

Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata krama, musyawarah, gotong royong, pendidikan, seni budaya, hingga cara berpakaian dan bermasyarakat. Karena itu, budaya Melayu dikenal sebagai budaya yang menjunjung tinggi akhlak, sopan santun, penghormatan kepada orang tua, serta kehidupan yang religius.

Melalui identitas visual yang mengangkat aksara Arab Melayu dan filosofi warna Melayu, Data Riau berharap dapat terus menjadi media yang tidak hanya menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, tetapi juga ikut menjaga warisan budaya serta memperkuat nilai-nilai Islam di tengah perkembangan era digital.

Dengan mengusung slogan "Dakwah dan Berita", Data Riau berkomitmen menjadi media yang menghadirkan informasi terpercaya sekaligus menjadi bagian dari upaya melestarikan identitas Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau.***

Baca juga:Peluang Bisnis dan Monetisasi bagi Media Online Riau di Era Konten Digital

Mexsasai Pimpin Perolehan Suara, Berikut Peta Kekuatan Tiga Calon Rektor UNRI

Riki — Sun, 19 Jul 2026 07:12:00 +0700+0700

PEKANBARU, datariau.com - Persaingan menuju kursi Rektor Universitas Riau (UNRI) periode 2026-2030 kini menyisakan tiga kandidat setelah Senat Universitas Riau menyelesaikan tahapan penyaringan terhadap delapan bakal calon rektor.

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh 62 anggota Senat Universitas Riau pada Rabu (8/7/2026), Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H. keluar sebagai peraih suara terbanyak dengan mengumpulkan 29 suara. Posisi kedua ditempati Prof. Ahmad Fadli, S.T., M.T., Ph.D. dengan 13 suara, sedangkan Prof. Dr. Jimmi Copriady, M.Si. berada di peringkat ketiga dengan raihan 11 suara.

Baca juga:Rektor Universitas Riau Lantik 3 Wakil Dekan dan 5 Pejabat PAW

Hasil tersebut mengantarkan ketiganya ke tahapan akhir pemilihan Rektor Universitas Riau periode 2026-2030.

Secara matematis, Mexsasai Indra memiliki modal politik paling kuat di tingkat Senat karena berhasil meraih hampir setengah dari total suara yang digunakan dalam proses penyaringan. Raihan 29 suara juga terpaut cukup jauh dari pesaing terdekatnya, Prof. Ahmad Fadli, yang memperoleh 13 suara.

Sementara itu, Prof. Ahmad Fadli dinilai memiliki peluang untuk memperbesar dukungan pada putaran akhir. Akademisi Fakultas Teknik tersebut dikenal memiliki rekam jejak di bidang riset, inovasi, dan kerja sama internasional yang menjadi salah satu isu strategis dalam pengembangan Universitas Riau.

Di sisi lain, Prof. Jimmi Copriady tetap menjadi kandidat yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), yang merupakan salah satu fakultas dengan jumlah dosen terbesar di UNRI, Jimmi memiliki basis jaringan akademik yang luas. Dukungan terhadapnya masih berpotensi bertambah apabila terjadi konsolidasi suara pada tahap pemilihan berikutnya.

Baca juga:Prof Dr Hj Sri Indarti MSi Terpilih Sebagai Rektor UNRI Periode 2022-2026

Meski demikian, hasil penyaringan belum menjadi penentu akhir. Sesuai mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi negeri, tahap akhir akan melibatkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memiliki porsi suara sebesar 35 persen, sedangkan Senat Universitas memiliki porsi 65 persen. Dengan mekanisme tersebut, dinamika dukungan masih sangat mungkin berubah menjelang pemilihan rektor definitif.
[br]
Adapun hasil lengkap penyaringan delapan bakal calon rektor berdasarkan pemungutan suara Senat adalah:

* Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.: 29 suara
* Prof. Ahmad Fadli, S.T., M.T., Ph.D.: 13 suara
* Prof. Dr. Jimmi Copriady, M.Si.: 11 suara
* Lima bakal calon lainnya memperoleh suara di bawah tiga besar sehingga tidak lolos ke tahap selanjutnya.

Dengan komposisi tersebut, Mexsasai Indra untuk sementara berada di posisi terdepan berdasarkan dukungan Senat. Namun, pemenang akhir baru akan ditentukan dalam proses pemilihan rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas Riau bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.***

Baca juga:Rektor Unri Minta TPF Bekerja Cepat Ungkap Kasus Dugaan Oknum Dosen Cium Mahasiswi

Ketua Yayasan Wakaf Meuligoe Al-Qur'an Desak Menko Hukum Segera Tuntaskan Status Tanah Wakaf Blang Padang

Riki — Sun, 19 Jul 2026 06:50:00 +0700+0700

BANDA ACEH, datariau.com - Ketua Yayasan Wakaf Meuligoe Al-Qur'an, Tgk Ridha Yunawardi, SH, mendesak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, untuk segera mengambil langkah penyelesaian hukum yang bermartabat terkait status Tanah Wakaf Blang Padang di Banda Aceh.

Menurut Ridha, Pemerintah Aceh selama ini telah menempuh berbagai upaya advokasi untuk memperjelas status hukum tanah tersebut. Berbagai langkah yang dilakukan meliputi kajian sejarah, kajian yuridis, koordinasi lintas instansi, hingga penyampaian dokumen pendukung yang dinilai memiliki dasar historis dan hukum mengenai status Tanah Blang Padang.

Ia menilai persoalan tersebut tidak seharusnya terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum. Pemerintah pusat, kata dia, perlu menghadirkan solusi yang adil, objektif, dan berlandaskan hukum, sembari tetap menjaga hubungan baik antara seluruh pihak yang berkepentingan.

"Persoalan Blang Padang tidak boleh terus diulur tanpa kepastian hukum. Penyelesaian yang elegan jauh lebih penting daripada memperpanjang polemik yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Aceh," ujar Ridha dalam keterangannya.

Ridha mengatakan berkas sejarah dan kajian hukum yang telah disusun menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah menjalankan ikhtiar advokasi secara maksimal. Oleh karena itu, ia berharap Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra dapat memfasilitasi lahirnya solusi hukum yang cepat, bermartabat, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

"Berkas sejarah dan kajian hukum yang telah disusun menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah menjalankan ikhtiar advokasi secara maksimal. Karena itu, kami berharap Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra dapat memfasilitasi lahirnya solusi hukum yang segera, bermartabat, dan memberikan kepastian bagi semua pihak. Jangan sampai persoalan ini terus diulang-ulang atau diulur-ulur tanpa keputusan yang jelas," tegasnya.

Lebih lanjut, Ridha menjelaskan bahwa dokumen kajian yang telah disusun memuat berbagai referensi sejarah, peta kolonial, pendapat para ahli, kesaksian tokoh, serta analisis yuridis yang menjadi bagian dari upaya pembuktian mengenai status Tanah Blang Padang.

Menurutnya, seluruh dokumen tersebut merupakan hasil kajian yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian sekaligus menjaga kehormatan sejarah dan nilai-nilai wakaf di Aceh.
[br]
Ridha juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Blang Padang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap aset-aset wakaf dan warisan sejarah bangsa. Ia berharap keputusan yang nantinya diambil mampu memberikan kepastian hukum, menjaga persatuan, serta mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Penyelesaian persoalan ini diharapkan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga menjaga hubungan baik antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan masyarakat. Yang terpenting adalah lahirnya keputusan yang adil, bermartabat, serta menghormati nilai sejarah dan wakaf yang menjadi bagian penting dari identitas Aceh," tutup Ridha.***

Pemerintah Desa Kelebuk dan Mahasiswa Kukerta UNRI Gelar Aksi BEDAK, Wujudkan Lingkungan Bersih dan Asri

Riki — Sun, 19 Jul 2026 06:39:00 +0700+0700

KELEBUK, datariau.com - Pemerintah Desa Kelebuk bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Universitas Riau (UNRI) menggelar kegiatan Bersih Desa dan Kelurahan (BEDAK), Kamis (16/7/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menciptakan desa yang bersih, sehat, nyaman, dan asri.

Aksi bersih-bersih tersebut melibatkan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Kelebuk, perangkat desa, serta mahasiswa Kukerta Universitas Riau. Seluruh peserta bergotong royong membersihkan sejumlah titik di lingkungan desa dengan memungut berbagai jenis sampah yang berserakan.

Baca juga:Mahasiswa KUKERTA UNRI Edukasi Lahan Gambut dan Mitigasi Bencana kepada Siswa SDN 37 Bengkalis

Tidak hanya membersihkan lingkungan, para peserta juga melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis dipisahkan untuk selanjutnya disalurkan ke bank sampah agar dapat didaur ulang maupun dijual kembali. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi.

Suasana kebersamaan terlihat selama kegiatan berlangsung. Kolaborasi antara pemerintah desa dan mahasiswa Kukerta UNRI mencerminkan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Baca juga:Mahasiswa KUKERTA Berdampak UNRI 2026 Pasang Reflektor Jalan di Desa Buluh Rampai, Tingkatkan Keselamatan Pengendara

Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih, kegiatan BEDAK juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sebelum dibuang. Kebiasaan sederhana tersebut dinilai mampu mengurangi timbunan sampah, meningkatkan nilai guna limbah yang masih dapat dimanfaatkan, sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Pemerintah Desa Kelebuk berharap kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi mampu menumbuhkan budaya peduli lingkungan di tengah masyarakat. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah yang masih memiliki nilai manfaat diharapkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
[br]
Melalui kegiatan BEDAK, Pemerintah Desa Kelebuk bersama mahasiswa Kukerta Universitas Riau menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan nyaman. Dengan semangat gotong royong yang terus dipelihara, diharapkan Desa Kelebuk dapat menjadi contoh desa yang mampu menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.***

Baca juga:Mahasiswa FBN Universitas Riau Gelar GENTING di Posyandu Matahari, Edukasi Cegah Stunting Sejak 1000 HPK

Mahasiswa KUKERTA UNRI Berdampak 2026 Edukasi Bahaya Narkoba dan Judi Online di SMA Negeri 2 Rangsang Pesisir

Riki — Sat, 18 Jul 2026 20:39:00 +0700+0700

MERANTI, datariau.com - Dalam upaya membangun kesadaran generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan maraknya praktik judi online, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Universitas Riau (UNRI) Berdampak Tahun 2026 Desa Kedabu Rapat menggelar sosialisasi bertajuk "Satu Langkah Nyata, Perangi Narkoba, Berantas Judi Online" di SMA Negeri 2 Rangsang Pesisir.

Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Mahasiswa KUKERTA UNRI Berdampak 2026 Desa Kedabu Rapat, Polsek Rangsang, dan UPT Puskesmas Kedabu Rapat sebagai upaya preventif dalam meningkatkan pemahaman pelajar mengenai ancaman penyalahgunaan narkoba dan dampak negatif judi online yang kini semakin mudah menyasar kalangan remaja.

Melalui sinergi antara mahasiswa, aparat kepolisian, tenaga kesehatan, dan pihak sekolah, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan sosial.

Baca juga:Mahasiswa KUKERTA UNRI Sulap Limbah Tempurung Kelapa Jadi Air Fresh Bag Bernilai Ekonomi di Inhil

Acara diawali dengan sambutan dari Camat Rangsang Pesisir, pihak SMA Negeri 2 Rangsang Pesisir, serta unsur pemerintah setempat yang memberikan apresiasi atas inisiatif Mahasiswa KUKERTA UNRI Berdampak 2026 dalam menghadirkan edukasi yang relevan dengan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan karakter, penguatan literasi hukum, serta peningkatan kesadaran kesehatan di kalangan peserta didik.

Dalam sesi penyuluhan, AIPDA Daniel User dan AIPDA Suharmoko, S.E. mewakili Polsek Rangsang menjelaskan berbagai jenis narkoba, modus penyebaran yang kini banyak menyasar kalangan pelajar, serta ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Baca juga:Mahasiswa KUKERTA UNRI Edukasi Lahan Gambut dan Mitigasi Bencana kepada Siswa SDN 37 Bengkalis

Keduanya juga memberikan penekanan mengenai bahaya judi online yang tidak sekadar dipandang sebagai permainan, melainkan merupakan aktivitas ilegal yang dapat memicu kecanduan, menimbulkan kerugian ekonomi, merusak masa depan, bahkan mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal.

Sementara itu, dr. Dedi Ismawan dari UPT Puskesmas Kedabu Rapat memaparkan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik maupun mental. Ia mengajak para siswa menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan sejak dini.

Selain membahas narkoba, dr. Dedi juga mengingatkan bahwa kecanduan judi online dapat memengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, prestasi belajar, hingga masa depan generasi muda apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Baca juga:Mahasiswa KUKERTA Berdampak UNRI 2026 Pasang Reflektor Jalan di Desa Buluh Rampai, Tingkatkan Keselamatan Pengendara

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai cara menghindari pengaruh narkoba, mengenali modus perjudian daring yang marak beredar di media sosial, hingga langkah yang harus dilakukan apabila menemukan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Ketua KUKERTA UNRI Berdampak 2026 Desa Kedabu Rapat, M. Haqqi Shobrie Romadhon, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang berfokus pada upaya pencegahan melalui edukasi.

"Remaja merupakan aset bangsa yang harus dijaga. Melalui kegiatan ini kami berharap para siswa tidak hanya memahami bahaya narkoba dan judi online, tetapi juga memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan serta menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba maupun judi online," ujarnya.
[br]
Melalui kolaborasi antara Mahasiswa KUKERTA UNRI Berdampak Desa Kedabu Rapat, Polsek Rangsang, UPT Puskesmas Kedabu Rapat, dan SMA Negeri 2 Rangsang Pesisir, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba dan judi online.

Baca juga:Mahasiswa FBN Universitas Riau Gelar GENTING di Posyandu Matahari, Edukasi Cegah Stunting Sejak 1000 HPK

Edukasi yang diberikan tidak hanya menjadi tambahan pengetahuan bagi para siswa, tetapi juga diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang cerdas, berintegritas, bertanggung jawab, serta bijak dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan pergaulan di era digital.***