PEKANBARU, datariau.com - Administrasi Penduduk (Adminduk) di Kota Pekanbaru masih menjadi persoalan utama di tengah masyarakat. Lambannya pengurusan KTP elektronik dan minimnya sosialisasi dari program Kartu Identitas Anak (KIA) masih menjadi urusan sentral yang harus dibenahi.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ir Nofrizal MM, persoalan identitas penduduk ini datang saat dirinya melaksanakan Reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kecamatan Lima Puluh, Sukajadi dan Pekanbaru Kota.

"Kita berharap Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP elektronik (e-KTP) diharapkan segera mungkin dibenahi. Sampai hari ini alasan klasik masih blangko," jata Nofrizal, kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

Persoalan minimnya distribusi blangko ini kata Nofrizal, pernah disampaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat melakukan kunjungan kerja. Hal yang disampaikan dan menjadi antisipasi adalah beberapa Kecamatan di Kota Pekanbaru terjadi pemekaran Kecamatan.

"Kita pernah sampaikan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri masalah KTP ini. Sampai hari ini jawaban masih sama. Kita tahu ada beberapa Kecamatan dilakukan pemekaran wilayah, otomatis Kecamatan yang dilakukan pemekaran akan registrasi ulang," ucap Ketua DPD PAN Kota Pekanbaru ini.

Dia berharap, dari reses yang langsung disuarakan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dapat mendengarkan persoalan yang saat ini menjadi skala prioritas. Termasuk penjelasan tentang KIA.

"Jadi kalau ada reses kemudian disuarakan, artinya perlu disegerakan karena ini menjadi kebutuhan. Termasuk kepengurusan KIA, itu harus disosialisasikan di tengah masyarakat," pintanya. (wan)